PEMERINTAH TELAH MENCABUT sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba dengan alasan tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Izin yang telah mereka dapat selama bertahun-tahun ternyata tidak pernah dikerjakan, dan itu menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pemerintah juga telah mencabut 192 izin perusahaan di sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare.
Sebelumnya, pada akhir tahun 2021 yang lalu Presiden juga berungkap akan melarang ekspor bahan mentah mulai dari bauksit hingga timah pada tahun 2022 dimana nikel telah dijadikan proyek percontohan sejak 1 Januari 2020.
Itu pasti memiliki saling berketerkaitan satu dengan yang lain.
.
.
Jokowi memang terlihat seperti menabur angin dan maka kelak dia akan menuai badai. Badai yang dia sebabkan atas taburan angin pada kebijakan nikel masih belum reda dalam rupa gugatan EU dan kini dia telah bersiap menabur angin yang lain.
Itu menjadi sangat masuk akal manakala para pemilik usaha pertambangan tersebut adalah para kakap sekaligus terkait elit negeri ini.
Dan kita tahu bagaimana cara para kakap itu bermain mata dengan banyak oknum pemerintahan selama ini sehingga izin-izin beraroma oligarki dan nepotisme selalu hanya menjadi milik segelintir orang pada sirkelan mereka saja.
.
.
Sama seperti alergi yang datang tiba-tiba dan kita lebih sibuk menggaruk namun tak berpikir bahwa itu terkait kesimbangan tubuh yang sedang bermasalah,
pada ribut kita mulai dari Bahar berbalas Ferdinand hingga Fahmi dengan penghinaannya kepada pribumi yang masih bergelantungan hingga peristiwa sajen di Lumajang adalah garukan kita.
.
.
Tidak dengan pemerintah. Pemerintah lebih concern pada mencari penyebab gatal itu. Bukan menggaruk.
.
.
Semua sedang dibuatkan analisanya dan maka grusa-grusu tak terlihat pada cara negara menyikapinya.
Anda bisa saja tak puas dengan cara Polisi menghajar Ferdinand dengan pasal keonaran yang disangkakan padanya setelah pasal penghinaan agama sulit ditemukan dan namun pembuat onar terkait pribumi masih bergelantungan dan sajen yang dinistakan tak segera diproses.
Pada sisi sebelah, Ferdinand untuk Bahar harus bersambung pada Paijo untuk Fahmi bila sosok penghina pribumi bergelantungan itu harus diproses adalah PR besar bagi Polisi. Mata balas mata sedang terjadi dan kita larut.
Ya, sebentar lagi akan muncul banyak Fahmi maupun Hadfana Firdaus si penista budaya dan kita berharap Polisi tegas namun itu tak terjadi. Mata dibalas mata harus bermakna stok mata yang seimbang dalam jumlah. Bisa jadi, anda dan saya adalah Ferdinand yang lain.
Hati-hati saja. Jangan mudah terprovokasi dengan balasan kasar apalagi terpancing untuk balas menghina dengan akhir menista. Perjuangan kita masih panjang. Indonesia masih butuh anda yang dapat berpikir jernih.
Bila kebijakan nikel dapat membuat Indonesia melesat, kebijakan larangan ekspor bauksit dan timah mentah akan membuat kita lebih pesat lagi dan itu menyakiti banyak elit dengan kaki tangannya. Apalagi ketika tambang milik mereka dicabuti satu persatu.
Dan itu telah lebih dari cukup bagi alasan mereka untuk ngamuk.
.
.
.
.
____________________🇲🇨
Gambar diambil dari mana-mana
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
WADUH...!
.
.
.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa cuitan Ferdinand Hutahaean soal 'Allahmu ternyata lemah'
merupakan berita bohong. "Jadi cuitan itu harus lengkap ya. Apa yang dikatakan oleh saudara FH (Ferdinand Hutahaean) dalam cuitan dengan menggunakan akunnya sendiri itulah alat buktinya.
.
.
Jadi teman-teman baca sendiri, dengar sendiri, itulah berita bohongnya," ujar Ramadhan saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022).
Ketika anda harus berkali-kali melakukan check lalu recheck, kemudian check lagi dan lagi sebelum tulisan itu anda share, itu pasti tentang makna tulisan penting.
Bisa saja karena tulisan itu terkait dgn kredibilitas anda atau justru karena tulisan itu sangat berbahaya dan maka data harus valid mutlak dibutuhkan. Bukan hanya itu, pilihan kata hingga tanda baca agar intonasi dan unsur penekanan mendapatkan target juga harus anda cermati.
Bisa jadi peristiwa hukum yang menimpa Ferdinand adalah tentang cerita seperti itu. Buktinya adalah faktor 21 saksi ahli. Itu terkait unsur check dan recheck. Check lagi dan lagi dan lagi....DAN ITU TAK DAPAT DISANGKAL MAKNA PENTING DAN URGENT BUKAN?
“Le.. Tuhanmu tak akan marah bila kamu meminta kepadaNYA, tapi sering-seringlah menyapaNYA daripada kau meminta, karena temanmu akan lebih suka kau menyapanya daripada kau sering meminta, walaupun Tuhan, tidak sama dan sebanding dengan temanmu.”
Demikian seorang yang saya kenal melalui akunnya pernah mendapat nasehat dari almarhum ayahnya 30 tahun yang lalu.
Ungkapan-ungkapan kebanggaan untuk seorang Bapak yang tersampaikan apik di sebuah akun (akun sekarang adalah yang ke-4 setelah ketiga akun sebelumnya tewas)
Di sela kesibukannya menjadi diri sendiri lewat cuitan-cuitan yang mengajak kita untuk menempatkan manusia di atas agama. Kadang ia menyelipkan cerita tentang bagaimana keluarganya hidup dalam kebhinekaan.
Adalah sebuah acara adat yang diadakan setahun sekali saat perayaan Pujawali pada Purnaming sasih keenem (kalender Bali) atau tanggal 15 purnama sasi kepitu dalam warige (penanggalan) suku Sasak. Pada penanggalan masehi jatuh pada pertengahan bulan Nov - Des.
Kata PERANG yang biasanya identik dengan kebencian, amarah, pertumpahan darah dan bahkan berujung pada kematian, sangat berbeda dengan PERANG TOPAT yang justru dimaknai sebagai satu pesta yang menyenangkan bagi warga desa Lingsar.
Contoh toleransi tinggi bisa kita temukan di desa Lingsar, Lombok, NTB dimana warganya hidup berdampingan dengan damai antara suku Sasak yang memeluk agama Islam dan warga Hindu bali.
Fahri Hamzah pernah berucap bahwa Jokowi diktator. Alasannya adalah karena Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Fahri mengatakan, dari sisi penampilan dan wajah Jokowi jelas tidak terlihat sebagai seorang diktator.
Akan tetapi, kebijakan penerbitan Perppu Ormas, menurut Fahri, secara tidak langsung menunjukkan sisi otoriter Jokowi.
"Dia membuat Perppu bukan undang-undang. Dan dia buat pasal-pasal yang memungkinkan pemerintah tunjuk jari dan membubarkan satu lembaga, menghilangkan kebebasan," kata Fahri.
"Iya, anda punya sejarah alergi terhadap obat tertentu seperti antibiotik penisilin, atau obat pereda nyeri seperti aspirin dan ibuprofen misalnya?" tanya dokter muda yang masih kelihatan energik meski telah
melayani ratusan peserta vaksinasi itu melanjutkan pertanyaannya.
.
.
Itu sepenggal cerita saat beberapa waktu yang lalu saya menjalani vaksinasi massal di sebuah Rumah Sakit.
Dokter hanya bertanya berapa umur saat ini dan riwayat kesehatan kita di masa lalu sekaligus adakah alergi terhadap jenis obat tertentu. Dokter tidak bertanya adakah ibu kamu orang terkenal, kaya atau miskin apalagi masih jomblo atau sudah laku.