Thread by @setkabgoid

Selamat malam #KawanKabinet! Pada keterangan pers Presiden @jokowi terkait UU Cipta Kerja, Jumat (9/10) sore, Presiden mengungkapnya terdapat disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial. Mari simak penjelasannya!

Foto: BPMI

1. Presiden mengambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi). Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada.

2. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil.

3. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Presiden tegaskan juga ini tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin.

4. Kemudian perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Ini juga tidak benar, yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.

5. Lalu mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya yang hilang. Hal yang benar, jaminan sosial tetap ada.

6. Selanjutnya mengenai dihapusnya amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), ini juga tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus studi amdal yang ketat tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.

7. Ada pula berita mengenai UU Cipta Kerja mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di di Kawasan Ekonomi Khusus, di KEK, sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam UU ini.

8. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren, itu tidak diatur sama sekali dalam UU Cipta Kerja ini dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku.

9. Kemudian diberitakan terkait keberadaan bank tanah. Ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

10. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah.

11. Presiden juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

12. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah pusat.

13. Hal ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah.

14. Selain itu, kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha tetap ada di pemda sehingga tidak ada perubahan. Bahkan dilakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

15. Hal ini penting. Jadi ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati.

Demikian pernyataan Presiden @jokowi terkait UU Cipta Kerja. Selengkapnya dapat dilihat di laman Setkab. setkab.go.id