Bicara soal larangan organisasi, tahun 1961 Loge Agung Indonesia (Vrijmetselaren-Loge) dibubarkan presiden pertama, seluruh asetnya diambil oleh negara. Para pengurus hanya diberikan kesempatan untuk rapat pembubaran organisasi. Selain kegiatan tersebut pengurus diancam pidana
Selain organisasinya dinyatakan terlarang, entitas lain yang berinduk kepada Loge Agung Indonesia juga kena imbas. Asetnya juga diambil oleh negara, para pengurusnya juga hanya diberikan kesempatan untuk rapat pembubaran yayasan, kalo nekat berkegiatan lain akan dipidana
Sependek yang saya ketahui, Loge Agung Indonesia adalah organisasi pertama yang dilarang berkegiatan trus bubar karena tekanan pemerintah waktu itu, garis bawah pada organisasi. Entah kalau @BonnieTriyana punya bahan lain yg lebih sahih kalo ada organisasi pertama selain mereka
Dari sisi yuridis, pembubaran Loge Agung Indonesia jelas salah sasaran tembak, tidak mengikuti prosedur formil. Entitasnya juga salah. Secara yuridis sangat banyak celah terhadap prosedur tersebut. Tampaknya konseptor Peperti dan Keppres yang nyantumin posisi Loge gak ngerti
Tidak ada upaya perlawanan saat itu karena memang mekanisme perlawanan hukum belum ada. Setelah Loge Agung Indonesia merembet ke AMORC, Rotary Club, dan Theosofi. Nasib AMORC dan Rotary Club mending ngga dirampas negara asetnya, apes Theosofi karena aset mereka dirampas
AMORC mengalihkan aset mereka (salah satunya) ke Yayasan Danawarih. Rotary Club mengubah nama mereka lalu didaftarkan kembali. Nah yg apes Theosofi, Perhimpunan Tjabang Theosofi Indonesia (PTTI) setelah dilarang ternyata diminta mengosongkan aset, dikasih waktu 3 hari
Sehingga waktu itu banyak barang dan buku milik PTTI yang berserakan di depan sekretariat mereka, tidak sempat mengamankan karena waktu sangat terbatas. Beberapa waktu setelahnya aset Theosofi tersebut “diputihkan” dan berdiri gedung bertingkat. Aset PTTI legal, ga nyerobot
Apakah Loge Agung Indonesia, AMORC, Rotary Club, atau PTTI secara organisatoris melakukan tindak pidana? Ga. Apakah ada anggotanya melakukan? Ga. Lalu kenapa dilarang? Murni urusan politis semata, tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Ga pernah ngampleng, nyekik, atau sweeping
Tidak dijelaskan secara detail alasan pelarangan, dengan kata lain menggunakan prinsip “pokoke”, pokoke harus dilarang, pokoke harus bubar, pokoke asetnya kudu diambil alih. Salah satu aset Loge Agung Indonesia kemudian dijadikan kantor Dewan Perantjang Nasional (Depernas)
Kembali soal pelarangan. Aturan awal adalah Peraturan Penguasa Perang Tertinggi, lalu diubah beberapa Peperti yg menyebutkan nama organisasi tersebut untuk disatukan dalam Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962. Aturan pelarangan sudah dicabut dengan Keppres No. 69 Tahun 2000
Moral of the story, legal dan ngga melakukan tindak pidana saja bisa dilarang padahal ngga jelas juga perlu dilarang atas dasar alasan yg seperti apa. Sekian utas singkat mengenai pelarangan organisasi pada masa democrazy terpimpin. Selamat siang, tetap taati protokol kesehatan!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
