Prediksi selanjutnya: Jika @jokowi tak segera mengubah sikap dan kebijakannya dalam mengatasi pandemi ini maka kita akan sering mendengar khabar kematian para saudara dan sahabat. Sedemikian seringnya sehingga jadi terbiasa dan mati rasa.
Sikap dan kebijakan yg kami maksud adalah keberanian @jokowi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan secara tegas dan tanpa ragu. Sebab hanya itulah yg akan menyelamatkan kita, bukan euforia vaksin.
Jangan bicara lockdown lagi. Dalam kondisi pandemi yg sudah merata begini lockdown sudah sangat terlambat, tiada guna, dan hanya menghancurkan ekonomi.
Satu2nya cara tersisa adalah menegakkan disiplin protokol kesehatan secara tegas, bahkan bila perlu keras.
Demi menyelamatkan nyawa kami rasa @jokowi harus berani ambil resiko tidak populer dengan bersikap lebih keras menegakkan disiplin. Itu jika beliau memang seorang pemimpin yg baik, bukan pemimpin yg egois.
Dengarkan masukan kami pak @jokowi. Disiplin masyarakat tak pernah berasal dari kesadaran. Disiplin masyarakat selalu berawal dari paksaan, lalu berubah jadi habit dan selanjutnya membentuk kesadaran.
Disinilah peran pemimpin dalam menegakkan disiplin.
Percayalah, rakyat Indonesia sangat disiplin jika pemerintahnya tidak main2 dalam penegakannya. Contoh, setiap warga Indonesia yg masuk ke Singapore atau Taiwan, dll, mendadak berubah disiplin, namun mendadak pula kehilangan disiplin ketika kembali ke tanah air
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
PANDEMINOMICS - SURVIVE FINANSIAL DI TENGAH PANDEMI
*sebuah pengalaman pribadi*
Thread ini bukan tentang kisah sukses karena memang belum sukses, baru sekedar survive saja. Tapi kami coba berbagi pengalaman karena siapa tahu bisa membantu finansial teman2 netizen dan menjadi mandiri. Sebab hanya dgn mandiri secara finansial Anda akan merdeka secara politik
Saat awal pandemi masuk ke Indonesia kami sudah memprediksi bahwa ini akan berjalan jauh lebih lama dan lebih buruk dari yg disampaikan Pemerintah. Jadi selain teriak2 di sosmed kami juga langkah2 yg kami anggap perlu untuk menyelamatkan kehidupan pribadi.
VAKSIN COVID-19, IRONI HUKUM RIMBA YG TAK TERHINDARKAN
*sebuah thread*
Pada masa2 PD II, warga Yahudi yg berada di daerah pendudukan Jerman diseleksi berdasarkan profesinya. Warga Yahudi dgn profesi yg bermanfaat di masa perang boleh diselamatkan sedangkan mereka dgn profesi "non essential workers" harus dieliminasi
Seleksi buatan ala NAZI tersebut suka tidak suka harus kita tiru saat ini. Tak ada yg disalahkan, tapi hal ini tetaplah sebuah ironi.
Terutama Raffi Ahmad itu harus dipenjara agar tidak makin arogan. Bayangkan berapa besar kerugian negara ini jika orang yg mendapat keistimewaan divaksin justru tertular covid gara2 perilaku brengseknya itu!
Tak perlu ada pembelaan bahwa Ahok bukan penyelenggara pesta. Siapapun yg melanggar Pasal 92 Jo Pasal 9 ayat (1) UU no 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 218 KUHP wajib diproses hukum. Sama seperti 18 orang dibawah ini
Tuips! Harap hati2 dengan klaim ini ya, kita harus cek betul apakah WHO benar2 menyatakan Indonesia berhasil atau klaim sepihak Terawan.
Pada thread ini kami akan tunjukkan bagaimana Terawan ini pandai membuat klaim bohong dan berhasil mengecoh media2 nasional
Kembali ke tahun 2014, ketika itu Terawan diundang ke RS Krankenhaus Nordwest Jerman dalam kapasitas sebagai pimpinan RSPAD Gatot Soebroto. Namun kesempatan itu dia gunakan utk membranding dirinya sendiri yg saat itu dipecat oleh IDI
Dgn modal foto bersama Prof Uta dia bikin klaim seolah 'teori cuci otaknya' sudah diakui Jerman dan dia segera akan melatih para dokter di sana. Kisah heroik ini pun laku dijual ke media2 mainstream di Indonesia. Pesan sinetronnya, "dibuang di negeri sendiri diakui negara lain"
PEMBANGKANGAN SIPIL DENGAN KEARIFAN LOKAL UNTUK MENOLAK UU OMNIBUS LAW
*sebuah thread*
"Kalau pemerintahnya tidak adil, maka rakyatnya tidak akan percaya. Kalau rakyat tidak percaya kepada pemerintah, maka akan terjadi disobedience, artinya pembangkangan,"
*Mahfud MD*
Pembangkangan Sipil atau Civil Disobedience akhir2 ini menjadi pilihan karena semua saluran hukum untuk menolak UU Omnibus Law telah tertutup rapat, atau lebih tepatnya telah dikunci.