Thread by @msaid_didu

1. #PerppuCorona. Tanggal 31 Maret 2020, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, tentang "corona". Saya tdk tulis judulnya krn terlalu panjang. Silakan teman2 cari di google. Saya akan buat kultwit singkat trg hal tsb

2. #PerppuCorona. Perppu no 1/2020 sebenarnya mengatur kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan :
1. Menghadapi pandemi Corona
2. Menghadapi ancaman yg membayakan perokonomian nasional dan/atau stambilitas sistem keuangan

3. #Perppucorona. Perppu No 1/2020 sebenarnya mengubah dan/atau membatalkan minimal 12 UU (Omnibus Law) yg terkait antara lain : APBN, keuangan, perpajakan, OJK, BI, dll.
Artinya Perppu No 1/2020 dapat dikatakan sebagai Omnibuslaw sistem Keuangan Negara.

4. #PerppuCorono. Tentu banyak hal positip dari Perppu No 1/2020 seperti perubahan APBN, penurunan pajak, berbagai insentif dll. Tentang positipnya saya tdk akan ulas krn pemerintah pasti sdh membuat dan menyebarkan ke publik.
Saya akan bahas hal-hal yang perlu diawasi ke depan

5. #PerppuCorona. Perppu No 1/2020 akan dibahas bersama @DPR_RI dan pemerintah. Seseua ketentuan bahwa pilihan pengesahan Perppu hanya 2, yaitu ditolak atau diterima, tidak ada pilihan diubah atau direvisi.
Artinya jika diterima maka semua pasal berlaku - UU lain berubah.

6. #PerppuCorona. Melihat komposisi dan sikap @DPR_RI selama ini hampir dapat dipastikan bahwa Perpu No 1/2020 akan disetujui oleh DPR. Artinya dg "alasan" menyelesaikan pandemi corona, Omnibus Law Sistem Keuangan sepertinya sudah selesai.

7. #PerppuCorona. Dg asumsi bhw Perppu No 1/2020 disetujui oleh DPR maka ada beberap pasal yg sangat prinsip yg pelaksanaanya perlu diawasi oleh publik secara ketat krn banyak pasal2 "sapujagad" dalam Perppu tersebut dan bisa menjadi sumber moral hazard dan abuse of power

8. #PerppuCorona. Saya tdk tahu mekenisme spt apa pengawasan yg bisa dilakukan krn dalam pasal 27 sdh disebutkan bhw pjbt yg melaksanakan tdk bisa dituntut pidana dan/atau perdata serta kebijakan yang dibuat juga tidak boleh dituntut ke PTUN.
Terus bagaimana mengawasinya ?

9. #PerppuCorona. Hal2 yg perlu dicermati al :
1) kbjkn apa saja yang dikategorikan penyelamatan terkait pandemi corona.
2) kbjkn apa saja yg dikategorikan terkait dg penyelamatan ekonomi.
Ini penting krn jangan sampai semua kbjkn dikaitkan dg hal tsb utk hindari tuntutan hukum

10. #PerppuCorona. Hal lain juga yg perlu ketegasan, apkh stlh Perppu No 1/2020 disahkan oleh Pemerintah dan DPR menjadi UU akan berlaku seterusnya ? Jika berlaku seterusnya berarti semua kebijakan dg alasan penyelamatan ekonomi ke depan akan bebas dari tuntutan hukum. Ini bahaya

11. #PerppuCorona. Dalam Perppu No 1/2020 bhw pemerintah dibolehkan menambah utang lebih dari batasa 3 % dari PDB sesuai UU No 17/2003 selama 2020-2022 dan kembali maksimum 3 % setelah 2022. Artinya selama 2020-2022 pemerintah boleh menambah utang berapapun yg "diinginkan"

12. #PerppuCorona. Berpegang pada pidato Presiden tgl 31 Maret 2020 di Istana Bogor bhw renncana defisit 2020-2022 sbsr 5,07 % dari PDB dan 2023-2024 sbsr 3%. Dg asumsi bhw ruang defisi tsb digunakan maka pemerintah merencanakan tambahan utang sktr Rp 3.500 trilun !!!

13. #PerppuCorona. Dengan perkiraan tambahan utang 2020-2024 sktr Rp 3.500 trilyun, berarti selama 2 Priode pemerintahan Pak Jikowi akan menambah utang sktr Rp 6.500 trilyun. Utang pemerintah sampai dg 2014 oleh 6 Presiden sebelumnya hanya sktr Rp 2.500 trilyun

14. #Perppu. Penambahan utang hendaknya menjadi pertimbangan serius krn beban pembayaran utang sudah sangat berat. Pembayaran cicilan utang dan bunga thn 2020 diperkirakan sktr Rp 700 trilyun atau sdh mendekati setengah dari pendapatan negara yg bisa hanya sktr Rp 1.600 trilyun

15. #PerppuCorona. Rakyat bisa memahami penambahan utang demi selamatkan rakyat dan ekonomi stlh pemerintah lakukan hal2 sbb :
1) menunda proyek2 "strategis" spt infrastruktur, pemindahan Ibu Kota Negara dll
2) melakukan negosiasi penurunan beban utang
3) penghematan besar2an

16. #PerppuCorona. Spt disebutkan dlm Perppu No 1/2020 bhw sumber dana utk pelaksanaan adlh
1) utang
2) Sisa Anggaran Lebih (SAL)
3) Dana abadi pendidikan
4) dana BLU
5) dana dikuasai negara dg kriteria tertentu
6) pengurangan PMN di BUMN.
Artinya semua cadangan bisa digunakan

17. #PerppuCorona. Dalam Perppu No 1/2020 juga disebutkan bahwa pemerintah boleh menerbitkan instrumen utang untuk dibeli oleh Bank Indonesia.
Dalam Perppu juga disebutkan bhw BI dapat membeli surat utang pemerintah.
Sepertinya pemerintah akan mencari utang dg cara ini

18. #PerppuCorona. Ibu Menkeu sdh menyatakan akan menerbitkan Pandemi Bond yg akan dijual ke BI. Ini mirip dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pd krisis 1998 utk menyelamatkan perbankan sbsr Rp 670 trilyun.
Bedanya bahwa Pandemi Bond sepertinya dpt digunakan apa saja

19. #PerppuCorona. Utang pemerintah ke Bank Indonesia akan dibayar oleh rakyat melalui APBN tiap tahun.
Kita blm tahu berapa Pandemi Bond yg akan dibeli oleh BI, tapi di tengah keuangan dunia yg sulit, sepertinya sebagian bsr dana yg dibutuhkan bersumber dari bond ini

20. #PerppuCorona. Demikian kultwit saya ttg hal-hal yg perlu diantisipasi dari pelaksanaan Perppu No 1 Tahun 2020.
Semoga pandemi corona segera bisa barakhir demi perbaikan kita semua.
Jika pandemi corona berakhir, maka ManCity juga akan menjadi juara Liga Champion.