Thread by @korantempo

Penetapan Nurhayati, pelapor kasus korupsi di Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, sebagai tersangka atas perkara yang dilaporkannya tak hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga cacat secara hukum. #Editorial #KoranTempo

Pelapor kasus semestinya mendapat perlindungan hukum seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. #Editorial #KoranTempo

Jika kasus ini tak segera dihentikan, apa yang menimpa Nurhayati akan menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi karena orang jeri menjadi pelapor kasus atau whistleblower. #Editorial #KoranTempo

Nurhayati mulai membongkar dugaan korupsi ini pada 2019 saat menjadi Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu. Ia melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana yang dilakukan atasannya, Supriyadi, Kepala Desa Citemu, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). #Editorial #KoranTempo

Tahun berikutnya, Nurhayati melaporkan hal serupa kepada BPD. Baru kemudian, pada 2020, bersama pejabat BPD Citemu, Nurhayati melaporkan dugaan korupsi sang kepala desa ke Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Cirebon. #Editorial #KoranTempo

Polisi kemudian menetapkan Supriyadi, sang kuwu, sebagai tersangka karena diduga menilap uang desa sepanjang 2018-2020 sehingga merugikan negara Rp 800 juta. #Editorial #KoranTempo

Alih-alih mendapat penghargaan atau perlindungan hukum, Nurhayati malah dikalungi status tersangka oleh penyidik Polres Cirebon. Dalih polisi bahwa penetapan status tersangka merupakan petunjuk jaksa menimbulkan kesan itu hanya alasan yang dicari-cari. #Editorial #KoranTempo

Apalagi belakangan jaksa juga berkelit bahwa mereka hanya meminta polisi mendalami peran Nurhayati, bukan menetapkan dia sebagai tersangka. #Editorial #KoranTempo

Polisi juga seharusnya tidak mengabaikan status Nurhayati sebagai pelapor, sehingga tak serampangan menetapkan dia sebagai tersangka. #Editorial #KoranTempo

Karena kasusnya ada kesan dipaksakan, Markas Besar Kepolisian RI harus turun tangan menelisik kejanggalan penetapan status tersangka Nurhayati. #Editorial #KoranTempo

Mabes Polri harus segera meluruskan kekeliruan jajarannya bahwa pelapor korupsi selayaknya mendapat perlindungan hukum, bukan malah diseret dalam pusaran kasus. #Editorial #KoranTempo

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga harus bergerak meyakinkan kepolisian bahwa penetapan status tersangka atas pelapor kasus bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. #Editorial #KoranTempo

Selain itu, rencana Nurhayati dan pengacaranya untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka perlu didukung. #Editorial #KoranTempo

Hakim praperadilan harus memenangkan gugatan tersebut agar kelak lahir orang-orang yang berani membongkar dan melaporkan kasus korupsi seperti Nurhayati.

Selengkapnya, simak #Editorial #KoranTempo bit.ly/3IewhNU.