Thread by @evimsofian

Bagian II cek fakta pidato Jokowi 9 Oktober. Kali ini fokus di LH, bank tanah, kewenangan pempus. Sbnrnya bnyk topik lain yg penting dibahas, tapi tiga ini pun sdh ckp rumit.

Kata Jokowi: UU Ciptaker memerlukan banyak sekali PP dan Perpres
Fakta: Benar. Menurut pmrth, akan ada 40 PP/Perpres. Lalu kok FH UGM blg akan ada 500 “aturan turunan”? Selain PP/Perpres, aturan turunan termsk antara lain Permen & Peraturan Badan.

Kata Jokowi: Amdal tetap ada dan ketat
Fakta: Betul Amdal tetap ada. Ketat? Bbrp CSO menduga sebaliknya krn Komisi Penilai Amdal dihapus, diganti pemerintah pusat. Sumber: ICEL, Amnesty International

Ttg Amdal: Di UU LH, komisi ini terdiri dr instansi pmrth, pakar, masy terdampak, dan LSM. Pasal 29 dan 30 di UULH yang mengatur komisi ini dihapus. Sumber: Amnesty International

Ttg Amdal: Pasal 31 UULH juga dihapus. Ini tentang kewenangan menteri/gub/bupati membuat keputusan layak atau tdk berdasarkan laporan Komisi Amdal ini. Sumber: Amnesty International

Kata Jokowi: UU tidak melakukan resentralisasi kewenangan dr pemda ke pempus
Fakta: Izin LH utk pengusaha jd ditangani pemerintah pusat (ICEL/Amnesty).

Kata Jokowi: UU tidak melakukan resentralisasi kewenangan
Fakta: Izin usaha penyiaran diubah dan jadi ditangani pemerintah pusat dalam Pasal 33. Sumber: Nina Mutmainnah & Eni Maryani
idntimes.com/news/indonesia…

Kata Jokowi: UU tidak melakukan resentralisasi kewenangan
Trivia: Yg ini trivia saja. Sy Ctrl+F dengan kata kunci: Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Hasil frasa lengkap ada di banyak halaman, di banyak sektor.

Trivia “Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”
Contoh, hal 42: Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dari Pemerintah Pusat. Hal 71: Pengelolaan limbah B3. Hal 107: Operasi kapal penangkap ikan.

Trivia “Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”
Hal 108: Kapal pengangkut ikan. Hal 122: Hasil pemuliaan varietas. 123: Perusahaan perkebunan. Hal 134: Pengadaan benih unggul. Hal 140: usaha budidaya hortikultura besar.

Trivia “Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”
Ok baru sampai hal 140, lmyn pegel. Kalau penasaran cek sendiri ya. Saya pakai yang 905 hal yg didapat dari @ghinaghaliya yg liputan di DPR. (Bkn cm dik Tsamara kok yg dikasih, kecuali Tsamara punya yg paripurna_final_fix_banget).

Kata Jokowi: Bank tanah sgt penting utk menjamin akses masy. terhadap kepemilikan lahan
Pendapat pakar: Mnrt Prof. Maria S. W. Sumardjono di webinar FH UGM, bank tanah adlh salah satu aturan pertanahan yang diselipkan di UU Ciptaker secara "manipulatif".

Saya mentranskrip bag. Prof. Maria di webinar:
“Pertama, dari segi substansi nyata sekali perumusan bias pada kepentingan pengusaha dan abai terhadap reforma agraria. Rumusan substansi manipulatif karena tidak merujuk satu UU pun yang diubah, berbeda dengan kluster lainnya.”

Masih Prof. Maria ttg isu pertanahan trmsk bank tanah:
Kedua, substansi copas penuh-penuh dari substansi RUU Pertanahan, yang tidak dilanjutkan pembahasannya karena masalah-masalah krusial yang tak terselesaikan.

Prof. Maria: Intinya menyelundupkan substansi yang tidak tuntas di dalam RUU Pertanahan dan memindahkan permasalahan yang lebih gawat di dalam UU Cipta Kerja.

Prof Maria: Ketiga, substansi sangat berpotensi menabrak konstitusi, menabrak putusan MK, menabrak konsepsi, konstruksi hukum, filosofi tujuan dan prinsip2 UU asalnya yaitu UUPA yang sama sekali tidak dirujuk di UU Cipta Kerja.

Prof. Maria: Bank Tanah sampai skrg tidak jelas apa landasan hukumnya, konstruksi hukumnya, tidak jelas filosofi, kelembagaan tujuan tidak jelas, malah bisa disangkakan ini adalah memang membantu kelompok tertentu.

Prof. Maria: Bisa dibaca kewenangannya [utk] membantu kemudahan perizinan usaha... Siapa yang butuh perizinan berusaha? Cara memperoleh tanah, pasti utk [pihak-pihak] yang ditambahkan di UU: KEK, kawasan pariwisata.

Akhir utas: Saya hrs memberi hak jawab pd @teatergarasi krn di utas bag. 1 salah tanggal (uhuk). Situs web interaktif yg akan menampilkan jejaring pertunjukan akan hidup tgl 31 Okt-30 Nov: urfearmpg.net.