Thread by @InfoHumasBMKG

SIARAN PERS

BMKG Ingatkan Potensi Multi Bahaya jika Terjadi Gempabumi dan Tsunami di Banten

bmkg.go.id

[A Thread]

[1] BANTEN (16 Februari 2022) - BMKG mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten terkait ancaman gempa bumi dan tsunami yang berpotensi terjadi di wilayah Banten. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana gempabumi dan tsunami adalah Kota Cilegon.

[2] Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan dengan letak Cilegon di ujung barat Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda, selain strategis juga memiliki risiko bencana yang cukup besar jika sewaktu-waktu terjadi gempabumi dan tsunami.

[3] Dwikorita mengungkap selama ini Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan banyaknya industri penting di kota tersebut. Di Cilegon juga terdapat berbagai macam objek vital negara seperti Pelabuhan Merak, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, dan masih banyak lagi.

[4] Apabila terjadi gempabumi kuat yang diikuti tsunami, maka Kawasan Industri Cilegon ini menyimpan potensi bahaya berupa bencana kegagalan teknologi dan menimbulkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur, lingkungan, penyakit, cidera, bahkan kematian.

[5] Penjelasan Dwikorita secara keseluruhan menandakan adanya multi ancaman yang membahayakan masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya saat terjadi gempabumi kuat yang diikuti tsunami. Sekurang-kurangnya terdapat 4 sumber potensi gempa bumi dan tsunami di area tersebut.

[6] Pertama, Zona Sumber Gempa Megathrust berstatus rawan gempabumi & tsunami. Kedua, Zona Sesar Mentawai, Sesar Semangko, dan Sesar Ujung Kulon berstatus rawan gempa bumi & tsunami;

[7] Ketiga, Zona Graben Selat Sunda berstatus rawan longsor dasar laut yang dapat membangkitkan tsunami. Keempat, Gunung Anak Krakatau yang jika terjadi erupsi dapat memicu tsunami.

[8] Dari pemodelan BMKG, jika terjadi gempa bersumber di Zona Megathrust Selat Sunda, maka terdapat potensi gempa dengan magnitudo 8,7. Diperkirakan kawasan Cilegon akan terdampak guncangan mencapai skala intensitas VI-VII MMI, dan timbul kerusakan ringan, sedang, hingga berat.

[9] Sementara gempabumi dengan magnitudo maksimum 8,7 tersebut, maka potensi tsunami tertinggi diperkirakan mencapai 8,28 m di sekitar kawasan Pelabuhan Merak (Kota Cilegon).

[10] Hal ini dikarenakan posisi pelabuhan yang berada pada Teluk yang menghadap celah sempit (selat) berseberangan dengan Pulau Merak Besar, yang memungkinkan terjadinya amplifikasi/ penguatan gelombang tsunami di lokasi tersebut.

[11] Adapun genangan tsunami diperkirakan mencapai jarak terjauh sekitar 1,5 km dari tepi pantai di Kelurahan Tegalratu, Kecamatan Ciwandan dan Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil di Kota Cilegon, yang merupakan kawasan dengan topografi landai.

[12] Gempabumi dan tsunami juga berdampak pada kawasan industri Cilegon, berupa potensi kebakaran, sebaran zat kimia berbahaya, ledakan bahan kimia, ataupun tumpahan minyak.

[13] Menurut Dwikorita, Pemprov Banten selama ini cukup responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disodorkan BMKG. Termasuk diantaranya kesiapan Pemprov Banten untuk menerbitkan aturan terkait mitigasi gempa bumi dan tsunami di sepanjang daerah rawan.

[14] Namun demikian, kata dia, perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat agar mitigasi yang dilakukan efektif dan tidak parsial.

[15] Dwikorita menuturkan, sejumlah catatan yang diberikan kepada Pemprov Banten antara lain, pengecekan jalur dan sarana evakuasi, pemasangan rambu, pemasangan sirine, penyusunan SOP bersama kawasan industri,dan penyusunan penetapan aturan (Pergub) terkait bangunan tahan gempa.

[16] Lalu, perlu dilakukan sosialisasi mitigasi gempabumi & tsunami (ToT), simulasi gempabumi & tsunami, survei mikrozonasi,audit bangunan...

[17] ... penyiapan tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) dan pemasangan peralatan monitoring muka laut Inexpensive Device for Sea Level Measurement (IDSL).

[18] Dalam kurun waktu dua tahun masa Pandemi Covid-19 banyak rambu evakuasi yang sudah hilang. Lalu, perlu juga adanya pengecekan kesiapan sarana dan prasarana di shelter untuk memutuskan kapan perlu direvitalisasi kembali.

[19] Untuk itu, menurut Dwikorita, semua pihak harus dilibatkan, termasuk perusahaan-perusahaan di kawasan industri dan pengusaha hotel dan restoran di kawasan wisata.

[20] Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BMKG dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

[21] Wahidin ingin kebijakan seluruh Kabupaten/Kota di Banten terorganisir dengan baik, selaras dan tidak parsial dalam aksi mitigasi terhadap ancaman gempabumi dan tsunami.

[22] Wahidin bahkan berniat menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakat maupun pengembang untuk membangun dengan standar bangunan tahan gempa sebagai bagian dari pemberian IMB.

[23] Beberapa contoh rumah dengan standar bangunan tahan gempa yang telah teruji telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk dijadikan rujukan.

[24] Wahidin menambahkan, pemerintah Banten juga akan segera berkoordinasi dengan Kementerian atau Dinas PUPR untuk melakukan asesmen terhadap seluruh bangunan vital dan rumah hunian guna memastikan bangunan tersebut sudah sesuai dengan standar bangunan tahan gempa dan tsunami.

[25] Demikian juga, lanjut Wahidin, untuk zona-zona rawan gempa dan tsunami akan diperketat tata ruangnya. Pemprov juga akan menyiapkan shelter beserta sarana dan prasarana memadai guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu Banten ditimpa bencana gempabumi dan tsunami.