Ini beda naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman yang diketuk palu di sidang paripurna DPR 5 Oktober 2020 lalu dengan naskah setebal 812 halaman yang diserahkan kepada presiden hari ini.
Grafis di atas menunjukkan pengubahan naskah RUU Cipta Kerja tidak hanya bersifat teknis sebagaimana diatur dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya pada UU No.15/2019.
@mohmahfudmd "Andi Arif minta saya mengklarifikasi adanya tuduhan bahwa SBY menunggangi demo. Saya katakan apa yang diklarifikasi, kita tidak pernah bilang SBY yang mendalangi. Pemerintah gak pernah menyebut nama SBY." @mohmahfudmd#MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
@mohmahfudmd "Mula-mula pemerintah menjelaskan aksi demo ada yang mendalangi ada yang menggerakkan ada yang membiayai itu keterangan resmi pemerintah tanpa menyebut jelas siapa." Benny K Harman #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
@mohmahfudmd "Jadi ada rentetan pemerintah menyebut ada yang mendalangi lalu dibikin medsos dan jelas menyebut nama SBY. Negara membiarkan Presiden ke-6 diperlakukan begitu." Benny K Harman #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
@mohmahfudmd "Kalau omongan medsos gak betul ya tindak dong, ini kan gak masuk akal. kalau Pemerintah gak menjelaskan ya pemerintah ini adalah produsen hoaks terbesar dan menyebarluaskan. "Benny K Harman #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
@mohmahfudmd "Tapi kan ada rusuh di mana-mana ada yang ketangkep bawa ketapel batu, parang dan ada yang membakar kan ada aktornya itu yang kita list siapa yang mengerahkan, uangnya berapa kita tahu." @mohmahfudmd#MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
@mohmahfudmd “Kita jangan mengecilkan aksi ini. Kalaupun ada pertarungan elit, tapi ada juga masyarakat yang memang berdemo karena merasa UU ini bermasalah,” kata Direktur YLBHI Asfinawati #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
@mohmahfudmd “Aparat yang ditindak keras oleh demonstran juga banyak, Inisiden-insiden begitu banyak. Kalau polisi dianiaya, tidak dianggap manusia juga?” kata Menkopolhukam Mahfud MD #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
@mohmahfudmd “(Aksi kekerasan oleh polisi) Itu sulit dihindari, tapi tetap akan kita tindak. Apalagi banyak juga hoaks (soal aksi kekerasan oleh polisi) yang beredar,” Menkopolhukam Mahfud MD #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
@mohmahfudmd “Kita akan tetap menolak apa yang disahkan oleh DPR RI, yaitu UU Cipta Kerja. Satu lagi, hoaks & disinformasi telah menjadi alat pemerintah untuk mengaburkan substansi soal UU Cipta Kerja ini di masyarakat,” kata
Ketua BEM SI Remy Hastian. #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
Mata Najwa - Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta (Part 2) bit.ly/2SQUAt8
Naskah final RUU Cipta Kerja yang diserahkan ke presiden berbeda dengan naskah yang diketok palu saat sidang paripurna DPR. Apakah ada pelanggaran prosedur? #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
Mata Najwa - Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta (Part 3) bit.ly/3k3XM0o
Pembahasan RUU Cipta Kerja menuai tudingan soal tidak adanya transparansi dan cacat prosedural. Apa konsekuensinya? #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
Mata Najwa - Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta (Part 4) bit.ly/33Yyifq
Polemik seputar langkah pemerintah yang melabeli protes publik terhadap RUU Cipta Kerja sebagai hoaks, kata Menkominfo: “Kalau pemerintah bilang hoaks, ya hoaks”.
Mata Najwa - Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta (Part 5) bit.ly/2GPZaFK
Menurut Ahli Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar, ketidakterbukaan informasi atas proses RUU Cipta Kerja bisa menjadi sumber timbulnya hoaks.
Mata Najwa - Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta (Part 6) bit.ly/3lJlejW
Pemerintah menuding serangkaian aksi demo penolakan RUU Cipta Kerja ada yang menunggangi. Menkopolhukam Mahfud MD mengakui kalau negara tahu siapa dan berapa uangnya.
Mata Najwa - Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta (Part 7) bit.ly/3nPFimD
Tak hanya polemik, gelombang penolakan terhadap UU Cipta Kerja masih terus bergulir. Perwakilan mahasiswa pun menyatakan masih akan terus menolaknya. #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
"Pada saat saya menanyakan bahwa yang dilakukan teman-teman sesuai mekanisme, saya meyakini apa yang saya lakukan bisa saya pertanggung jawabkan."Azis Syamsuddin #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
“Memang tidak ada naskah yang disetujui di rapat paripurna tingkat II. Kita memutuskan naskah yang belum disetujui di tingkat I,” kata Anggota Baleg Benny K. Harman #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
“Apakah naskah yg disetujui di paripurna bisa diubah? Bisa kalau ada mandat kepada panja dan baleg untuk perbaikan. Tapi kalau sifatnya substansial, harus dikembalikan ke rapat paripurna,” kata Anggota Baleg Benny K. Harman #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
Polemik UU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR dan pemerintah pada Sidang Paripurna 5 oktober 2020 lalu masih terus bergulir. #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
Unjuk rasa menentang UU sapu jagat di sejumlah daerah disebut-sebut akibat adanya disinformasi soal substansi UU Cipta Kerja, hingga tudingan adanya aktor yang memancing di air keruh. #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
Sementara dalam prosesnya, publik dibuat bingung dengan beredarnya sejumlah versi naskah UU Cipta Kerja yang berubah-ubah, ada yang 905 halaman, 1.035 halaman, dan 812 halaman. #MataNajwaCiptaKerjaManaFaktaManaDusta
Malam ini, #MataNajwa akan menghadirkan dialog bersama Bahlil Lahadalia, Supratman Andi Agtas, Ledia Hanifa, Faisal Basri, Hariyadi Sukamdani, dan Haris Azhar.
Cek dulu, yuk, apa kata mereka soal UU Cipta Kerja?
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai UU Cipta Kerja menjamin pelayanan cepat untuk investor. Sedangkan ekonom Faisal Basri menyoroti klaster ketenagakerjaan yang seharusnya tidak masuk dalam UU ini karena masalah utama investasi adalah korupsi.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan proses UU Cipta Kerja mencetak sejarah karena dari awal pembahasannya bisa diakses publik. Sedangkan Ledia Hanifa, anggota DPR F-PKS, menyayangkan kurangnya pelibatan masyarakat.
Kelompok buruh, misalnya, menyoroti soal terpangkasnya hak-hak pekerja jika RUU Cipta Kerja disahkan. Di sisi lain, pemerintah mengklaim UU Cipta Kerja akan memuluskan investasi lewat penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan.
Pembahasan RUU Cipta Kerja pun kerap memancing perbincangan publik. Yang terbaru, ketika pemerintah dan DPR ngebut mengesahkannya jadi undang-undang, bahkan rela rapat hingga larut malam di akhir pekan dan memajukan jadwal sidang paripurna.
Selama pandemi, #MataNajwa telah berbincang dengan sejumlah pejabat di berbagai level pengambilan kebijakan. Dari kepala daerah, menteri, ketua satgas & komite, sampai eksklusif dengan Presiden @Jokowi khusus soal penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu. #MataNajwaMenantiTerawan
Kesediaan para pejabat publik di #MataNajwa layak mendapatkan apresiasi karena telah bersedia menjawab pertanyaan dan keresahan warga sekaligus bentuk tanggung jawab mereka. #MataNajwaMenantiTerawan