Thread by @amnestyindo

Berita Duka: Pada Rapat Paripurna 5 Oktober 2020, DPR resmi sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, meski ditolak secara masif oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat sipil, pakar hukum, akademisi, buruh, masyarakat adat hingga mahasiswa.
#tolakomnibuslaw

Undang-undang ini sangat merugikan dan berdampak luar biasa buruk bagi penghasilan pekerja, keamanan bekerja dan hak asasi manusia secara umum.
#TolakOmnibusLaw #BatalkanOmnibusLaw

Proses penyusunan RUU ini sejak awal tidak transparan: pembahasan tertutup saat hari libur, bahkan disahkan lebih cepat dari jadwal semula. Kelompok buruh dan masyarat sipil tidak dilibatkan sejak awal. Klaim pemerintah bahwa 14 kelompok buruh diajak konsultasi sudah disangkal.

Banyak ketentuan yang berpotensi merugikan pekerja, antara lain: Pekerja kontrak tak mendapat jaminan akan diangkat jadi karyawan tetap. Pekerja terancam kerja lembur tanpa upah sepadan. Pengusaha tak diwajibkan membayar karyawan sesuai upah minimum yang ditentukan undang-undang.

Kami mendesak @DPR_RI segera mengamandemen pasal-pasal yang masih berpotensi melanggar hak atas pekerjaan yang aman, adil dan layak untuk semua pekerja.

#TolakOmnibusLaw
#BatalkanOmnibusLaw