Selamat siang #KawanKabinet, hari ini (28/2), Presiden @jokowi memimpin Rapat Terbatas #Ratas dengan topik "Pengembangan Pusat Data Nasional", di Kantor Presiden, Jakarta. Mari simak poin-poin pengantar Presiden berikut ini: 
1. Awali #Ratas, Presiden menyampaikan tentang pentingnya pengembangan data center di Indonesia. Saat ini banyak start up Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh sangat pesat, tapi masih menggunakan data center diuar negeri.
2.Padahal kalau data center itu ada di Indonesia akan banyak manfaatnya, lebih cepat dan aman, serta bisa membantu local trouble shooting dalam pengembangan sistem yang bisa dilakukan lebih cepat.
3.Presiden melihat, banyak pemain-pemain global seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google, sangat tertarik masuk dan bahkan sudah mulai mengembangkan data center-nya di Indonesia.
4.Mereka melihat bahwa Indonesia memiliki daya tarik, potensi yang besar, dan ekosistem start up yang paling aktif di Asia Tenggara dengan market digital yang juga besar.
5.Karena itu, Presiden menekankan agar Indonesia jangan jadi penonton. Siapkan regulasinya, aturan mainnya, termasuk yang mengatur soal investasi data center yang ingin masuk ke Indonesia.
6. Presiden menegaskan, pemerintah juga harus memastikan investasi data center di Indonesia memberikan nilai tambah, baik dalam digital talent, pengembangan pusat riset, kerja sama dengan pemain-pemain nasional, maupun sharing pengetahuan dan teknologi.
7. Pemerintah ingin mulai mendorong munculnya pemain-pemain nasional dalam pengembangan data center, mulai dari BUMN Telekomunikasi sampai swasta yang sudah mulai bergerak ke bisnis data center.
8. Pemerintah juga harus menyiapkan perlindungan terhadap data-data pribadi dan juga keamanan data, karena ini berkaitan dengan kedaulatan data dan regulasi mengenai perlindungan data pribadi.
9. Saat ini, pemerintah sudah mengusulkan kepada DPR, karena RUU perlindungan data pribadi juga menjadi jalan keluar dan solusi atas banyaknya pengaturan data pribadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.
10. Ada kurang lebih 32 regulasi yang mengatur data pribadi terkait dengan pusat data nasional. Pemerintah sudah mulai dengan satu peta, dengan satu data. Saatnya mewujudkan pengembangan satu pusat data nasional.
11.Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena berdasarkan hasil survei Kemkominfo 2018, terdapat 2700 data center atau pusat data pada 630 instansi pusat, pemerintah daerah. Hal itu berarti rata-rata terdapat 4 pusat data center pada setiap instansi pemerintah.
12.Secara nasional, utilisasi pusat data & perangkat keras hanyrata2 30% dari kapasitas. Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi & komunikasi krn tiap kementerian mengembangkan pusat data sendiri2. Presiden menekankan harus dihindari.
13. Presiden juga ingin segera bisa mengembangkan pusat data dan berharap utilitasnya menjadi maksimal. Oleh sebab itu, harus diakhiri dengan pengembangan pusat data yang terintegrasi dari hasil sinkronisasi seluruh Kementerian dan Lembaga.
Demikian pengantar Presiden pada #Ratas kali ini. Selengkapnya di setkab.go.id.
