Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen Teguh Muji Angkasa menegaskan bahwa Eggi Sudjana bukan warga Korps Baret Merah.
Ini terkait dengan seorang Eggi Sudjana yang ditengarai duduk sebagai penasihat di Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah (FKKPBM).
"Adakah ini soal kecolongan TNI terutama Kopassus?"
Kita tak pernah tahu seberapa dalam sudah pengaruh kelompok itu telah mampu masuk pada banyak institusi negara bahkan Polisi hingga militer. Kita tak tahu seberapa jauh paham mereka telah mempengaruhi banyak aparat keamanan kita.
Bukan tentang orang seperti Eggi dapat masuk dan menjadi Penasehat FKKPBM yang harus kita khawatirkan, pada teman kita sendiri yang senang mengundang masuk tamu yang tak sepaham dengan kita untuk tinggal di rumah kitalah kita harus marah.
"Pertama saya dihubungi oleh Sekjen FKKPBM namanya Letkol (Purn) Pak Sutikno. Kenapa dia menghubungi saya, dia bilang banyak pemikiran-pemikiran saya sebagai profesor cocok dengan pemikiran dia dan gerakan FKKPBM. news.detik.com/berita/d-59181…
Kemudian dia menawari mau nggak jadi penasihat di FKKPBM, lalu saya nggak begitu saja mau dong, saya bilang pertemuan dulu dong biar jelas," kata Eggi.
.
.
Eggi menegaskan bahwa dirinya diminta sebagai penasihat di FKKPBM dan bukan mengaku-ngaku sebagai warga korps baret merah. Dalam pengakuannya, dia bahkan telah dibuatkan jaket dan baret merah saat pelantikan.
"Kehadiran saya istilahnya di baret merah bukan kehendak saya, bukan ngaku-ngaku saya. Bukan untuk petantang-petenteng pake baret merah, nggak ada urusannya dengan itu. Tapi saya diminta oleh mereka sebagai organisasi untuk jadi penasihat.
Oleh Pak Sutikno saya dikenalkan ke ketua umumnya, Pak Heros Mayor Jenderal Purnawirawan, pernah di Menhan kerjanya atau basis tugasnya, ngobrol dengan Pak Heros sepakat, setuju.
Fokusnya kita pertahankan NKRI, Pancasila karena banyak rongrongan dari komunis gaya baru," kata Eggi sekali lagi.
.
.
Masalah itu terkait Video berdurasi 1.04 menit itu dimana Eggi mengenakan baret merah dan jaket loreng. Orang di sekitar Eggi juga tampak menggunakan atribut yang sama. Baret merah, jaket loreng.
Konon video tersebut diambil saat kegiatan ulang tahun Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah (FKKPBM).
Ini bukan soal TNI kecolongan. Seringkali, ini justru terkait kita yang terlalu "genit". Kita terlalu murah menetapkan harga diri kita sendiri.
"Loh emang kenapa kalau itu Eggi?"
Kasus pidato Eggi di depan kediaman capres 2019 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah pernah membawanya menjadi TSK pada dugaan makar dan dia sempat ditahan.
Dalam pidatonya, Eggi menyerukan ajakan people power di hadapan pendukung kubu Prabowo-Sandi.
Eggi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 14 Mei 2019 dan kemudian permohonan penangguhan penahanannya dipenuhi oleh Polda Metro pada Juni 2019.
"Pertimbangan penyidik untuk mengabulkan, pertama, yang bersangkutan kooperatif. Jadi, setelah kita lakukan pertanyaan oleh penyidik, semua kooperatif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono pada Senin (24/6/2019).
Konon, perkara itu tak pernah dibuatkan SP3 oleh penyidik. Artinya, saat dia diangkat sebagai Penasehat FKKPBM pada 10 November 2020 saat Upacara Hari Pahlawan di Sekretariat DPP FKKPBM Pasar Rebo Jakarta Timur, dia masih berstatus tersangka dengan dugaan MAKAR terhadap Negara.
Itu dapat dibuktikan dengan adanya surat pemanggilan pada Eggi sebulan setelahnya yakni pada 3 Desember 2020 terkait prioritas program Kapolda Metro yang baru yakni Irjen Fadil Imran.
"Bukankah itu sebuah keajaiban? Seorang yang patut diduga masih berstatus TSK dengan dugaan makar diangkat menjadi penasehat sebuah institusi yang terkait dengan militer?"
Tiba-tiba, faktor Dudung hadir.
Apakah Itu terkait dengan pernyataan Kasad Jenderal Dudung yang menyampaikan hasil Rapim Kemhan bahwa kelompok-kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat, bisa jadi adalah salah satu pemicu.
Satu hal yang pasti, Mayjen Teguh Muji Angkasa yang baru dilantik 9 Desember 2021 itu berani segera mengambil posisi untuk berkata TIDAK. Dengan tegas dia berani menyatakan bahwa itu wilayah tanggung jawabnya sebagai Danjen Kopassus.
Dia yang berani berkata tidak itu kini menduduki posisi Pangdam XVII Cenderawasih. Januari 2022 yakni 1 bulan setelah dia menjabat Danjen, dia diganti oleh Mayjen Widi Prasetijono.
Sosok Widi Prasetijono adalah salah satu orang dekat Presiden Jokowi. Bila Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah Kapolres Surakarta, Widi Prasetijono menjabat Dandim pada kota yang sama saat Jokowi menjadi Walikota Solo.
Keduanya bersama lagi saat Jokowi menjadi Presiden dengan jabatan Ajudan Presiden pada 2014 hingga 2016.
.
.
Terkait Eggi, bukan tentang sosok itu yang harus kita jadikan masalah, kitalah yang bermasalah dengan senang mengundang masuk mereka yang tak sepikiran dengan kita. Itu juga terjadi pada banyak peristiwa yang lain
.
.
.
_________________
Gambar diambil dari mana-mana.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Anda mungkin tak percaya bahwa sosok Soeharto yang pada suatu saat dulu pernah sangat berkuasa sekaligus sangat ditakuti itu ternyata juga punya rasa takut.
Bukan pada sesama jenderal. Itu perkara mudah baginya. Lihat saja Petisi 50 yang terdiri dari banyak petinggi militer yang pernah tak sepakat dengannya dapat dia buat tak berkutik.
Pada seorang anak muda bernama Budiman Sudjatmiko dia pernah merasa frustasi.
"Apa buktinya?"
Pak Harto bukan tipe yang senang dengan banyak bicara. Lirikan mata dengan tanda tertentu sudah lebih dari cukup sebagai perintah bagi anak buahnya untuk melakukan sebuah maksud tertentu.
Jadi gini ceritanya kalo Pak Harto mancing. Dah tahu siapa pak Harto kan?
Hobi beliau ada dua. Golf dan mancing di laut. Mancing di empang kek Satpam komplek gitu gak pernah. Apalagi ikut-ikutan galatama.
Minimal sebulan sekali di hari Minggu beliau mancing di Kepulauan Seribu.
Kebiasaan mancing beliau itu mancing dari perahu kayu kecil nelayan dengan kapasitas 10 orang maksimal. Perahu dengan single engine 25 PK itu di lambungnya tertulis 'Semar'.
Bila wacana itu keluar dari mulut Rocky Gerung, itu masih masuk akal. Jadwal pemilu dapat dimundurkan karena adanya contoh kasus dimana cerita yang sama pernah terjadi.
Dan karena pernah terjadi namun kemudian peristiwa itu tak pernah digugat, maka secara logika itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan.
Logika ingin ditarik Bahlil adalah konstitusi memang tak bicara tentang penundaan pemilu namun sejarah mencatat bahwa baik penundaan maupun mempercepat pelaksanaan pemilu pernah negara ini alami.
Perempuan itu mengenakan sepasang anting, berhiaskan anak rambut pada lehernya yang jenjang. Ia menikmati cerutu yang dipegang diantara jemari lentiknya. Selembar kain batik yang terlilit menutup tanpa menyembunyikan tatto pada tubuhnya.
Perempuan berkemben itu sama dengan banyak perempuan lain di kepulauan Mentawai yang bangga dengan tato pada tubuh nya. Seni rajah yang sudah ada sejak 1.500 SM - 500 SM ini dianggap sebagai tertua di dunia bahkan lebih tua dari seni tatto di Mesir.
Tatto adalah tradisi dan budaya yang digunakan sebagai simbol serta penanda pengenal profesi; ahli pengobatan, memanah bahkan sebagai tanda kepangkatan pada komunitas suku Mentawai - Sumatera Barat.
KEKAYAAN INDONESIA DAN KEUNIKAN SUKU NYA |
.
.
.
.
URANG KENEKES
Merupakan bagian dari etnis Sunda dengan populasi sekitar 26.000 orang,
suku Baduy yang juga dikenal dengan sebutan Urang Kenekes terdiri dari dua golongan yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar yang juga berbeda dalam hal menjalankan aturan adat (pikukuh).
.
.
Sementara suku Baduy Luar cenderung lebih terbuka pada pembaharuan lingkungan sekitar, suku Baduy memilih mengisolasi diri mereka dari dunia luar.
Beberapa adat istiadat nenek moyang yang masih dipertahan oleh suku Baduy Dalam antara lain:
BEDAKAN ANTI VAKSINASI DAN ANTI MANDATORY VAKSIN
.
.
.
.
Saat anda ingin pergi ke mall, warteg, salon atau masuk ke ruang publik tertentu dan anda diwajibkan menunjukkan bukti sudah divaksin, itu artinya hadir sebuah aturan baru. Sebuah kebijakan baru.
Secara logis, sebuah kebijakan harus diiringi dengan sebuah aturan main. Dalam hal ini produk hukum. Artinya, ada UU yang berbicara. Bila belum ada, harus dibuat terlebih dahulu.
Adakah perda atau perpu telah dibuat untuk mengatur itu?
Seandainya sudah, adilkah perda atau perpu semacam itu?
Bukan melulu soal orang tak mau divaksin, banyak sebab membuat jumlah orang tervaksin belum merata.