Thread by @PartaiSocmed

UPAYA SISTEMATIS PERTAMINA MEMAKSAKAN PENJUALAN GAS NON SUBSIDI

Dan agar tidak jadi korban pembodohan yg sering dilakukan para pejabat Pertamina, maka kami ingatkan lagi bahwa sesuai Perpres 104 tahun 2007 gas elpiji 3 kg bersubsidi adalah hak seluruh Rumah Tangga. Jadi bukan hanya untuk masyarakat miskin saja (pasal 3, poin 1).

Perlu juga dipahami bahwa selain memproduksi dan mendistribusikan gas elpiji 3 kg bersubsidi Pertamina juga memproduksi gas 12 kg, 5,5 kg dan 3 kg non subsidi yg memberi keuntungan lebih banyak bagi korporasi

Bahwa Pemerintah tak ada rencana mencabut subsidi gas 3 kg. Dan subsidi untuk gas 3 kg (gas melon) untuk tahun ini sama sekali tidak berkurang.

Lalu kenapa terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg di beberapa daerah? Jawabannya adalah karena adanya conflict of interest.

Di satu pihak Pertamina diberi wewenang distribusi gas 3 kg bersudsidi sementara di pihak lain Pertamina juga punya kepentingan menjual gas non subsidi yg lebih menguntungkan perusahaan

Nah, conflict of interest yg terjadi di tubuh Pertamina inilah yg membuat BUMN yg kita banggakan ini berbuat culas, memanfaatkan monopoli yg dimilikinya justru untuk secara sistematis menghambat penjualan gas melon yg menjadi hak rakyat, demi agar produk gas non subsidinya laku

Cara2 culas mempersulit penjualan gas 3 kg bersubsidi dilakukan Pertamina karena mereka menjual barang yg sama persis (cuma beda kemasan) dengan harga yg jauh berbeda, alias terjadi disparitas harga. Orang waras pasti akan memilih yg lebih murah.

Bagaimana cara Pertamina menghambat penjualan gas 3 kg subsidi dari pasaran? Yaitu dengan memberi target penjualan gas non subsidi kepada para agen gas subsidi, akibatnya para agen tersebut juga menarget para pengusaha pangkalan gas 3 kg untuk jual gas non subsidi

Namanya target tentu ada sanksinya jika tidak terpenuhi. Contoh untuk pengusaha pangkalan gas 3 kg diberi target penjualan gas non subsidi 30 tabung, jika dalam satu bulan tidak memenuhi target maka dapat SP hingga PHU (Pemutusan Hubungan Usaha)

Akibatnya, pengusaha pangkalan mau tidak mau harus menjual gas non subsidi yg seharusnya bukan tugasnya. Salah satu mereka adalah dengan pura2 mengatakan gas 3 kg subsidi (gas melon) habis agar masyarakat yg sangat membutuhkan gas terpaksa beli gas non subsidi

Cara lainnya adalah dengan menghambat distribusi gas elpiji ke pangkalan sehingga terjadi antrian panjang seperti di film G30S PKI. Bedanya dulu antri minyak tanah sekarang antri gas. Aneh bukan? Padahal jatah subsidi dari Pemerintah sama sekali tidak dikurangi.

Berikut adalah bukti2 upaya Pertamina memaksakan penjualan gas non subsidi kepada pengusaha pangkalan gas subsidi:

Ini adalah bukti 'surat cinta' dari agen kepada pengusaha pangkalan yg jatahnya dikurangi gara2 gagal memenuhi target penjualan elpiji non subsidi.
Fakta telah terjadi upaya sistematis pemaksaan penjualan gas non subsidi kepada masyarakat.

Padahal seperti yg kami jelaskan sebelumnya gas 3 kg subsidi adalah hak seluruh Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Buktinya dalam Rencana Penyaluran di lapangan pun tertera Rumah Tangga, bukan masyarakat miskin seperti yg ditulis secara sepihak oleh Pertamina di tabung2 gas melon.

Yg berarti tulisan "Hanya Untuk Masyarakat Miskin" di tabung2 gas melon itu adalah ILEGAL. Itu adalah upaya culas Pertamina mempermalukan pembeli gas 3 kg bersubsidi (yg notabene adalah hak mereka), agar terpaksa beli gas non subsidi karena malu.

Dan yg terakhir adalah memaksa pengusaha pangkalan untuk membuat logbook pelanggan mereka. Pengusaha pangkalan harus mencatat nama pelanggan mereka hingga tujuan pembelian gas subsidi, yg lagi2 notabene adalah hak mereka.

Intinya, makin dipersulit penjualan gas 3 kg bersubsidi diharapkan akan makin membuat pelanggan beralih ke gas non subsidi. Semua tentang itu.

Lantas apa kepentingan Pertamina sebegitunya ngotot memaksa masyarakat beralih ke gas non subsidi, padahal Pemerintah saja belum punya wacana menghapus subsidi gas?
Patriotisme atau keserakahan?

Jawabannya adalah murni keserakahan. Menjual gas 3 kg bersubsidi sama sekali tidak merugikan Pertamina sebab yg menyubsidi adalah negara, bukan Pertamina. Tapi menjual gas non subsidi jelas2 lebih menguntungkan Pertamina sebagai perusahaan.

Itulah mengapa disebutkan penjualan gas 3 kg non subsidi adalah aksi korporasi, bukan program pemerintah. Alias aksi Pertamina cari untung.
Dan kita tahu sama tahu makin untung Pertamina makin banyak bonus dan tantiem yg diterima para direksinya.

Apa yg terjadi pada kasus premium vs pertalite kini terulang pada kasus gas subsidi vs non subsidi. Terjadi karena adanya konflik kepentingan di tubuh Pertamina sendiri.

Inilah kesalahan kita terlalu mengistimewakan BUMN. Padahal sebagai perseroan mrk tak ada bedanya dgn perseroan swasta dlm hal haus keuntungan. Akibatnya yg terjadi adalah praktek kapitalisme ekstrim. Kapitalisme dalam wujud terburuknya yg dilakukan oleh perusahaan milik negara.

Hasil akhirnya adalah rakyat yg dirugikan dan pemerintah yg disalahkan. Sementara direksi BUMN yg dapat tantiemnya. Penak toh?

Sekian kultwit kami. Semoga mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Terimakasih.