Thread by @setkabgoid

#KawanKabinet, mari simak pernyataan pemerintah merespons perkembangan situasi politik dan keamanan terkini pasca-pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (8/10) malam.

1. Mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang UU Cipta Kerja dalam berbagai bentuk di sejumlah daerah, maka demi ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, Pemerintah menyampaikan beberapa hal berikut:

2a. Satu, UU Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha,

2b. serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

3. Kedua, Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan UU Cipta Kerja, sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.

4. Ketiga, Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, & juga menjarah, tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir & harus dihentikan.

5. Keempat, Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat & warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit.

6. Kelima, Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat.

7a. Keenam, Selain berdemonstrasi dengan tertib & tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas UU tersebut bisa ditempuh dgn cara yg sesuai konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perda, sebagai delegasi perundang-undangan

7b. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi.

8. Ketujuh, Sekali lagi Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

Demikian pernyataan pemerintah yang ditandatangani oleh Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara, Panglima TNI, dan Kapolri. Selengkapnya di"