Tweet

@TrendAsia_Org

More from @bersihkan_indo

Bersihkan_Indo

@bersihkan_indo

Feb 25

SERI TOKOH OLIGARKI 01

Menyambut datangnya weekend, mari kita mengisi waktu dg sedikit belajar. Tentunya kamu pasti sering denger kata ‘oligarki’, apalagi semenjak semakin ugal-ugalannya negara dalam membuat kebijakan.

#PejabatPublikCariCuan
#PermainanOligarki
#GenZVSOligark

Banyak sekali UU bermasalah seperti UU Ciptaker, UU KPK, UU Minerba dan yang kemarin baru disahkan UU IKN. Sebenarnya siapa sih oligarki itu?

Hari ini kita akan belajar mengenal seorang tokoh yang tak asing.

Siapa sih yang tak kenal dengan luhut?
Tapi, sudah seberapa akrab? Mari kita cek..
1. Peran Aburizal Bakrie Di Balik Bisnis Luhut
2. Jokowi Rekan Bisnis Luhut
3. Luhut Menteri Segala Urusan
4. Kekuasaan Bercampur Bisnis
5. Potensi Konflik Kepentingan
6. Luhut Tak Cuma Satu?

Read 23 tweets

Bersihkan_Indo

@bersihkan_indo

Feb 24

Warga Wadas Protes,
Surat Sakti Dirjen ESDM soal Tambang Andesit

Kamis, 24 Februari 2022, tiga warga Wadas bersama organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia melakukan aksi protes damai di depan kantor Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral.

Aksi protes atas kebijakan pemerintah yang kini marak di sejumlah daerah termasuk warga Wadas ini menjadi tantangan bagi kredibilitas pemerintah yang tengah sibuk menyiapkan perhelatan pertemuan G20.

Warga Wadas menyerahkan surat keberatan dan protes atas tindakan Kementerian ESDM yang menerbitkan surat bernomor T-178/MB.04/DJB.M/2021 tertanggal 28 Juli 2021 atas nama Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin.

Read 8 tweets

Bersihkan_Indo

@bersihkan_indo

Feb 1

Guys kira2 tau ga ini bekas lubang tambang di IKN punya siapa?

Kalo udah rame ku spill deh. Aku mau ceki-ceki kang bakso dulu di depan gang.

Foto: JATAM/Trend Asia

Beberapa saat yang lalu, Pak Luhut bersikap aneh dengan balik bertanya mana buktinya?

news.detik.com/berita/d-59136…

Apakah Pak Luhut cuma pengen buat gaduh, nutupin apa yg sebenarnya terjadi?

Read 17 tweets

Bersihkan_Indo

@bersihkan_indo

Jan 31

@PWYP_Indonesia

"Sebenarnya masih terdapat mitos-mitos yang menyatakan bahwa kalau keterbukaan informasi diberikan dapat menyebabkan investasi menurun, kegaduhan, dan lain-lain."
–Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional @PWYP_Indonesia
#BersihkanIndonesia

@KementerianESDM

Kajian membuktikan mitos tersebut sudah terbantahkan. Berbagai kasus di negara lain, keterbukaan kontrak justru menimbulkan peningkatan investasi, tidak mengganggu perekonomian, bahkan mengurangi potensi konflik Tidak ada alasan lagi bagi @KementerianESDM untuk tidak membuka data

@PWYP_Indonesia

Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Sejak tahun 2019, negara tergabung memiliki kewajiban untuk membuka kontrak karya dan PKP2B termasuk berupa izin usaha pertambangan.
–Aryanto Nugroho, @PWYP_Indonesia

Read 8 tweets

Bersihkan_Indo

@bersihkan_indo

Jan 31

@jentera

Perlu diwaspadai bahwa ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan: kemungkinan diajukannya keberatan yang berpotensi dimenangkan.
–Bivitri Susanti, Dosen Sekolah Tinggi Hukum @jentera

Putusan ini memberikan argumentasi yang sangat kuat bagi gerakan di lingkup lingkungan, khususnya kontrak-kontrak bisnis terkait pertambangan. Operasi pertambangan ini urusan publik karena akan berdampak pada berbagai hal, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan
–Bivitri S

@KIPusat

Secara hukum, @KIPusat tidak menggunakan putusan-putusan terhadulu yang berlaku dalam membangun argumentasi mereka untuk suatu kasus. Sehingga yurisprudensi tidak digunakan secara serta, melainkan harus diangkat oleh kuasa hukum.
–Bivitri Susanti, @jentera
#BersihkanIndonesia

Read 4 tweets

Bersihkan_Indo

@bersihkan_indo

Jan 31

Sebenarnya sudah ada yurisprudensi, baik untuk kontrak karya maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seharusnya terbuka untuk publik. Namun kenyataannya harus menjalani sengketa kembali untuk dibuka.
–Muhammad Jamil, Kuasa Hukum Penggugat

@KementerianESDM

Tetapi pada tahun 2018-2019, @KementerianESDM mengeluarkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa kontrak karya dan PKP2B menjadi informasi yang dikecualikan, sehingga proses sengketa harus kami tempuh lagi. Semestinya kami tidak perlu meminta, maka prosesnya pun nmenjadi panjang

Hak atas informasi padahal dijamin oleh deklarasi umum hak asasi manusia dan hak sipil politik, konstitusi, dan undang-undang HAM. Bahkan undang-undang sektoralnya sendiripada UU Minerba (Cipta Kerja) tidak mengubah hak masyarakat atas informasi publik.
–Muhammad Jamil

Read 7 tweets

Share this page!

Bersihkan_Indo

Try unrolling a thread yourself!

More from @bersihkan_indo

Bersihkan_Indo

Bersihkan_Indo

Bersihkan_Indo

Bersihkan_Indo

Bersihkan_Indo

Bersihkan_Indo

Did Thread Reader help you today?

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Like this author's thread?