#KawanKabinet, Senin pagi ini (24/3), Presiden @jokowi memimpin Rapat Terbatas #Ratas melalui #videoconference dengan topik Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19. Mari simak poin-poin pengantar Presiden berikut ini: 
4. Kemudian, untuk setiap kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi, semuanya dihitung baik dampak kesehatan dan keselamatan, maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya.
5. Presiden memberikan contoh sebuah provinsi atau kabupaten/kota ingin membuat kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup, lalu tempat transaksi ekonomi seperti pasar ditutup, hal ini agar dikalkulasi dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada.
6. Kalau ingin melakukan itu, kebijakan setelahnya agar betul-betul disiapkan dan dilakukan. Sebagai contoh, sebuah kota ingin melakukannya, hitung berapa orang, pedagang asongan, becak, supir yang tidak bekerja.
7. Sehingga di dalam APBD, dukungan kepada sektor-sektor tersebut harus diberikan. Bantuan sosial kepada mereka harus disiapkan. Jangan cuma menutup tapi tidak dibarengi dengan kebijakan social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat.
8. Intinya, Presiden menegaskan tiga hal yang menjadi fokus pemerintah. Pertama, keselamatan dan kesehatan adalah yang utama. Tetapi, siapkan yang kedua, yaitu social safety net atau bantuan sosial. Ketiga, dampak ekonomi dihitung betul.
9. Sehingga, kesiapan pemerintah dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.
10. Kemudian mengenai kebijakan lockdown yang tidak dilakukan. Presiden menyampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya dan kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Indonesia tidak memilih jalan itu.
11. Presiden sudah memelajari dan memiliki analisa kebijakan-kebijakan di tiap negara, mereka melakukan apa kemudian hasilnya seperti apa, semuanya didapat dari Kementerian Luar Negeri dari situs-situs yang ada.
12. Di Indonesia yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman, itu yang paling penting. Kalau itu bisa dilakukan, Presiden yakin akan bisa mencegah penyebaran #COVID19 ini.
13. Tetapi hal tersebut membutuhkan kedisiplinan dan ketegasan yang kuat. Presiden membaca sebuah berita, yang sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan, diisolasi tapi masih beli handphone dan belanja ke pasar. Kedisiplinan untuk mengisolasi yang paling penting
.
14. Partial isolated; mengisolasi sebuah RW, sebuah kelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat. Kalau ini bisa dilakukan, Presiden meyakini bahwa skenario yang telah dipilih akan memberikan hasil yang baik.
14. Partial isolated; mengisolasi sebuah RW, sebuah kelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat. Kalau ini bisa dilakukan, Presiden meyakini bahwa skenario yang telah dipilih akan memberikan hasil yang baik.
15. Sebentar lagi Presiden juga ingin mengumumkan mengenai mitigasi dari dampak ekonomi terhadap masyarakat. Presiden memerintahkan semua Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD.
16. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas. Karena kondisi fiskal sekarang ini bukan kondisi yang enteng.
17. Kemudian, melakukan refocussing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan #COVID19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi.
18. Landasan hukumnya sudah jelas, Jumat (20/3), Presiden tanda tangani Inpres Nomor 4 (Tahun) 2020 untuk refocussing dan realokasi anggaran. Sekali lagi, bukan hanya penanganan kesehatan untuk masyarakat tetapi juga penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan sosial.
19. Presiden mengingatkan, agar provinsi/daerah juga melihat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Tolong dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerjaan harian, para petani, para nelayan.
20. Selain itu, bagi yang terkena dampak seperti para pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Agar diusahakan supaya daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktivitas dalam berproduksi.
21. Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota tolong diarahkan agar program-program itu bisa menjadi program Padat Karya Tunai. Hal ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
22. Program Padat Karya Tunai, harus diperbanyak dan dilipatgandakan, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan #COVID19.
23. Sebentar lagi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk penerima Kartu Sembako. Selama 6 bulan mendatang akan ditambah Rp50.000 sehingga akan diterima Rp200.000 per keluarga penerima manfaat. Anggaran yang telah disiapkan Rp4,5 triliun.
24. Kemudian, akan segera dimulai Kartu Prakerja. Implementasi dari Kartu Pra Kerja ini dipakai untuk antisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omset.
25. Alokasi anggaran yang telah kita siapkan adalah Rp10 triliun. Jadi agar provinsi-provinsi bisa ikut mendukung ini, siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik.
26. Kemudian adanya keluhan dari usaha mikro dan usaha kecil. Kemarin, Presiden telah berbicara dengan OJK, OJK akan memberikan kelonggaran, memberikan relaksasi kredit bagi usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar.
27. Baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non-bank, akan diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga.
28. Presiden mendengar keluhan dari tukang ojek, supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu.
29. Menurut Presiden, ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun.
30. Beberapa skenario juga telah dihitung, dikalkulasi mengenai prediksi dari #COVID19 di Indonesia. Bulan April seperti apa, bulan Mei seperti apa, skenario buruk seperti apa, skenario sedang seperti apa, skenario ringan seperti apa.
31. Presiden mengatakan, ingin berada pada skenario yang ringan. Kalau memang betul-betul sulit dibendung, paling tidak masuk ke skenario sedang, jangan sampai masuk ke skenario yang paling buruk.
32. Pemerintah juga telah menghitung penurunan di beberapa provinsi mengenai daya tahan dan penurunan pendapatan dari setiap provinsi yang ada.
33. Dalam skenario sedang, misalnya, profesi buruh kalau skenarionya sedang yang terparah nanti akan berada di Nusa Tenggara Barat. Akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25%. Karena hitungan ini mampu bertahan di Juni sampai September.
34. Kemudian untuk petani dan nelayan, tolong harus hati-hati, kalau skenario sedang, terparah nanti di Kalimantan Barat. Akan ada penurunan pendapatan sampai 34%, dengan daya tahan Oktober sampai November.
35. Kemudian pedagang mikro, pedagang kecil, kalau skenarionya sedang yang berat adalah di Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan sampai 36% dan kemampuan bertahan di Agustus sampai Oktober.
36.. Kemudian untuk sopir, angkot, dan ojek yang paling berat di Sumatera Utara, ini turunnya sampai 44%. Angka-angka seperti ini mohon juga dikalkulasi secara detail di daerah sehingga persiapan- persiapan bantuan sosial oleh provinsi, kabupaten dan kota.
37. Betul-betul bisa disiapkan lewat refocussing dan realokasi anggaran yang ada. Kalau bekerja secara detail, di lapangan juga diikuti, Presiden meyakini sekarang ini masyarakat sudah mulai bergerak.
38. Presiden melihat, provinsi-provinsi juga telah bekerja secara baik, baik dalam melakukan semprotan disinfektan maupun mensosialisasikan menjaga jarak yang aman,. Presiden meyakini skenario yang paling ringan itulah yang akan muncul.
Demikian pengantar Presiden pada #Ratas pagi ini. Selengkapnya di setkab.go.id.
