1. #sarankeMenBUMN. Sesuai UU, tugas utama MenBUMN adalah RUPS tdhp BUMN shg peran @KemenBUMN adlh "mengorganisasikan" RUPS bukan sebagai kantor CEO holding BUMN. Selain itu kewenangan spt PMN, holdingisasi likuidasi, dan privatisasi BUMN masih kewenangan Menkeu
2. #sarankeMenBUMN. Karena @KemenBUMN "hanya" mengelola proses keputusan RUPS, maka saya yakin pak Menteri @erickthohir sangat paham oralganisasi seperti apa yg cocok untuk @KemenBUMN. Ide pengangkatan 5 Wakil Menteri sebaiknya dikaji lbh dalam lagi sblm diputuskan
3. #sarankeMenBUMN. Pengalaman menunjukkan dg beban pekerjaan @KemenBUMN yg "hanya" mengelolan proses keputusan RUPS maka dengan 5 Deputi dan 1 Sesmen saja sdh banyak "nganggur". Jika pjbt menganggur maka mereka menjadi penikmat jabatan dan bahkan menjadi "pangganggu" BUMN
4. #sarankeMenBUMN. Karena sudah dibentuk banyak holding, mungkin lebih efektif mencari CEO-CEO yang tangguh serta Komisaris2 yg kompeten dan berintegritas utk mengelola BUMN daripada menarik orang2 baik masuk ke @KemenBUMN jadi "penganggur" krn CEO lah yg ambil kptsn tiap saat
5. #sarankeMenBUMN. Kecuali UU BUMN dan UU Keuangan Negara sdh diubah dan menjadikan @KemenBUMN sebagai superholding maka penguatan kantor @KemenBUMN dg ide 5 Wamen bisa memberikan dampak yg efektif thdp kinerja BUMN.
6. #sarankeMenBUMN. Kinerja BUMN akan bisa dipacu jika @KemenBUMN memposisikan diri sebagai pelindung masuknya intervensi ke BUMN setelah menempatkan orang2 baik sebagai Direksi dan Komisaris BUMN. Jadi itu yang utama. Hal ini bisa efektif jika MenBUMN adlh "orangnya" Presiden
7. #sarankeMenBUMN. Scr sederhana, tugas MenBUMN sdl : 1) memilih Direksi dan Komusaris yg kompeten dan berintgeritas, 2) memberikan target KPI bagi mereka, 3) melindungi mereka dari intervensi, 4) "marah2" sedikit jika melenceng dari target, dan 5) membuat iklim persaingan sehat
8. #sarankeMenBUMN. Terkait pengangkatan Direksi dan Kom, mhn konsisten gunakan UU BUMN bhw masa jbtn mereke 5 thn. Tdk seenaknya diganti kapan saja, kecuali melanggar hukum atau kontrak kinerja tdk tercapai. Penggantian kapan saja akan melahirkan mafia pjbt dan Direksi penjilat
9. #saranutkMenBUMN. Terkait penugasan pemerintah ke BUMN, mhn konsusten gunakan pasal 66 UU BUMN bhw jika tdk layak maka slrh biayanya ditanggung pemerintah plus marjin yg layak. Jika tdk demikian maka banyak BUMN akan menghadapi masalah keuangan krn penugasan.
10. #sarankeBUMN. terkait pembentukan holding, mhn perkenan MenBUMN @erickthohir mengkaji ulang agar efektif. Sbg contoh, tdk masuk akal prshn dorman Survey Udara Penas yg assetnya plhn milyar dijadikan induk holding Angkasa Pura dab Garuda yg assetnya puluhan trilyun
11. #sarankeMenBUMN. terkait perbaikan kinerja PLN dan Pertamina, inti utamanya bhw rencaba strategis Pertamina dan PLN tdk pernah bisa jalan krn intervensi kekuasaan dan cukong pebisnis. Bahkan intervensi pjbt negara yg menjadi "pemilik" banyak perusahaan.
12. #sarankeMenBUMN. Demikian pokok2 saran sebagai ke MenBUMN Pak @erickthohir sebagai masukan dan bahan diskusi. Saya paham bhw Bpk pasti lebih tahu, tapi saya tahu jiga bhw Bpk adalah orang yg terbuka untuk bediskusi. Tdk ada niat utk menggurui Bpk.
