The developers of eHAC were using an unsecured Elasticsearch database to store over 1.4 million records from approximately 1.3 million eHAC users.
These records didn’t just expose the users. This data leak exposed the entire infrastructure around eHAC, including private records.
No. of people exposed:Approx. 1.3 m
Types of data exposed:PII data; travel information; medical records; COVID-19 status
Potential impact:Fraud; Hacking; Disinformation
Data storage format:Elasticsearch
Data yang terekspose:
- COVID-19 Test Data
- eHAC Account Data
- Individual Hospital Data
- Passenger PII Data
- PII Data From eHAC Staff
Resiko untuk pengguna
With access to a person’s passport information, date of birth, travel history, and more, hackers could target them in complex (and simple) schemes to steal their identity, track them down, scam them in person, and defraud them of thousands of dollars.
Resiko untuk rumah sakit
Perlu mulai aware dengan resiko cyber security.
Hackers could harvest data from the app on individual hospitals and their staff, using this information to target the hospitals in various phishing, fraud, and viral attacks.
Semoga data masih aman
vpnMentor ini ethical hacker, spt mas @secgron. Tdk mencuri atau jual data.
We reached out to the various parties responsible for eHAC to inform them about the vulnerability and suggest ways to secure their system.
"Jika BOS terus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kualitas layanan tidak sesuai harapan, maka akan menyebabkan pemborosan anggaran negara..," katanya.
Jadinya negara lepas tanggung jawab, nyerahkan ke masyarakat untuk sekolah2 kecil?🤔
Pendidikan dasar jadinya bukan hak semua warga negara. Hanya jadi hak bagi warga yg bersekolah di sekolah berkualitas.
Berapa banyak sekolah berkualitas?
Kebijakan ini bisa semakin melebarkan kesenjangan. Yg besar makin besar, yg kecil dilupakan.
Harusnya pemerintah hadir meningkatkan kualitas sekolah2 kecil yg banyak di desa2. Bukan malah menghentikan dukungan dan memilih hanya mendukung sekolah yg SUDAH berkualitas.
Sebenarnya caption diatas dibuat heboh aja. Aslinya di PL, siapapun yang sudah login di apps, bisa cek sertifikat siapapun selama tahu NIK, Nama, dan tanggal lahir.
Jadi, ini adalah "fitur".
Tapi ndak tahu apakah memang semudah itu orang boleh download sertifikat orang lain.
Banyak orang desa yang ndak punya nomor HP atau email. Memang gap di +62 masih tinggi kl mau dibuat full elektronik.
Untuk istilah "data pribadi" saya merujuk Pasal 3 RUU PDP.
Data Pribadi terdiri atas:
a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan
b. Data Pribadi yang bersifat spesifik.
Detail datanya seperti ini.
Para Pihak
Setidaknya ada 3 pihak yang terlibat dan menjadi bagian penting dalam pengaturan dalam RUU PDP:
- Pengendali (biasanya pemerintah)
- Prosesor (institusi yg mengumpulkan, mengelola data pribadi)
- Pemilik (you, sampeyan, anda, kita semua)