Thread by @remotivi

Ketika pihak yang keberatan terhadap karya jurnalistik makin mudah mengkriminalisasi jurnalis menggunakan UU ITE, kita sebagai publik juga ikut dirugikan.

Seberapa parah sih situasi hak ekspresi dan berpendapat kita di internet?

#Thread

Sebenarnya dalam UU Pers sudah diatur tahap yang harus dilakukan oleh mereka yang keberatan terhadap pemberitaan sebelum menggugat ke pengadilan. Jadi nggak tiba-tiba lapor ke polisi. Seperti apa tahapannya?

Pertama dengan menggunakan Hak Jawab, yakni dengan meminta media memuat fakta dan opini yang belum ditampilkan dalam berita yang dipermasalahkan.

Kedua, jika Hak Jawab dianggap tidak cukup, maka ada mekanisme pelaporan ke Dewan Pers. Dewan Pers yang menentukan apakah sebuah karya jurnalistik melanggar etika atau tidak. Jika tetap tidak terima, baru melaporkan secara perdata.

Namun, UU ITE menjadi semacam jalan pintas bagi pihak yang keberatan terhadap karya jurnalistik agar tidak menempuh tahapan itu. Seseorang bisa langsung melaporkan jurnalis ke polisi tanpa harus menggunakan Hak Jawab ataupun mengajukan keberatan ke Dewan Pers.

Salah satu dampaknya adalah ketakutan yang menyebar (chilling effect) pada publik. Lebih jauh, jurnalis akan menghindari isu-isu sensitif, seperti pengungkapan kejahatan lingkungan, korupsi, atau kekerasan seksual. Lalu kita hanya disajikan berita-berita dangkal dan banal. Mau?

Melalui Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia yang diterbitkan @safenetvoice, kami menemukan sejumlah data-data yang perlu kita cermati.

Pertama, korban kriminalisasi UU ITE 2019 paling banyak menimpa jurnalis (7). Lalu aktivis (5), akademisi (3), dan artis (3).

Kedua, kalangan yang hobi ngaduin adalah pejabat publik (10 kasus) dan politisi (10 kasus). Kemudian disusul artis (3 kasus) dan tenaga profesional seperti dosen dan dokter (2 kasus).

Merefleksikan dua temuan itu, kalian lebih mungkin jadi korban atau pelaku?

Temuan yang disusun @safenetvoice ini dapat diakses oleh publik di sini.

id.safenet.or.id/2020/10/lapora…

Laporan tersebut, bisa jadi pintu untuk mempelajari isu hak-hak digital kita yang rentan. Bahkan bisa jadi alat untuk mendorong agar negara mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak digital kita.

Bayang-bayang ancaman UU ITE ini harus dihentikan. Jika tidak, kian maraknya penggunaan UU ITE untuk mengkriminalisasi warga bisa menjadi mesin penggali kuburan kebebasan berpendapat yang baru kita nikmati kembali pasca Orde Baru.

Jika ingin mendalami isu ini, kamu bisa silaturahmi ke artikel yang ditulis oleh @antonemus berikut.

remotivi.or.id/amatan/516/ken…