Thread by @PartaiSocmed

MORAL HAZARD PPDB 2018

Sama persis seperti tahun kemarin ketika akun pak @ganjarpranowo mendapat keluh kesah dari anak2 yg merasa hasil kerja kerasnya sia2 karena harus dikalahkan oleh pemegang SKTM, saat ini peristiwa yg sama terulang kembali

Contohnya seperti ini. Nilai anak yg jauh lebih baik tidak diterima sementara yg nilainya ancur2an justru mendapat prioritas diterima.
Mau kemana masa depan pendidikan kita jika begini?

Apa penyebab dari semua ini? Mengapa sampai ada sistem yg justru menghukum siswa-siswi yg rajin belajar seperti ini? Sistem yg bertentangan dgn azas meritokrasi. Mari kita telusuri biang keladinya.

Rupanya sumber permasalahannya ada di pembuat kebijakan tertinggi dunia pendidikan kita, yaitu Menteri Pendidikan pak @muhadjir_ef sendiri. Yaitu lewat Permendikbud no 14 tahun 2018. Silakan dibaca baik2 isi Pasal 19 poin 1.

Dalam Pasal 19 poin 1 ada kalimat:
SMA/SMK yg diselenggarakan oleh pemprov WAJIB MENERIMA peserta didik baru yg berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yg berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi PALING SEDIKIT 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yg diterima

Kami perjelas lagi: Ada kalimat "wajib menerima" dan ada juga kalimat "paling sedikit 20%".

Disini kami melihat ada kegagalan menteri @muhadjir_ef dalam memahami logika matematika sederhana level anak SD

Dalam hal PPDB pemerintah pusat adalah pembuat kebijakan dan pemerintah provinsi adalah pelaksana. Dan instruksi dari @muhadjir_ef jelas: "wajib menerima paling sedikit 20% siswa baru dari ekonomi tak mampu".

Dalam logika matematika kalimat "paling sedikit 20%" itu sama dengan "minimal 20%" atau ">=20%".

Yang artinya, WAJIB menerima siswa miskin mulai dari 20% hingga 100%, dan DILARANG dibawah 20%!

Sampai disini sudah paham siapa sumber masalah PPDB yg mengharu biru sekian banyak generasi muda kita itu? Ya, sumber masalahnya adalah di menteri pendidikan kita sendiri, pak @muhadjir_ef

Akibatnya, kebijakan tersebut menciptakan moral hazard yg luar biasa. Penduduk Indonesia mendadak berbondong2 mendeklarasikan dirinya sebagai orang miskin demi agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri.
Ini adalah fakta yg benar2 terjadi.

Sistem yg baik memaksa iblis jadi malaikat, sistem yg buruk menggoda malaikat untuk menjadi iblis.

Sistem PPDB yg dibuat pak @muhadjir_ef ini membuat orang mampu pura2 jadi orang miskin.

Tak ada gunanya data BPS, tak ada gunanya @jokowi membangun infrastruktur. Sebab dalam kenyataan saat ini penduduk miskin meningkat drastis. Inilah prestasi pak @muhadjir_ef

Nah, berhubung Jateng termasuk provinsi yg menjalankan Permendikbud tersebut secara patuh maka bisa ditebak akun pak @ganjarpranowo dan @pdkjateng yg banyak dapat protes warga yg kecewa berat.

Sehingga cukup lucu jika kita lihat perdebatan antara akun @Itjen_Kemdikbud dan @pdkjateng di TL pak @ganjarpranowo tadi. Silakan ditebak siapa yg gagal nalar disini.
Jika aturannya dari pusat tegas minimal 20% lantas bagaimana mungkin membatasinya tanpa melanggar Permendikbud?

Sebentar2..
Pak @muhadjir_ef dan @Itjen_Kemdikbud paham tidak artinya "paling sedikit" atau "minimal" atau ">=" ?

Bagaimana kalimat "paling sedikit" bisa diterjemahkan sesuka2nya seperti itu?

Aneh tidak sih pusat sebagai pembuat kebijakan justru meminta provinsi melanggar kebijakan yg dibuatnya sendiri?
Atau jangan2 @Itjen_Kemdikbud memang benar2 tidak paham arti kalimat "paling sedikit" alias "minimal" alias ">="?

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin orang tak paham fungsi matematika sederhana level SD semacam pak @muhadjir_ef ini bisa jadi menteri pendidikan? Pak @jokowi dulu memilihnya atas pertimbangan apa?

Inilah pentingnya pelajaran matematika dasar saudara2. Sebab jika Anda tak memahami matematika lalu terpilih jadi menteri pendidikan, maka Anda berpotensi bikin kebijakan yg menghancurkan masa depan banyak orang. Contohnya ya pak @muhadjir_ef ini.

Gagal nalar yg kelihatannya sepele tapi berakibat fatal ini sesungguhnya sudah terjadi di tahun sebelumnya lewat Permendikbud no 17/2017 dan sudah kami protes juga dulu. Tp herannya kesalahan yg sama terulang lagi tahun ini. Artinya si pembuat kebijakan memang benar2 tidak paham

Hanya karena tidak paham beda arti "paling sedikit" dan "paling banyak", "minimal" dan "maksimal", masa depan banyak anak bangsa jadi berantakan. Dan banyak orang yg rusak moralnya karena berebut mengaku miskin agar anaknya diterima di sekolah negeri.

Oleh karenanya sudah saatnya kita dorong menteri @muhadjir_ef ini untuk mundur saja. Sebab kebijakannya sungguh merusak dunia pendidikan kita.

Kedepannya kami sarankan dibuat peraturan penetapan jatah penerimaan siswa miskin sesuai angka kemiskinan daerah masing2 berdasar data BPS. Jika tingkat kemiskinan 9% ya jatah sekolah utk siswa miskin juga 9%. Jadi tidak ada yg rebutan jadi miskin dadakan.

Sekian kultwit kami. Semoga mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Terimakasih.