Thread by @__MV_llestari__

AYAH SUAMIKU SELINGKUH DENGAN IBU MERTUAKU
.
.
.
.

"Kalau saya berpikir begini, itu kan untuk keperluan pesantren, ya teruskan saja. Tapi, nanti yang ngurus misalnya majelis ulama, NU, Muhammadiyah, gabung lah termasuk kalau mau FPI bergabung di situ,"

ucap Mahfud dalam diskusi bertajuk ‘Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya’ yang digelar secara virtual, Minggu, 27 Desember 2020.
.
.

Secara sederhana kita diajak membajak barang bajakan bukan?

Dalam kapasitas apa pak Mahfud ini berbicara, sulit dimengerti.

Bukankah salah adalah salah? Bukankah tak ada sebuah kebenaran yang dimulai dengan cara tak baik juga harus menjadi perhatian?

Seharusnya pak Mahfud tak berucap seperti pengamat recehan. Mudah ditebak kemana rasa keberpihakan atas pikirannya.

Seandainya ide pak Mahfud ini diterima, dianggap betul karena tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan, MAKA IZIN GEREJA, PURA DAN BANYAK RUMAH IBADAH HINGGA TEMPAT PEMUJAAN PARA PENGANUT KEPERCAYAAN tak perlu lagi dipermasalahkan. Itu juga untuk tujuan baik bukan?

IMB rumah ibadah yang sudah clear saja bisa masih dibuat tak berkutik ketika massa demo diturunkan. Artinya, ketetapan hukum yang sudah sah pun kadang bahkan terlalu sering masih harus mengalah ketika negara berucap demi stabilitas keamanan.

Pada peristiwa ini justru sebaliknya. Mereka yang salah, mereka pula yang dibela. Hukum dibuat fleksibel dan bila perlu harus ngalah ketika kaum itu yang berkehendak.

Pada kasus ini, kenapa yang berucap adalah Menkopolhukam, mantan Ketua MK, ahlinya ahli hukum (katanya), namun berbicara hukum layaknya sinetron berjudul "ayah suamiku selingkuh dengan ibu mertuaku". GA MASUK AKAL.

Pengen tepok jidat jadinya.

Kadang, rasa skeptis ini makin kuat. Negara tak pernah keluar dari masalah kaleng-kaleng. Selalu ada saja alasan untuk mempertahankan cara berpikir tak masuk akal demi alasan subyektif satu, dua orang saja.

Sudahlah, katakan salah bila itu salah. Sepahit apa pun, hukum adalah tentang cara kita melangkah bersama demi sebuah keteraturan yang terstruktur.

Hukum harus tegak bahkan ketika ancamannya adalah langit runtuh. Paling tidak, itulah filosofi kita tentang hukum.

Jangankan untuk hal baik beraroma subyektif, bahkan ketika dewa pun turun dengan main keroyokan atau bahkan dengan cara memohon sekali pun, hukum seharusnya tak pernah bengkok.

Dengan begitu, kita akan mulai berani mengarah pada pembicaraan setingkat lebih tinggi. Berdebat dalam ranah kemajuan kita dan berbuah erencanakan pembuatan satelit misalnya. Bukankah tetangga kita ramai rebutan siapa duluan pergi ke Mars?

Masa omongan cuma soal itu mulu?
.
.
.