Menemani makan dan istirahat siang, saya ingin memberi update ttg capaian APBN 2020 dan visi APBN 2021. Semoga nggak bosen ya? Pemerintah saja masih setia menggelontorkan stimulus dan insentif kok..... #utas#APBN2020#APBN2021
1. Bagaimana #APBN merespons kondisi darurat di masa pandemi? Terdapat 3 pendekatan: (i) extraordinary policy (penyelamatan & mitigasi dampak), (ii) reopening policy, (iii) recovery dan reformasi. Kita memang masih berjuang di fase reopening dan recovery.
2. Extraordinary policy => berikan berbagai stimulus yang diprioritaskan utk mendukung sektor kesehatan, melindungi daya tahan masyarakat miskin & rentan, serta mendukung dunia usaha & UMKM agar terhindar dari pemburukan yg semakin dalam. #APBN2020 bergerak dinamis & responsif.
3. Ini adalah rincian alokasi stimulus fiskal di #APBN2020. Saya mengulang-ulang hal yg sama karena ini sangat penting. Mungkin pertama kali dlm sejarah Republik ini, alokasi belanja sosial mencapai 4,2% dari PDB. Semoga jd tonggak bagi reform keuangan negara & daerah yg holistik
4. Dalam menjalankan stabilitas makro fiskal, Pemerintah memiliki batas maks. defisit sebesar 3% PDB dan rasio utang sebesar 60% PDB. Namun, penggunaan 2 indikator itu blm cukup menangkap kinerja fiskal secara utuh. Kinerja fiskal dpt dilihat paling tidak dari 3 indikator lain.
5. Tiga indikator itu adalah: likuiditas, vulnerabilitas dan sustainabilitas. Dgn pendekatan tsb, kinerja APBN menunjukkan indikator likuiditas yg memadai, terefleksi dr adanya SILPA sebesar Rp234 T. Artinya, ada surplus arus kas (liquid) yg bs dimanfaatkan di #APBN2021.
6. Sementara itu, vulnerabilitas meningkat, utamanya dipengaruhi peningkatan utang sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan countercyclical. Sejalan dgn itu, untuk memitigasi risiko ditempuh kebijakan konsolidasi fiskal scr bertahap menuju defisit di bawah 3% PDB pd 2023.
7. Kerja keras APBN tidak sia-sia, ini salah satunya terlihat dr dampaknya memitigasi kemiskinan. Sebelum pandemi terjadi, tingkat kemiskinan terus menurun. Akibat #COVIDー19 , penurunan tingkat kemiskinan terkoreksi menjadi 9,78% di Maret 2020.
8. Berbagai program Perlinsos yang dieskalasi mampu mengerem laju peningkatan kemiskinan. Manfaat terbesar Perlinsos dirasakan oleh penduduk miskin & rentan (kelompok 50% termiskin). Kelas menengah pun terlayani dg bantuan upah karyawan, kartu pra kerja, &subsidi kuota internet
9. Ini adalah rincian betapa #APBN2020 sangat bermanfaat bagi masyarakat yg membutuhkan, baik 50% kelompok termiskin, sebagian kelas menengah, dan para pelaku UMKM.
10. Di tengah perjuangan menangani pandemi Covid19, Pemerintah mengambil momentum untuk berbenah. Pemerintah belajar mengenai pentingnya desain program yang simple, implementatif, dan akuntabel sehingga menjadi kunci percepatan eksekusi dan efektivitas program. Kawal terus ya...
11. Keberlanjutan reformasi di berbagai bidang juga terus dijaga dan dilakukan. Ini diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk menghantarkan masa depan bangsa yang maju. #APBN2021 mendukung keberlanjutan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi publik.
12. Tahun 2021, anggaran pemulihan diproyeksikan mencapai Rp403,9 T. Dukungan TKDD dalam APBN 2021 untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 dilaksanakan melalui refocusing dan realokasi TKDD, serta melalui DID Tambahan, DAK, hibah, dan pinjaman kepada daerah. #APBN2021
13. Adapun kebijakan TKDD 2021 diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran dan mendorong pemda dalam pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan. Mari kawal dan awasi agar tepat sasaran. #APBN2021
Saya salah ketik, bukan SILPA tetapi SiLPA. Beda huruf ‘i’ besar dan kecil tp maknanya beda. SILPA selisih lebih pembiayaan, SiLPA selisih peghitungan anggaran.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Baiklah, kita jelaskan ke kak @elisa_jkt demi pemahaman publik yang benar. Kak Elisa terkesan heroik belain Pemda, tapi rawan membenturkan sentimen Pusat vs Daerah di masa pandemi. Beliau gagal membedakan Daerah dan Pemerintah Daerah, & kaitannya dg bencana nasional.
1. Kita sepakat covid-19 adalah bencana nasional, artinya penanganannya harus di level nasional, apalagi dampak & cakupan sangat luas dg penyebaran yg masif. Maka diterbitkan Perppu 1/2020 (ditetapkan jadi UU 2/2020), sbg landasan hukum penanganan dampak pandemi. @elisa_jkt
2. Perppu 1/2020 sdh sering saya bahas. Intinya ingin mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi sekaligus. Ada kelonggaran anggaran dg pelebaran ruang defisit, perluasan opsi pembiayaan, refocusing dan realokasi APBN/D, dan kebijakan stabilitas sektor keuangan.
Selamat siang. Semoga kita selalu sehat dan bersemangat. Jelang rehat siang, saya ingin berbagi tentang realisasi #APBN sd Agustus 2020 agar kita punya gambaran yg lebih utuh ttg arah kebijakan ekonomi Indonesia. Jaga optimisme, terus waspada. @KemenkeuRI
1. Pantaskah kita murung di saat seperti ini? Memang situasi sungguh tak mudah, seperti digambarkan Paul Valery tahun 1919: palung sejarah sanggup menampung derita kita semua. Sungguh dalam menyayat, miris. Pasca PD II dan pandemi flu Spanyol. Tapi, banyak alasan untuk bangkit!
2. Situasi tak mudah, kondisi sangat berat. Kita semua sadar hal ini. Tak perlu saling menyalahkan, lantaran yg dibutuhkan adalah kerja sama. Warga negara terdampak parah, dunia usaha tersungkur amat hebat. Kita bersandar pada peran pemerintah. Lalu sanggupkah? Tergantung kita.
Selamat pagi. Keluar sedikit dari hiruk pikuk, saya akan bahas #RakernasAkuntansi. Nah, apa itu? Kali ini rakernas diselenggarakan secara daring, 22 September 2020. Topiknya ttg tantangan akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. #PEN
Utas
1. Rakernas Akuntansi adalah kegiatan rutin sbg bentuk koordinasi Pemerintah dg para pemangku kepentingan di bidang keuangan dan pengawasan. Maka melibatkan BPK, BPKP, APIP, K/L dan Pemda. Kali ini cukup spesial karena semua fokus menangani pandemi. Uang gede, tanggung jawab gede
2. Sebagai informasi, LKPP dan LKBUN 2019 memperoleh opini WTP dari @bpkri . Ini keempat kalinya. Pencapaian yg patut disyukuri sekaligus menuntut kinerja yg lebih baik lagi. Apresiasi utk BPK, BPKP dan jajaran yg telah mendukung Pemerintah melalui audit dan pengawasan.
Selamat pagi. Saya ingin mencoba menambah penjelasan atas kritik Bang @FaisalBasri di twit @zenrs ini agar konteksnya dapat dipahami publik dg lebih baik. Sekali lagi, terima kasih atas masukan dan kritik Bang FS. RAPBN 2021 tdk disusun di ruang hampa, ada pijakan. #utas
1. Pendapat Bang @FaisalBasri ttg alokasi anggaran infrastruktur dlm RAPBN 2021 naik (dari Rp 281,1 T menjadi Rp 414 T) dan anggaran kesehatan turun (dari Rp 87,5 T menjadi Rp 25,4 T), benar belaka. Ijinkan sy mengelaborasi naik-turun ini dari perspektif penyusunan anggaran.
2. Anggaran kesehatan secara nominal memang turun, dari Rp 212,5 T (Perpres 72/2020) menjadi Rp 169,5 T atau setara 6,2% PDB. Ini sdh di atas mandat UU 5%. Yg turun adl alokasi belanja kesehatan non K/L. Anggaran Kemenkes naik dari Rp 78,5T jadi Rp 84T di 2021. Apa maknanya?
Selamat pagi teman2. Buat para pemerhati utang, pagi ini saya ingin berbagi sedikit ttg concern Asian Development Bank @ADB_HQ . Saat semua negara terpukul covid dan terpaksa menambah utang, ada alternatif solusi penting yg harus kita advokasi. Apa itu: pajak! #utas
1. Presiden ADB Masatsugu Asakawa dlm Pertemuan Tahunan ke-53 ADB menyatakan, penanganan dan pemulihan pascapandemi butuh biaya sangat besar. Maka optimalisasi penerimaan #pajak menjadi keniscayaan. #ADB menaruh perhatian besar. Tak ada pilihan lain: lawan pengelak pajak!
2. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, intermezzo dikit. Kita berkenalan dulu dg istilah teknis: penghindaran dan penggelapan pajak. Kebetulan sy pernah bahas ini. Pembedaan ini penting utk menuntun pemahaman dan solusi yang tepat. #pajak#ADB
Selamat siang teman2. Siang ini sdg berlangsung Sidang Paripurna @DPR_RI yang antara lain akan mengesahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019. Saya akan elaborasi terkait ini ya #RUUPPABN2019#Thread
1> Perekonomian Indonesia tahun 2019 mengalami tekanan yang cukup berat, terutama yang berasal dari faktor eksternal berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan dunia,penurunan harga komoditas internasional,dan ketidakpastian sektor moneter dan keuangan dunia.
2> Banyaknya ketidakpastian akan kondisi perekonomian global selama tahun 2019 ini terutama dipicu oleh kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat dan Tiongkok, arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia. #RUUPPAPBN