,
6 tweets,
1 min read
Read on Twitter
KPK menghormati apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo siang ini (16/9), khususnya penegasan bahwa untuk menjaga KPK agar tetap kuat dalam pemberantasan korupsi sebagai tugas bersama.
Oleh karena itulah, KPK tetap akan menjalankan tugas sebagaimana kewenangan yang diatur di UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Baik tugas Koordinasi, Supervisi, Pencegahan, Penindakan dan Monitoring.
Kita semua berharap, upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan lurus. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan komitmen yang kuat semua pihak.
KPK juga menyampaikan terimakasih atas dukungan masyarakat yang sangat kuat dari berbagai daerah&berbagai kalangan,baik Guru besar dan akademisi di kampus, mahasiswa, dan para tokoh & seluruh elemen masyarakat.Upaya pemberantasan korupsi memang membutuhkan peran aktif masyarakat.
Siang ini, KPK telah mengirim surat pada DPR-RI untuk meminta agar menunda pengesahan RUU KPK. Kami juga meminta draf RUU dan DIM secara resmi agar dapat dipelajari lebih lanjut.
Tentu saja dalam proses pembentukan UU perlu mendengar banyak pihak, seperti akademisi di kampus, suara masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak dari perubahan aturan tersebut. Agar pembahasan tidak dilakukan terburu-buru dan terkesan dipaksakan.
