Share this page!

Dini PoedjiHardianti Profile picture
Twitter logo
14 Oct, 4 tweets, 3 min read
Simak ya gaes video Bapak Wakil Ketua @DPR_RI Azis Syamsuddin yg menjelaskan transparansi dlm pembahasan RUU CIPTAKER.

9 fraksi memasukan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) lalu mnyatakan & berpendapat dirapat2 kerja, rapat2 panja, timus & tim sinkronisasi.
#OmnibusLawTransparan
UU CIPTAKER sdh dibawa dlm Paripurna (tingkat 2) pd tgl 5 Oktober dmn pd tingkat 2 ini sdh melalui tingkat 1 yg dipimpin oleh Bpk. Supratman dr fraksi Gerindra sbg Ketua Badan Legislasi yg bertanggung jwb thd mekanisme dan struktur transparansi pembahasan.

#OmnibusLawTransparan
9 fraksi sepakat utk melakukan pembahasan. Dlm proses Raker ke Rapat Panja Pimpinan Raker & Panja mengadakan rapat dengar pendapat umum yg hampir dilakukan hampir 89x baik scr fisik & virtual kpd tokoh masyarakat, tokoh buruh, pengusaha & tokoh pendidikan.

#OmnibusLawTransparan
Adapun mekanisme yg mengacu pd tatib DPR RI bhw pembahasan memiliki wkt 7 hr kerja dimna stlh itu tgl 14 Oktober akan dikirim ke Presiden dan stlh itu UU ini mjd milik publik.

Jelas ya gaes penjelasan Bapak Wakil @DPR_RI akan transparansi UU CIPTAKER ini 👍
#OmnibusLawTransparan

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
　

Keep Current with Dini PoedjiHardianti

Dini PoedjiHardianti Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DiniHrdianti

Dini PoedjiHardianti Profile picture
16 Oct
Beberapa pendapat dari para pengamat dan pakar ttg #OmnibusLawBasmiKorupsi menurut mereka.
Simak dan pahami ya gaes 👌

Bapak I Dewa Gede Palaguna, mantan Hakim Konstitusi dan Guru Besar Hukum, Universitas Udayana-Bali.
Prof. Romli Atmasasmita mengatakan bhw UU CIPTAKER ini memutus mata rantai korupsi & mafia.

UU ini dibentuk krn pengalaman orde baru yg nyatanya msh terjadi smp saat ini yaitu korupsi, maladministrasi, abuse of power, suap & mafia dr berbagai sektor.

#OmnibusLawBasmiKorupsi Image
Prof. Rhenald Khasali mengatakan,
“Jangan takut & jgn menakut2i, kawal spy cita2 mulianya tercapai. UU Omnibus Law sgt dibutuhkan utk mhadapi era disrupsi spy lbh byk org bisa kerja, UMKM naik kelas, perizinan lbh sederhana & celah korupsi makin tertutup”

#OmnibusLawBasmiKorupsi Image
Read 5 tweets
Dini PoedjiHardianti Profile picture
16 Oct
Simak video Bapak Prof. @mohmahfudmd sebagai Menteri @PolhukamRI ttg kenapa Omnibus Law dibuat.

Pahami ya gaess, pd intinya Omnibus Law itu menghindari korupsi yg sdh mendarah daging sejak lama.

#OmnibusLawBasmiKorupsi
Banyak yg mengatakan bhw Omnibus Law ini melemahkan & menyengsarakan rakyat padahal justru melemahkan & menyengsarakan mafia, maladministrasi, suap serta pemburu rente.

Sebenarnya pendemo ini untuk siapa sih ?
Untuk para mafia apa utk rakyat ?? 🥺

#OmnibusLawBasmiKorupsi Image
Omnibus Law ini bisa digunakan utk membasmi budidaya suap yg sdh menggurita selama ini di birokrasi. Mengurus perizinan2 terutama utk UMK yg berbelit2 skrg sdh tidak lg krn semua mengurus perizinan lewat online 👍

#OmnibusLawBasmiKorupsi Image
Read 5 tweets
Dini PoedjiHardianti Profile picture
15 Oct
UU CIPTA KERJA diyakini dpt menyelesaikan berbagai persoalan agar dpt keluar dr krisis mulai dr aturan perizinan yg berbelit-belit, kemudahan investasi, lapangan pekerjaan dan perpajakan.

Dalam UU ini semua dipermudah dan disederhanakan ya gaes 👍

#OmnibusLawTaatProsedural Image
Aturan yg dipergunakan dlm proses penyusunan draft RUU CIPTA KERJA adlh :
👉UU Ibukota Negara
👉UU Cipta Lapangan Kerja
👉dan UU Perpajakan.

Jadi semua mengacu pada 3 UU tsb👌

#OmnibusLawTaatProsedural Image
Metode penyusunan 3 RUU CIPTA KERJA ini tetap mengacu pd UU No. 12 thn 2011 ya.. yaitu tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diperbaharui dg UU No. 15 thn 2019.

#OmnibusLawTaatProsedural Image
Read 4 tweets
Dini PoedjiHardianti Profile picture
15 Oct
Pada proses penyusunan RUU CIPTAKER telah melibatkan partisipasi publik loh gaess 👍
Yaitu meliputi pekerja/buruh, pengusaha, kementrian/lembaga, akademisi dan lembaga lainnya spt International Labour Organization.

👆👆
Tuh, kurang lengkap apanya coba..
#OmnibusLawTaatProsedural Image
Untuk perumusan klaster ketenagakerjaan pd UU CIPTAKER merupakan hasil kajian dari para ahli, FGD, Rembug Tripartit (pemerintah, buruh dan pengusah).

Berbagai pihak yg berhubungan dilibatkan, mantap khan.. 👍👍

#OmnibusLawTaatProsedural Image
Dalam pembahasan RUU CIPTAKER ini sudah dilakukan sebanyak 64x loh gaess yaitu terdiri dari :
👉 2x Rapat Kerja
👉 56x Rapat Panja dan
👉 6x Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

#OmnibusLawTaatProsedural Image
Read 4 tweets
Dini PoedjiHardianti Profile picture
15 Oct
Gaess berikut tahapan penyusunan UU CIPTA KERJA ya, biar semua terbuka dan transparan bagaimana mekanisme nya. 👌

#OmnibusLawTaatProsedural Image
Penyusunan awal dibahas dlm Sidang Kabinet, Rapat Koordinasi & Rapat Panitya antar Kementrian.

Ini melibatkan akademisi, pengamat, serikat pekerja & pelaku UMK.

Lalu Kementrian Hukum & HAM mlakukan legal drafting naskah RUU CIPTAKER.

@Kemenkumham_RI
#OmnibusLawTaatProsedural Image
Atas dasar Kepmenko Perekonomian No. 121 tahun 2020 dan Kepmenko Perekonomian No. 138 tahun 2020 Pemerintah melibatkan serikat pekerja, praktisi dan pelaku usaha.

@PerekonomianRI
#OmnibusLawTaatProsedural Image
Read 8 tweets
Dini PoedjiHardianti Profile picture
14 Oct
Dalam proses pembuatan UU CIPTAKER melalui bbrp tahapan yakni raker & dr 9 fraksi memasukan DIM, menyatakan pendapat baik dlm raker maupun rapat panja (panitya kerja), rapat timus & rapat tim sinkronisasi dlm pembahasan raker smp rapat tingkat 1 sepakat.

#OmnibusLawTransparan Image
Dalam pembahasan raker, 9 fraksi tsb menyepakati, mengikuti serta menyerahkan DIM. Dan ke-9 fraksi sepakat melakukan pembahasan utk proses raker menuju rapat panja.

Lalu pimpinan baleg dan pimpinan panja melakukan RDP umum.

#OmnibusLawTransparan Image
Hal2 yg berkembang dlm DIM, perlu disampaikan pd 14 Oktober.
DPR memiliki wkt 7 hr kerja stlh rapat tingkat 2. Shg tenggang wkt penyampaian UU CIPTAKER akan jatuh pd 14 Oktober 2020 dan akan dikirim pd Presiden.
Lalu scr resmi UU ini menjd milik publik.

#OmnibusLawTransparan Image
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!

This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

Like this author's thread?

Get email notifications when new thread is out from this Author!

Check out other threads from this Author!

Read all threads by @DiniHrdianti