Thread by @bersihkan_indo

SERI TOKOH OLIGARKI 01

Menyambut datangnya weekend, mari kita mengisi waktu dg sedikit belajar. Tentunya kamu pasti sering denger kata ‘oligarki’, apalagi semenjak semakin ugal-ugalannya negara dalam membuat kebijakan.

#PejabatPublikCariCuan
#PermainanOligarki
#GenZVSOligark

Banyak sekali UU bermasalah seperti UU Ciptaker, UU KPK, UU Minerba dan yang kemarin baru disahkan UU IKN. Sebenarnya siapa sih oligarki itu?

Hari ini kita akan belajar mengenal seorang tokoh yang tak asing.

Siapa sih yang tak kenal dengan luhut?
Tapi, sudah seberapa akrab? Mari kita cek..
1. Peran Aburizal Bakrie Di Balik Bisnis Luhut
2. Jokowi Rekan Bisnis Luhut
3. Luhut Menteri Segala Urusan
4. Kekuasaan Bercampur Bisnis
5. Potensi Konflik Kepentingan
6. Luhut Tak Cuma Satu?

Peran Aburizal Bakrie Di Balik Bisnis Luhut

Aburizal Bakrie membantu Luhut merintis usaha pertambangan batubaranya pada tahun 2004.

Luhut memulai usahanya lewat jaringan yang dimiliki oleh Bupati Kutai Kartanegara saat itu, Syaukani Hasan Rais, dalam mendirikan Adimitra Baratama Nusantara (ABN) sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtra.

Luhut terus mendapatkan dukungan pemerintah daerah dalam meluaskan usahanya di Kutai Kartanegara lewat perusahaannya, PT Toba Sejahtra

Kedekatannya dengan Aburizal Bakrie juga terlihat dari kantor PT Toba Sejahtra. Perusahaan milik Luhut ini berkantor di Wisma Bakrie 2 Lantai 17 di Jalan HR. Rasuna Said, milik Aburizal Bakrie.

Di dunia politik, Luhut juga dekat dengan pengusaha Aburizal Bakrie yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Luhut dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar setelah Musyawarah Nasional VIII di Pekanbaru, Riau.

2. Jokowi Rekan Bisnis Luhut

Keduanya mmiliki kepentingan yg sama dlm sektor pertambangan krn Jokowi prnh menjabat sbg Ketua Bidang Energi & Pertambangan Kamar Dagang & Industri (Kadin) Surakarta. kemudian Dipersatukan oleh usaha bersama di bidang mebel, ykni PT Rakabu Sejahtra

Tahun 2009 Luhut berinvestasi di perusahaan Jokowi dan mengganti namanya menjadi PT Rakabu Sejahtra. Toba Sejahtra menjadi pemegang saham minoritas (15.557 saham)

sementara anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berperan sebagai komisaris yang memegang sebagian besar saham (16,193 saham) hingga tahun 2016, ketika ia digantikan oleh Kaesang Pangarep.

3. Menteri Segala Urusan

Jokowi dan Luhut membentuk hubungan yang kuat, dan Luhut kemudian mengatakan bahwa

“Kami memulai suatu usaha bersama dan saling berteman dan saling mempercayai”

4. Kekuasaan Bercampur Bisnis
Dengan berbagai peran Luhut di pemerintahan Jokowi dan gurita bisnisnya, tentu banyak menimbulkan pertanyaan adanya konflik kepentingan.

Bisnis PCR Luhut dan Kewajiban Tes Sebagai Syarat Perjalanan?

PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI. GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR

5. Potensi Konflik Kepentingan

Conflict of interests (CoI) atau konflik kepentingan merupakan istilah yang patut diperhatikan dalam melihat isu pejabat publik.

Konflik kepentingan didefinisikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebagai praktik eksploitasi kapasitas profesional (berlaku untuk swasta dan pemerintahan) demi kepentingan pribadi dan korporasi.

CoI sering ditemukan dalam Politically Exposed Person (PEP) didefinisikan oleh Financial Action Task Force (FATF) sebagai seseorang yang sedang atau telah diberikan kepercayaan atas sebuah fungsi publik.

Fungsi publik tersebut dapat mencakup Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior BUMN, pejabat penting partai politik.

Karena posisi dan pengaruh yg mereka miliki, PEP berada pada posisi yg berpotensi disalahgunakan untuk tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terkait lainnya seperti korupsi dan penyuapan, serta melakukan kegiatan yg berkaitan dengan pendanaan terorisme

Dalam kaitannya dengan industri batubara, keterkaitan pejabat publik dan potensi konflik kepentingan dapat memperburuk dampak dari industri tersebut.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menemukan hubungan antara korupsi politik dan penerbitan izin pertambangan.

COI dalam industri batubara akan meningkatkan kerusakan lingkungan, terancamnya nyawa ataupun kesehatan warga, dan sebagainya. Jika pejabat publik mendahulukan kepentingan privat, maka permasalahan tersebut dapat diabaikan dan tidak diselesaikan.

6. Luhut Tak Cuma Satu

Coba kasih usulan, seri berikutnya kita bahas siapa lagi?

#PejabatPublikCariCuan
#PermainanOligarki
#GenZVSOligark