Thread by @HeyLawID

Halo teman-teman hukum, lagi-lagi Indonesia digemparkan kasus viral terkait pemerkosaan perempuan. Kali ini korbannya berjumlah tiga orang dan merupakan anak di bawah umur. Kasus ini terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sebenarnya, kasus ini terjadi sudah dua tahun

lalu, yakni pada tanggal 9 Oktober 2019 namun baru viral lantaran postingan dari akun instagram @projectm_org dan khalayak banyak bertanya-tanya soal proses hukum yang tidak adil.
Kasus ini bermula ketika Ibu Lydia (nama samaran) menemukan bekas luka lebam pada paha anaknya. Ibu

Lydia memang merupakan sosok single parent yang mengasuh ketiga anaknya sendiri karena dirinya telah bercerai dengan mantan suaminya.

Dengan risau Lydia menanyakan terkait luka lebam tersebut, namun sang anak menutupi kejadian yang sebenarnya dan berdalih bahwa dirinya mendapatkan luka akibat terjatuh
Namun kejadian janggal lainnya menimpa anak pertama Lydia. Anak tersebut menangis karena merasakan sakit

luar biasa pada daerah kewanitaanya. Curiga, Lydia langsung mendesak sang anak untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Sang anak mengaku bahwa hal tersebut “ulah” dari bapak kandungnya sendiri.

Sebagai seorang Ibu, Lydia beranjak segera melaporkan kejadian ini ke Polres Luwu Timur. Alih-alih dibela dan diberi perlindungan, justru pihak kepolisian menutup kasus tersebut dan meng-claim bahwa Lydia memiliki gangguan jiwa.

Kasus ini tidak berhenti sampai di Polres, namun dengan pendampingan LBH Makassar kasus ini tetap didesak dan diajukan ke Polri untuk dilakukan penyelidikan ulang. Mirisnya, Polri menolak hal tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.

Selain adanya “kecacatan proses penegakan hukum”, justru pihak kepolisian saat diwawancarai terkait kasus ini malah membuka identitas asli Lydia.

Dibukanya identitas asli dari Lydia sebagai pelapor adanya pelecehan seksual dari anak-anaknya patut menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi perlindungan hukum atas saksi dan korban di Indonesia.

Meskipun ruang lingkup aturan hukum dari kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana tidak termasuk kategori Lydia dan ketiga anaknya (kondisi sudah tidak dalam satu rumah tangga),

namun perlindungan identitas pelapor atas kekerasan seksual tetap dilindungi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) huruf i dan (3),

yang mana merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Isi dari Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut salah satunya bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,

keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selan itu, saksi dan korban juga berhak untuk dirahasiakan identitasnya.

Melihat aparat kepolisian terang-terangan membuka identitas dari Lydia sebenarnya hukum telah menyediakan ancaman hukuman dalam Pasal 40 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.

Maka dari itu, STOP mewajarkan para pihak untuk membuka identitas saksi dan korban dari masalah kekerasan seksual.

Selain itu, pemerintah juga harus segera menuntaskan agenda besar yakni pengesahan RUU PKS sebagai upaya kepastian hukum terkait kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Simak informasi selengkapnya di heylawedu.id/blog/stop-publ… . @HeylawID akan memberikan segudang informasi lengkap terkait kasus-kasus hukum ter-update di Indonesia. Yuk jangan sampai ketinggalan!
@threadreaderapp