Tweet

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

More from @korantempo

Koran Tempo

@korantempo

Feb 16

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan anggaran Rp 86 triliun untuk Pemilu 2024. Tujuan pemilihan kepala daerah berbarengan pada 14 Februari 2024, disusul pemilihan presiden dan legislatif pada 27 November di tahun yang sama, adalah efisiensi. #Editorial #KoranTempo

Jika anggarannya setara dengan empat kali anggaran pemilu sebelumnya, KPU gagal menerima mandat pemilu serentak. #Editorial #KoranTempo

Komisi Pemilu DPR mesti menolak usulan anggaran KPU ini. Bukan hanya karena ini masa sulit akibat pandemi, anggaran besar itu juga tidak jelas peruntukannya. #Editorial #KoranTempo

Read 7 tweets

Koran Tempo

@korantempo

Feb 15

Kepolisian RI harus mengungkap pelaku penembakan yang menewaskan seorang pengunjuk rasa di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Apa pun alasannya, penembakan tersebut tidak dapat dibenarkan. #Editorial #KoranTempo

Polisi semestinya tak lagi menggunakan cara-cara brutal untuk meredakan protes. Korps Bhayangkara harus mengutamakan pendekatan persuasif dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menangani unjuk rasa. #Editorial #KoranTempo

Polisi tidak dapat melarang seseorang menyampaikan pendapat. Sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi, unjuk rasa dijamin serta dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia. #Editorial #KoranTempo

Read 7 tweets

Koran Tempo

@korantempo

Feb 15

Pemerintah menjadikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai kompensasi atas perpanjangan masa pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja. Janji manfaat yang lebih besar masih dipertanyakan, regulasi JKP bisa terjegal di tengah jalan. #KoranTempo bit.ly/3uP7qMA

Pemerintah memasang program JKP sebagai bantalan atas regulasi perpanjangan masa pencairan JHT yang ditolak oleh pekerja. Aturan teknis dan skema JKP yang belum jelas bisa menimbulkan persoalan baru. #KoranTempo bit.ly/3oRl5ii

Pelaksanaan program JKP bakal tersandera karena aturannya merujuk pada UU Cipta Kerja yang saat ini dibekukan oleh MK. Pemerintah bisa dianggap membangkang. #KoranTempo bit.ly/3LxlGzv

Read 4 tweets

Koran Tempo

@korantempo

Feb 10

Dari waktu ke waktu, tindakan polisi kian kerap terlihat semena-mena. Tidak lagi menjadi pengayom dan penjaga keamanan masyarakat seperti diamanatkan undang-undang, korps baju coklat ini kian condong sebagai alat pengaman penguasa dan pengusaha. #Editorial #KoranTempo

Ini tampak dalam konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Atas nama investasi dan proyek infrastruktur, pada Selasa, 8 Februari lalu, polisi menyerbu Wadas dengan senjata lengkap. #Editorial #KoranTempo

Seperti hendak menghadapi musuh berat, mereka lebih dulu memutus saluran telekomunikasi di desa tersebut. Puluhan warga ditangkap bersama pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang mendampingi warga. #Editorial #KoranTempo

Read 11 tweets

Koran Tempo

@korantempo

Feb 10

Tindakan represif polisi membuat warga Wadas trauma. Sejumlah penduduk memilih berdiam diri dan mengunci pintu rumah setelah penangkapan besar-besaran sehari sebelumnya. Aparat masih merazia telepon seluler hingga mendatangi rumah warga. #KoranTempo bit.ly/3gxbGrQ

Polisi menangkap 67 orang warga Wadas dengan tuduhan menyebarkan hoaks dan konten kebencian terhadap pemerintah. Penangkapan, penjagaan, dan patroli polisi membuat warga takut dan trauma. Warga berkukuh menolak tambang batu andesit. #KoranTempo bit.ly/33e19yI

Sejumlah organisasi dan pegiat memprotes tindakan polisi terhadap warga Wadas, dengan membanjiri pelbagai kanal di media sosial. Menkopolhukam Mahfud Md. mengklaim menerima informasi bahwa warga Wadas dalam keadaan tenang dan damai. #KoranTempo bit.ly/3uBrdyT

Read 4 tweets

Koran Tempo

@korantempo

Feb 9

Kooptasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kalangan akademikus dan universitas tidak boleh didiamkan. #Editorial #KoranTempo

Tak hanya membahayakan kebebasan akademis, upaya menjadikan kampus sebagai tukang stempel kebijakan juga akan membawa kita ke era jahiliah. #Editorial #KoranTempo

Praktik kooptasi itu terlihat dari mobilisasi sejumlah kampus dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. #Editorial #KoranTempo bit.ly/3uBKGzu

Read 8 tweets

Share this page!

Koran Tempo

Try unrolling a thread yourself!

More from @korantempo

Koran Tempo

Koran Tempo

Koran Tempo

Koran Tempo

Koran Tempo

Koran Tempo

Did Thread Reader help you today?

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Like this author's thread?