Thread by @BungRetweet

Petugas @pln_123 seringkali bersikap arogan kepada konsumen yang telat membayar listrik.

Ancaman pemutusan karena keterlambatan bayar (20 hari sejak tanggal jatuh tempo), menjadi tekanan yang hebat bagi konsumen untuk segera melunasi tagihan listrik.

Kita semua tahu, imbas pandemi menyebabkan hancurnya ekonomi. Efek Covid-19 berdampak rasionalisasi,pegawai kena PHK massal, karena perusahaan gulung tikar.

Juga karyawan yang dipotong gajinya disebabkan keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan membayar gaji secara full.

Petugas @pln_123 yang suka mengancam memutus listrik akibat keterlambatan membayar tagihan, dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa konsumen pun memiliki hak memperoleh listrik.

Sejatinya konsekuensi keterlambatan bukan melakukan pemutusan listrik, melainkan membayar denda.

Analogi hukumnya, ketika anda telat membayar tagihan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) apakah lantas objek pajak yang anda miliki disegel lalu disita?

Ada tahapan mekanisme prosedural yang harus dilalui sebelum eksekusi dilakukan.

Dan eksekusi adalah tahapan paling akhir.

Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan, konsumen berhak untuk memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar.

Kewajaran ini luput dari perhatian @pln_123 untuk membuat kebijakan akibat efek pandemi bagi konsumen listrik.

Pandemi Covid-19 kategori force majoure. Dalam foce majoure peraturan perundang-undangan tidak bisa diterapkan secara normatif, melainkan subtantif.

Mekanisme prosedural tidak boleh mengalahkan keadilan subtansial. Begitulah seharusnya teks hukum dimaknai.

Putusan PN Denpasar 15/PID.B/2013/PN.DPS tgl 18 Maret 2013 seharusnya menjadi pertimbangan pihak @pln_123 dalam kasus pemutusan listirk akibat konsumen nunggak bayar listrik.

Dalam kasus di atas, petugas @pln_123 tidak menunjukkan ID & surat tugas ketika memasuki pekarangan.

Ketika konsumen protes, jawaban yang terlontar dari petugas @pln_123 ,silahkan Bapak/Ibu datang ke kantor.

Memasuki pekarangan rumah tanpa izin pemilik rumah dapat dijerat Pasal 167 KUHP.

Sementara petugas @pln_123 dengan bersikap arogan tetap memutus aliran listrik.

Pasal 29 angka (1) UU No. 30 th 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur perihal ganti rugi terhadap konsumen listrik apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian.

Dari kasus yang diuraiakan, warga yang menunggak listrik memiliki hak.

Memiliki hak sebagai konsumen untuk memperjuangkan memperoleh listrik & ganti rugi atas tindakan arogan petugas @pln_123.

Membayar listrik suatu kewajiban, tetapi memutus listrik tanpa kebijakan & toleransi relaksasi pembayaran adalah bentuk kesewenangan-wenangan.

OJK telah mengeluarkan kebijakan rileksasi pembayaran bagi debitur dalam dunia perbankan akibat imbas Covid-19.

Sejatinya, kebijakan ini seharusnya menular ke sektor lain, termasuk @pln_123. Jangan sampai terjadi ada rakyat yang gantung diri karena stres akibat tagihan listrik.