Thread by @Leonita_Lestari

SATELIT “FIKTIF” DEPHAN
.
.
.

Anggap saja kejadian ini dimulai pada 19 Januari 2015. Satelit Garuda 1 yang telah diluncurkan sejak 12 Februari 2000 keluar orbit pada tanggal tersebut.

Satelit ini mengorbit di atas langit Sulawesi dan menempati posisi pada slot 123 Bujur Timur. Slot itu adalah 1 dari 7 slot yang dimiliki Indonesia.

Karena satelit Garuda 1 bergeser atau keluar dari orbitnya dan kemudian slot itu kosong, aturan yang ada adalah Indonesia harus segera mengisinya kembali.

Itu harus dilakukan demi merujuk pada peraturan International Telecommunication Union (ITU) yg ada di bawah PBB, yakni negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk kembali mengisi slot itu. Bila tidak, slot tersebut akan diberikan pada pihak lain.

Entah kenapa Kementerian Pertahanan justru adalah pihak yang begitu concern pada masalah tersebut. Di Indonesia, slot ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan alasan bahwa Kemhan memiliki gagasan untuk membuat Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan), Kemhan meminta hak pengelolaan atas slot tersebut pada Kemenkominfo.

Dari sanalah masalah itu dimulai.

Kemhan menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Hogan Lovell, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016 demi pembangunan satelit tersebut. Untuk mengisi slot yang kosong itu,

mereka menyewa Satelit Artemis sebagai satelit sementara pengisi orbit (floater) milik Avanti Communication Limited (Avanti).
.
.

"Terus apa masalahnya?"

Ketika pak Menhan lama tak lagi menjabat sebagai menteri pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan satelit itu tak pernah selesai. Namun tagihan dari para pihak datang.

Avanti sebagai pemilik satelit Artemis menagih uang sewa. Pada 9 Juli 2019, Pengadilan Arbitrase London menjatuhkan putusan bahwa Indonesia harus membayar sewa Satelit itu.

Biaya yang ditagihkan adalah sebesar Rp 515 miliar sebagai biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit.
.
.

Pun Arbitrase di Singapore yg memenangkan gugatan dari pihak Navayo terkait kontrak pembangunan satelit yg tak pernah selesai. Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura tanggal 22 Mei 2021, Kemhan diwajibkan membayar USD 20.901.209 (sekitar Rp 298 miliar) kepada Navayo.

"Loh sewa satelit ya memang kudu bayar to? Trus dimana letak kesalahannya?"

Ada unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan sekaligus negara telah dan akan terus dirugikan.

Tagihan Navayo yang dimenangkan oleh pengadilan Singapore akan diikuti hadirnya tagihan tagihan lain dari Airbus, Hogan Lovell, dan Telesat.
.
.

Terkait salah prosedur, Kemhan pada 6 Desember 2015 sudah melakukan kontrak sewa menyewa dgn Avanti, sementara izin pemakaian slot kepada Kemenkominfo baru dirilis pada 29 Januari 2016. Itu seperti kita sudah parkir mobil di garasi orang & sebulan kemudian baru minta izin.

Di sisi lain, anggaran untuk sewa hingga pembangunan satelit tersebut belum ada dalam APBN namun anehnya kontrak sudah mereka lakukan. Kontrak tanpa anggaran negara jelas menyalahi prosedur dan itu dapat berakibat pidana.

"Kenapa baru dimunculkan sekarang? Bukankah tagihan dari Avanti sudah ada sejak 2019 dan Navayo sejak Mei 2021?"

Dalam alasannya Mahfud MD bilang bahwa dia tahu perkara ini baru sejak awal pandemi.

Itu pun terkait panggilan pihak pengadilan Singapore. Dan baru pada Mei 2021 tagihan Navayo secara resmi dilayangkan.
.
.

Bila kita anggap bahwa sejak Mei 2021 masalah ini baru diselidiki, Audit Tujuan Tertentu (ATT) yang dilakukan oleh BPK memang berbicara adanya banyak kejanggalan. Investigasi sekaligus rujukan BPK adalah alasan hukumnya.

Dari sana, alasan pemeriksaan atas kasus itu memiliki landasan hukum.
.
.

Jumat, 14 Januari 2022 Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa kasus ini akan segera masuk ke tahap penyelidikan. Kasus akan ditangani oleh Jaksa Umum Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

"Hari ini kami tandatangani surat perintah penyidikannya." kata Burhanuddin.

Ini perkara hukum. Pertanyaan kenapa baru sekarang, itu lebih terdengar beraroma politis. Pertanyaan seperti itu lebih banyak unsur biasnya.

Kita kawal dan kita cermati dengan nalar sehat demi wibawa hukum itu sendiri. Hukum yang selalu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas akankah terkoreksi?

Banyak orang kuat yang sangat mungkin ada dan terlibat pada kasus ini, dan maka Panglima TNI hadir. Itu sangat penting manakala saksi yang akan diminta hadir kelak, banyak sosok militer.

Baik Panglima TNI, Menhan, Menkominfo, Menkeu hingga Jaksa Agung telah sepakat akan mengawal kasus ini. Tak logis bila kasus ini akan menguap begitu saja.

Ini kasus besar dengan banyak orang kuat dan besar yang akan disasar.

Apresiasi tinggi pada pemerintah karena hanya pada rezim Jokowi saja hal seperti ini dapat terjadi.

Salut Pakde…
Tetap semangat Pak Mahfud MD
.
.
.
.
__________
Gambar diambil dari mana-mana