Share this page!

Anthony Budiawan Profile picture
Twitter logo
20 Jul, 4 tweets, 2 min read
Jumlah kasus positif harian C-19 turun drastis dalam 2 hari ini, dari 51.925 kasus (17/07) menjadi 44.721 (18/07) dan 34.257 kasus (19/07). Penurunan tajam ini ternyata karena jumlah test turun tajam dari 188.551 test menjadi 127.471 test, atau turun 32,4%.
Sedangkan tingkat tertular atau positivity rate masih sangat tinggi: 26,9%. Positivity rate versi PCR bahkan capai 39,7%. Positivity rate adalah indikator penting karena menunjukkan tingkat penularan, lebih penting dari data jumlah orang positif yg bisa dipengaruhi jumlah test.
Mencermati data di atas, pengendalian C-19 masih menghadapi tantangan besar. Tingkat penularan msh tinggi dan kasus positif bisa naik lg kalau kita lalai menjaga prokes. Apakah penurunan kasus positif (test) harian memang disengaja menjelang akhir PPKM agar ada alasan dihentikan?
@threadreaderapp unroll

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
　

Keep Current with Anthony Budiawan

Anthony Budiawan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AnthonyBudiawan

Anthony Budiawan Profile picture
10 Jul
Pengendalian C-19 terkesan main-main. Ekonomi lebih diprioritaskan dari kesehatan. PSBB belum berhasil menurunkan kasus terinfeksi harian tapi di-stop. Demi pertumbuhan Q3/2020? Hasilnya, kasus C-19 naik pesat dr sekitar 600 menjadi hampir 4.000 di awal Sept. Lihat Grafik. 1/
Setelah kasus C-19 melonjak, pemerintah menjalankan PSBB Ketat. Tapi hanya sekitar 2 bulan. Kasus harian belum turun, tapi lagi-lagi di-stop pada 11 Okt 2020, 2 bulan menjelang Pilkada. Hasilnya, kasus C-19 melesat menjadi hampir 15.000 di awal Jan 2021. Lihat grafik. 2/
Terpaksa, rem PSBB Ketat ditarik lagi. Kasus C-19 memang turun, tapi masih tinggi, kasus harian masih di atas 5.000 pada 22/03/21. Main-main kan? Demi ekonomi lebaran, demi mencapai pertumbuhan 8% untuk Q2/2021? Hasilnya? Kasus C-19 melonjak, kini menduduki peringkat 1 dunia. 3/
Read 5 tweets
Anthony Budiawan Profile picture
8 Jul
Alasannya banyak dan kurang masuk akal, ada yang bilang tagihan RS sedang diperiksa dan menunggu persetujuan BPKP, sekarang ada yang bilang anggaran 2020 sudah habis, sehingga tidak cukup untuk mengganti biaya covid tahun anggaran 2020. 1/

cnnindonesia.com/nasional/20210…
Padahal anggaran belanja 2020 sebesar Rp2.739 triliun tidak dipakai semua. Yang terpakai hanya Rp2.595 triliun.

Anggaran defisit Rp1.039 triliun, realisasinya juga hanya Rp948 triliun.

Di lain sisi, ada kelebihan tarik utang (SiLPA) sebesar Rp246 triliun, tidak terpakai. 2/
Sedangkan pengeluaran di APBN 2020 tidak perlu diperinci sampai detil mata anggaran dan boleh dilakukan realokasi antar mata anggaran, seperti tertuang di PERPPU yang sudah disahkan jadi UU.

Cepat atau lambat tunggakan tagihan RS juga harus dibayar, 3/
Read 5 tweets
Anthony Budiawan Profile picture
24 Jun
WTP diberikan BPK kalau tdk ditemukan kesalahan material atas laporan keuangan yg dibuat sesuai standar akuntansi yg berlaku disertai semua bukti pendukung. WTP tidak terkait substansi operasional. Artinya, perusahaan hampir bangkrut jg bisa dapat WTP. 1/

aceh.tribunnews.com/2021/06/23/bpk…
Selain itu, auditor juga bertanggung jawab mengungkapkan risiko operasional / keuangan, misalnya terkait keberlangsungan usaha (going concern). Ini yang BPK coba ungkapkan kepada publik /DPR. Bahwa utang pemerintah cukup tinggi, dan dikhawatirkan tidak mampu bayar utangnya. 2/
BPK tidak hanya asal bicara. Laporannya dilengkapi dengan hitungan yang cermat, menurut standar dan rekomendasi internasional, IDR (International Debt Relief) dan IMF. DPR seharusnya menindaklanjuti temuan BPK, bukan menghadirkan polemik opini audit dengan pengungkapan risiko. 3/
Read 4 tweets
Anthony Budiawan Profile picture
22 Jun
Kepada @bpkri, masyarakat minta penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “tidak memadai”. Apakah ada pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Tidak dicatat dalam pembukuan? Tidak tahu digunakan untuk apa? ada uang yang hilang? 1/

cnbcindonesia.com/news/202106221…
Kemudian, defisit anggaran Rp947,7 triliun tapi penarikan total utang Rp1.225,9 triliun. Sehingga ada kelebihan tarik utang Rp278,2 triliun. Tidak dipakai. Pemborosan. Apakah menurut @bpkri ini masuk kerugian negara? Membuat utang membengkak dan akhirnya sulit bayar utang? 2/
@threadreaderapp unroll
Read 4 tweets
Anthony Budiawan Profile picture
21 Jun
Sebuah pikiran sesat. Seperti kerajaan. Seperti penjajah. Rakyat hanya objek utk bayar pajak. Tidak kenakan pajak (sembako), dianggap baik hati? Padahal itu kewajiban. Selama pemerintah belum bisa kasih kesejahteraan. Masih banyak rakyat miskin. 1/

radaraktual.com/68594/stafsus-…
Rakyat miskin tidak mampu bayar PPN sembako. Tidak manusiawi juga.

Di lain sisi, banyak Petani yang juga masih miskin. Karena harga produk pertanian terus ditekan untuk meredam inflasi. Seharusnya pemerintah naikkan harga untuk petani, bukan naikkan PPN untuk pemerintah. 2/
@threadreaderapp unroll
Read 5 tweets
Anthony Budiawan Profile picture
16 Jun
DPR dan rakyat wajib menolak rencana kenaikan + perluasan PPN selama pengelolaan fiskal membahayakan keuangan negara dan merugikan kepentingan rakyat dng menumpuk utang mubazir: yaitu SiLPA sampai Rp463 triliun per akhir 2020. 1/

m.watyutink.com/topik/berpikir…

kedaipena.com/surat-terbuka-…
DPR dan BPK seharusnya menjawab surat terbuka masyarakat mengenai pengelolaan fiskal yg sekarang terbukti membahayakan keuangan publik. SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) membuat keuangan negara kritis, bisa bangkrut, sehingga perlu menaikan PPN yg merugikan rakyat banyak. 2/
Saldo SiLPA akhir 2020 Rp463 triliun, akhir Apr-2021 tambah Rp254 triliun, menjadi Rp717 triliun. Hampir cukup membiayai defisit 2021. Mengapa DPR dan BPK membiarkan pengelolaan keuangan negara yg merugikan negara dan rakyat? 3/

m.watyutink.com/topik/did-you-…

law-justice.co/artikel/101756…
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!

This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

Like this author's thread?

Get emails when @AnthonyBudiawan has new unrolls!

Check out other threads from @AnthonyBudiawan!

Read all threads by @AnthonyBudiawan

:(