Thread by @korantempo

Setelah mendapat kritik soal ketertutupan dan minimnya partisipasi publik dalam membahas Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah menggelar konsultasi publik membahas aturan pelaksananya. #Editorial #KoranTempo

UU IKN dikerjakan pemerintah dan DPR hanya dalam tempo 43 hari. Ini waktu tercepat membahas sebuah aturan penting dalam sejarah DPR. Baru kali ini pula DPR gesit dalam proses legislasi. Biasanya mereka lelet. #Editorial #KoranTempo

Maka, jika aturan induk tentang IKN dibahas cepat tanpa partisipasi publik lalu aturan turunannya dibuka kepada masyarakat, kita tahu ini basa-basi saja. #Editorial #KoranTempo bit.ly/3CYrwpI

Aturan pelaksana IKN tentu tak akan jauh dari undang-undangnya yang belepotan secara konstitusi. Apalagi yang dibahas dalam konsultasi itu adalah aturan teknis, seperti kewenangan Badan Otorita. #Editorial #KoranTempo

UU Pemerintahan Daerah tak mengenal jenis lembaga otorita yang kerja ketuanya seperti kepala daerah. Artinya, bentuk otorita sebagai pengelola IKN menambah panjang daftar kesalahan pemindahan ibu kota negara secara konstitusional. #Editorial #KoranTempo

Ketimbang pura-pura membuka diri untuk aturan minor, pemerintah mesti insaf bahwa memindahkan ibu kota sekarang bukan waktu yang tepat. #Editorial #KoranTempo

Memaksakan terus pembangunan ibu kota baru dengan basa-basi membuka partisipasi publik hanya akan menambah panjang daftar cela Jokowi dalam sejarah Indonesia. #Editorial #KoranTempo

Ia akan dicatat sebagai presiden yang kisruh bekerja karena sibuk memoles citra. IKN adalah gincu pembangunanisme ala Jokowi. Selengkapnya, simak #Editorial #KoranTempo. bit.ly/3IpH9Yo