Thread by @korantempo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan anggaran Rp 86 triliun untuk Pemilu 2024. Tujuan pemilihan kepala daerah berbarengan pada 14 Februari 2024, disusul pemilihan presiden dan legislatif pada 27 November di tahun yang sama, adalah efisiensi. #Editorial #KoranTempo

Jika anggarannya setara dengan empat kali anggaran pemilu sebelumnya, KPU gagal menerima mandat pemilu serentak. #Editorial #KoranTempo

Komisi Pemilu DPR mesti menolak usulan anggaran KPU ini. Bukan hanya karena ini masa sulit akibat pandemi, anggaran besar itu juga tidak jelas peruntukannya. #Editorial #KoranTempo

Apa yang disebut KPU membangun infrastruktur dan sarana operasional kantor jelas mengada-ada. KPU bekerja secara musiman, tak perlu mereka punya kantor megah nan besar untuk menampung pegawai yang tidak akan bekerja rutin. #Editorial #KoranTempo

Jika yang disebut infrastruktur adalah pembangunan berbasis digital, anggaran Rp 86 triliun makin tidak masuk akal. Di masa sulit pandemi, KPU sebaiknya tak ikut-ikutan memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk uang negara. #Editorial #KoranTempo

Alih-alih meminta anggaran besar, KPU sebaiknya menghemat biaya pemilu karena ini merupakan mandat pemilu serentak. #Editorial #KoranTempo

Sementara anggaran Pemilu 2019 yang tak serentak saja hanya Rp 27 triliun, Pemilu 2024 seharusnya lebih kecil karena berbarengan.

Selengkapnya, simak #Editorial #KoranTempo. bit.ly/34PrV0W