Tahun 2020, DPR & Pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba di tengah Pandemi demi menyelamatkan industri tambang batubara. Bagaimana UU Minerba dan UU Cipta Kerja berkontribusi membuat bencana banjir seperti di Kalsel lebih parah dan lebih sering terjadi di masa depan?
Salah satu perusahaan batubara yang baru saja merasakan ‘kenikmatan’ UU Minerba adalah PT Arutmin Indonesia, milik Bakrie Group, yang kontraknya diperpanjang untuk beroperasi dalam jangka waktu 2x10 tahun di lahan lebih dari 57.000 hektare di Kalimantan Selatan.
Lalu PT Adaro milik keluarga Erick Thohir (Menteri BUMN) yang memiliki konsesi tambang batubara 31.380 hektar di KalSel juga dapat perpanjangan izin. Tak hanya mengatur perpanjangan izin, UU Minerba juga mengatur fleksibilitas perluasan lahan hanya dengan persetujuan menteri.
Padahal di berbagai negara lain, batubara mulai dikurangi bahkan dihentikan penggunaannya akibat berbagai dampaknya kepada lingkungan dan kontribusinya yang besar terhadap perubahan iklim Bumi kita. Di Indonesia diberikan karpet merah.
Melalui UU Cipta Kerja, Industri Batubara diberikan royalti 0% meningkatkan nilai tambah produksinya. Padahal regulasi sebelumnya perusahaan wajib membayar royalti hingga 7% dari laba bersih pada pemerintah pusat/daerah & menjual 25% batubara ke pasar domestik dengan harga rendah
Kebijakan royalti 0% ini adalah kesalahan besar, dengan memberikan insentif bebas royalti untuk pengusaha batubara semakin mengeruk sumber daya yang ada. Industri batubara jadi anak emas pemerintahan Jokowi dengan mengobral banyak insentif.
Batu bara kian mendominasi bauran energi negeri dan menutup ruang bagi energi terbarukan.
UU Cipta Kerja pun menghapus ketentuan 30% kawasan hutan. Padahal dalam lima puluh tahun terakhir, lebih dari separuh hutan hujan Kalimantan telah dihancurkan. Bukannya direhabilitasi kembali menjadi hutan, kini malah berganti hamparan perkebunan sawit dan lubang tambang batubara
Penghancuran hutan hujan dan pembakaran batubara menyebabkan suhu bumi meningkat, memanaskan suhu lautan dunia dan pada akhirnya menyebabkan Krisis Iklim dengan semakin banyak terjadinya cuaca ekstrem di berbagai daerah di dunia.
Jika tidak kita hentikan, maka dampak Krisis Iklim akan semakin luas dan lebih parah. Kita telah menyaksikan kebakaran hutan di Australia, banjir awal tahun 2020 di Jakarta, banjir bandang di Kalsel, suhu dingin yang ekstrem di Korsel, Cina dan Jepang yang terjadi saat ini.
Kita harus berhenti membakar batubara dan minyak bumi, dan beralih ke energi yang terbarukan, menjaga hutan kita yang masih tersisa dan menghijaukan kembali yang sudah rusak, bijak dalam pola konsumsi kita.

Lebih suka gambar yang mana?
Jadi Pak @jokowi, jika Anda benar peduli dengan para korban bencana yang terjadi saat ini, jangan hanya mengirimkan perahu karet, cabut UU Cipta Kerja dan UU Minerba, sahkan RUU Masyarakat Adat dan dorong RUU Energi Terbarukan.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Greenpeace Indonesia

Greenpeace Indonesia Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GreenpeaceID

16 Jan
Kerusakan ekologi yang belum juga menjadi perhatian serius pemerintah @jokowi, mengantar pada bencana yang kembali mengawali awal pergantian tahun. Banjir Kalsel di awal tahun ini bukanlah yang pertama terjadi, tapi justru menimbulkan dampak yang kian parah. ImageImage
Tingginya curah hujan masih dijunjung sebagai faktor. Padahal, laju #krisisiklim yang terus diperparah oleh ketimpangan lingkungan hidup atas kepentingan lahan industri menjadi penyebab utama. ImageImage
Perlu selalu kita sadari bahwa keseimbangan ekologi bukan hanya perihal pelestarian lingkungan ataupun ekosistem alam di luar sana, tapi juga soal hajat hidup yang dekat dengan kita semua. Soal bencana yang semakin marak mengancam nyawa. ImageImage
Read 4 tweets
13 Aug 20
Omnibus Law Lebih Buruk Daripada Peraturan Zaman Kolonial!

Meskipun katanya atas nama investasi untuk rakyat, tapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini justru berpotensi memperparah konflik agraria dan bencana ekologis di Indonesia. ((Sebuah Utas)) #TolakOmnibusLaw
Kok lebih buruk daripada peraturan zaman kolonial?

Bagaimana tidak, dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengatur ketentuan jangka waktu hak atas tanah di atas hak pengelolaan menyebutkan bahwa …
Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini dapat diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) & hak pakai (HP).

Bandingkan dengan hak sejenis di masa kolonial yakni hak erfpacht yang “hanya” 75 tahun #TolakOmnibusLaw
Read 7 tweets
22 Sep 19
Sebuah Utas

👩‍⚕️ : Min, sebenarnya apa sih hubungannya kebakaran hutan dan korupsi?

👩‍🚒 : Berikut beberapa kasus korupsi kehutan di Riau yang saat ini masih dilanda kabut asap.
Sudah tiga gubernur Riau yang tertangkap kasus korupsi, dan dua diantaranya terkait dengan sumber daya alam.

1. Gubernur Riau Rusli Zainal ditangkap karena korupsi izin kehutanan. Ia sahkan BKT-UPHHKHT yang sebabkan penebangan hutan alam dan merugikan negara senilai Rp265 M.
2. Gubernur Annas Mamun, yang juga mantan Bupati Rokan Hilir, ditangkap KPK di kawasan Cibubur karena menerima sejumlah uang dari pengusaha terkait alih fungsi lahan. #korupsikehutanan
Read 10 tweets
13 Mar 19
Gelombang tanda tanya akan #HGU yang tak kunjung terbuka untuk publik semakin berderu. Apa sesungguhnya yang ditakutkan jika HGU dibuka?

Bongkar faktanya bersama dalam Konferensi Pers di @YLBHI besok!
Pekan lalu, kami tertegun ketika Menteri ATR/BPN @djalil_sofyan menyatakan menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) dengan alasan membahayakan kepentingan nasional, khususnya industri sawit. #BukaHGU
Padahal HGU merupakan informasi yang seharusnya bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, apa sebenarnya alasan @atr_bpn menolak #BukaHGU?
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!