Thread by @anjarisme

Rumor yg berkembang, penyebab #rumahsakit tidak lagi melayani pasien #JKN - #KIS karena macetnya pembayaran klaim oleh @BPJSKesehatanRI.

Dalam wawancara dgn @RadioElshinta, atas nama #PERSI saya sampaikan beberapa masalah.

Silakan simak rekamannya 😊

#PERSI sbg organisasi Perhimpunan #RumahSakit Seluruh #Indonesia berkomitmen mendukung suksesnya #JKN @BPJSKesehatanRI .

#PERSI mendorong sekitar 2.700 RS Indonesia untuk terus memperbaiki layanan kesehatan kepada pasien & masyarakat.

Disisi lain, #PERSI sangat berharap pembayaran klaim oleh @BPJSKesehatanRI lebih baik dan lancar.

Karena #PERSI mengakui keterlambatan pembayaran klaim menganggu cashflow dan operasionalisasi #rumahsakit.

Sebagaimana disampaikan @BPJSKesehatanRI beberapa #rumahsakit belum bisa melanjutkan kerja sama dgn BPJSK disebabkan RS belum terakreditasi.

Jadi, RS yg belum dapat kembali melayani pasien #JKN karena kerja sama belum diperpanjang disebabkan RS blm akreditasi.

#PERSI menyampaikan akreditasi memang menjadi syarat kerjasama dgn @BPJSKesehatanRI agar dapat layani pasien #JKN.

Yg perlu diketahui, RS bukan tidak mau akreditasi. #PERSI menyadari akreditasi adalah kewajiban RS sbg suatu mekanisme/sistem mutu layanan.

Ada beberapa kondisi akreditasi RS dikaitkan persyaratan kerjasama dgn @BPJSKesehatanRI ini per 31 Desember 2018.

1. RS terakreditasi. Ini sebagian besar RS yg sdh kerja sama dgn BPJSK.

2. RS yg sudah lulus akreditasi, tapi belum terima sertifikat.

3. RS yg sudah disurvey...

3. RS yg sudah atau dalam proses disurvey, tapi belum keluar hasil akreditasinya

4. RS yg belum terakreditasi atau terakreditasi. Karena sertifikat akreditasi hanya berlaku 3 tahun.

Bagi #rumahsakit yg sudah memiliki sertifikat akreditasi, dapat memperpanjang kerja sama dgn @BPJSKesehatanRI

Jika belum, RS menunggu rekomendasi dari @KemenkesRI untuk dapat kembali kerja sama dgn BPJSK.

Ini tentu perlu proses.

Jadi, #rumahsakit dgn kondisi akreditasi seperti tersebut no. 2 sd 4, jika ingin melanjutkan kerja sama dgn @BPJSKesehatanRI harus menunggu rekomendasi dari Kemenkes.

Rekomendasi keluar jika RS komitmen akreditasi plg lama 1 semester pd thn 2019 ini.

https://twitter.com/anjarisme/status/1081399896895180802?s=19

#PERSI menyampaikan terima kasih kepada @KemenkesRI yg memberikan kebijakan dgn merekomendasi melanjutkan kerja sama dgn @BPJSKesehatanRI meskipun RS belum memiliki akreditasi.

Ini sejalan dgn komitmen RS & #PERSI yg tetap melayani pasien JKN meski terlambat pembayaran klaim.

#PERSI menyatakan benar bhw akreditasi merupakan kewajiban yg sudah ditetapkan UU #RumahSakit.

Tapi BENAR pula bhw tidak ada niat #RumahSakit sengaja menunda atau tidak mau akreditasi.

Utk itu #PERSI meminta dukungan Pem/Pemda @BPJSKesehatanRI, profesi dan semua pihak.

#PERSI juga ingin sampaikan bhw tidak ada pembedaan "services" pasien dengan bermacam bentuk pembayaran; jaminan (JKN) atau kas.

Faktanya, RS menerima lonjakan pasien JKN dibandingkan dgn pembayaran kas.

RS harus melayani keduanya sama.

Karena lonjakan jumlah pasien dgn jaminan dibandingkan yg kas, ini menjadikan menimbulkan antrian layanan yg berbeda.

Inilah mungkin yang menimbulkan persepsi seolah-olah pasien #JKN - BPJS dinomorduakan.

Mohon dimengerti betapa kompleksnya layanan #JKN ini.

#PERSI mengakui banyak yang harus ditingkatkan dari pelayanan #RumahSakit di Indonesia.

#Persi dan RS anggota dgn variasi kemampuan sumberdayanya, berupaya keras dan bertahap memperbaiki layanan sesuai harapan masyarakat.

Mohon dukungannya. Terima kasih.