Thread by @errik_irwan

"MEREKA TERSINGKIR DI TANAH SENDIRI"

Itu judul artikel di @hariankompas 22 Oktober 2018 hlm 1 yg jd materi komik #gumpnhell ini.

Kutipan2 menarik dari artikel itu yg jd pendorong kenapa konflik agraria mustinya perlu dapet perhatian dibanding isu 'bakar bendera':

(thread)

Setelah tiba di lokasi, kebun yang mereka tanami dengan susah payah telah digusur. ”Perusahaan kerap mengincar tanah kami, tetapi tidak kami berikan. Di samping kebun karet menjadi sumber penghasilan, harga yang ditawarkan tidak layak, Rp 1,5 juta per hektar."

Karena kehilangan penghasilan, suami Fransiska menjadi buruh sawit di Malaysia. Baru tiga hari suami Fransiska bekerja di Malaysia, korporasi menggusur ladang mereka seluas 2 hektar.

Setelah menggusur ladang & kebun karet, korporasi menawarkan ganti rugi sekitar Rp 70 juta. Fransiska & suami terpaksa menerima uang itu mengingat semua lahan sudah diambil & mereka tak memiliki apa pun.

Saat Fransiska pulang dari tempat saudara, rumah & harta bendanya sudah habis dibakar. ”Padahal, ganti rugi itu hanya untuk penggusuran ladang dan kebun karet,”

Jeliman (54) punya cerita lain. Ia melepaskan ladang 4 hektar dan kebun karet 3 hektar kepada korporasi karena ada ”angin surga,” yakni janji sebagai petani plasma dan anaknya bisa sekolah gratis. Ternyata plasma tidak jadi dan anaknya pun putus sekolah.

Adat istiadat yang ada pun hampir punah. Tradisi syukuran sehabis panen dan berkat untuk peralatan berladang nyaris hilang karena sudah tidak bisa berladang. Relasi sosial warga hancur.

Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar Stefanus Masiun mngatakn, luas Kalbar 14,7 jt ha. Sbanyak 11,7 jt ha sudh trbebani brbagai izin: sawit 4,5 jt ha, tambang 2,7 jt ha, hak pnguasaan hutan 1,3 jt ha, & hutan tanamn industri 3,2 jt ha.

Wilayah kelola masyarakat hanya tersisa 3 jt ha. Padahal, menurut penelitian AMAN Kalbar, masyarakat lebih kuat secara ekonomi jika wilayahnya dikelola secara mandiri.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Eddy Suratman, menilai ekonomi Kalbar tumbuh, tetapi semu. Sjumlah indikator penting tak bnyk berubah dgn adanya investasi. Indeks gini Kalbar 3 thn trakhir stagnan 0,33. Artinya, tak ada perbaikn pndapatn antarkelompok.

Indeks Pembangunan Manusia 66,26, rendah dibandingkan angka nasional 70,81. Penurunan kemiskinan tidak signifikan. Persentase kemiskinan Maret 2017 sebesar 7,88 persen & Maret 2018 hanya turun menjadi 7,77 persen. Kemiskinan Kalbar tertinggi se-Kalimantan.

Desa-desa jauh dari kemajuan. Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, dari 2.031 desa di Kalbar, baru satu desa mandiri. Sebanyak 452 desa belum dialiri listrik. Padahal, Kalbar penghasil minyak sawit mentah (CPO) terbesar kedua di Indonesia.

Kalbar tidak mendapatkan bagi hasil pajak ekspor karena CPO dari Kalbar diekspor melalui pelabuhan di Jakarta dan Sumatera. Padahal, potensi bagi hasil pajak ekspor Rp 1,8 triliun-Rp 2 triliun per tahun.
-------

(demikian kutipan2 dari artikel koran Kompas itu)