Apa yang terjadi jika rekonstruksi digelar lebih dari satu kali? Dan dianggap belum final. Apakah bisa dinyatakan cacat hukum?
Dasar hukum rekonstruksi, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak & Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
Dasar hukum rekonstruksi, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak & Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
Rekonstruksi merupakan teknik dalam metode yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan suatu tindak pidana.
Di samping rekonstruksi, penyidik berwenang melakukan interview, interogasi & konfrontasi guna mendapatkan keterangan yang valid & komprehensif.
Di samping rekonstruksi, penyidik berwenang melakukan interview, interogasi & konfrontasi guna mendapatkan keterangan yang valid & komprehensif.
Rekonstruksi digelar dengan menghormati hak2 tersangka. Melindungi hak dasar tersangka sebagai manusia yang memiliki martabat.
Asas praduga tak bersalah harus menjadi dasar rekonstruksi hingga tersangka divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan yg telah berkekuatan tetap.
Asas praduga tak bersalah harus menjadi dasar rekonstruksi hingga tersangka divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan yg telah berkekuatan tetap.
Tujuan utama rekonstruksi guna mendapat diskripsi yang jelas tentang terjadinya perbuatan tindak pidana.
Menguji validitas keterangan terdakwa ataupun saksi agar dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam BAP.
KUHAP mengaturnya
Menguji validitas keterangan terdakwa ataupun saksi agar dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam BAP.
KUHAP mengaturnya
Pasal 66 KUHAP, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”
Penuntut Umum & Penyidik yang harus membuktikannya.
Rekonstruksi digelar untuk mengumpulkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.
Penuntut Umum & Penyidik yang harus membuktikannya.
Rekonstruksi digelar untuk mengumpulkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.
Pertanyaan muncul. Bagaimana jika suatu tindak pidana diduga berawal dari rekayasa?
Apakah seluruh proses hukum (surat panggilan, pasal yg disangkakan, penyelidikan s/d penyidikan & penetapan status tersangka) dapat dibatalkan demi hukum?
Setelah jeda iklan, kita lanjutkan!
Apakah seluruh proses hukum (surat panggilan, pasal yg disangkakan, penyelidikan s/d penyidikan & penetapan status tersangka) dapat dibatalkan demi hukum?
Setelah jeda iklan, kita lanjutkan!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
