Thread by @DiniHrdianti

Gaess berikut tahapan penyusunan UU CIPTA KERJA ya, biar semua terbuka dan transparan bagaimana mekanisme nya. 👌

#OmnibusLawTaatProsedural

Penyusunan awal dibahas dlm Sidang Kabinet, Rapat Koordinasi & Rapat Panitya antar Kementrian.

Ini melibatkan akademisi, pengamat, serikat pekerja & pelaku UMK.

Lalu Kementrian Hukum & HAM mlakukan legal drafting naskah RUU CIPTAKER.

@Kemenkumham_RI
#OmnibusLawTaatProsedural

Atas dasar Kepmenko Perekonomian No. 121 tahun 2020 dan Kepmenko Perekonomian No. 138 tahun 2020 Pemerintah melibatkan serikat pekerja, praktisi dan pelaku usaha.

@PerekonomianRI
#OmnibusLawTaatProsedural

RUU Omnibus Law CIPTAKER masuk tahap finalisasi pada 15 Januari 2020 dan disampaikan pada Presiden.

#OmnibusLawTaatProsedural

Kemudian RUU CIPTA KERJA ditetapkan sbg Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Dan @DPR_RI menetapkan RUU CIPTAKER sbg Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 di Rapat Paripurna pada 22 Januari 2020.

#OmnibusLawTaatProsedural

Lalu Presiden menyampaikan RUU CIPTAKER pd Ketua @DPR_RI melalui Surat Presiden pd tanggal 7 Februari 2020.

Menteri @PerekonomianRI & Menteri terkait lainnya menyampaikan Surat Presiden & naskah RUU CIPTAKER tgl 12 Februari 2020 pd Ketua & Wakil Ketua.

#OmnibusLawTaatProsedural

Lalu dilakukannya konsultasi2 pada para pakar, pengamat/ahli dan para akademisi.

#OmnibusLawTaatProsedural

Setelah itu dibentuklah Panja.

Baleg @DPR_RI, @DPDRI dan Pemerintah melakukan rapat perdana membahas RUU CIPTAKER tgl 14 April 2020.

Dalam rapat tsb Panitya Kerja (PANJA) RUU CIPTA KERJA resmi dibentuk.

#OmnibusLawTaatProsedural