Ga habis pikir sih dg kebijakan jualan vaksin..
Atau penjelasan ke publik yg kurang?
Dan saya menemukan narasi mereka untuk menyerang pihak yg protes dg kebijakan vaksin berbayar ini:
EMANGNYA ANDA UDAH BACA ATURANNYA? BACA DULU BARU NGETWIT…
DASAR BO…..
*kayak udah baca aja 😂😂😂
Cara counter opini kok ya ga maju2.. gmn org mau percaya ama kebijakan..
Logika vaksin berbayar untuk yg mampu, dan gratis untuk yg tidak mampu menurut saya menunjukkan problem konseptual.
Cb jelaskan dg logika itu pemberian vaksin gratis pd seluruh pejabat negara? Mereka masuk golongan tdk mampu?
So, ayolah jelaskan lebih klir ke publik…
Ada jg yg bilang, kebijakan vaksin berbayar dah ada sejak awal.. Apa benar? Bgmna menjelaskan aturan2 Permenkes yg berubah2 ini?
- PMK 84/2020 (Pasal 3: gratis)
- PMK 10/2021 (batalkan PMK 84/2020) (Pasal 3: yg gratis berubah).
- PMK 19/2021
Mohon penjelasannya 🙏🏽
koreksi: Permenkes 18 th 2021 (bukan 19/2021) yg baru diundangkan 2 Juni 2021.
Jk benar dasar hukum vaksin berbayar ini setingkat Peraturan Menteri Kesehatan saja, saya kira, kalau mau, Presiden msh sgt mungkin mengkoreksinya.. Mgkn jg malah Presiden blm tahu adanya Permen itu.
Semoga dipertimbangkan sebaik2nya untuk kepentingan masyarakat seluas2nya..
Dan ini Permenkes 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua PMK 10 tahun 2021 yg baru saja diundangkan 6 Juli 2021 lalu.
Inikah yg disebut “sejak awal” seperti yg dibilang? Smg terjelaskan dg baik ya..
Di sinilah diubah defenisi Vaksin Gotong Royong..
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Tentang Vaksin Gotong Royong yg dikatakan tidak gunakan keuangan negara krn dibeli BUMN, saran saya lihat lagi defenisi Keuangan Negara ya.. Ada Undang-undang dan Putusan MK + sejumlah putusan pengadilan yg menegaskan..
Keuangan BUMN itu masuk ruang lingkup Keuangan Negara.
Kenapa Saya bicara keuangan negara bukan APBN? Karena yg perlu dilindungi dg mekanisme tata kelola yg baik bukan sekedar APBN, tp lebih luas, yaitu: keuangan negara.
Karena itu jugalah, UU Tindak Pidana Korupsi tdk menyebut istilah “kerugian APBN” tp kerugian keuangan negara.
Tp jgn salah arti ya, bukan berarti Saya sdg bilang ada korupsi. Poin utamanya adalah edukasi publik agar paham bhw uang BUMN itu masuk ruang lingkup Keuangan Negara.
Krn itu keputusan bisnis yg diambil hrs sesuai hukum & akuntabel. Dan memikirkan dampak ke masyarakat jg.
Melawan misinformasi itu dg cara memberikan informasi seterang2nya, konsisten + empati (dlm keadaan krisis)
Seperti menghadapi gelap dengan cahaya..
Tp bedakan antara fakta yg salah/palsu (hoax) yg sengaja disebar, dengan pendapat/pemikiran yg punya cara pandang berbeda.
Menggunakan buzzer tdk akan membantu, apalagi jk pake pendekatan ala #HamaDemokraksi dalam membela sebuah kebijakan.
Yg dihasilkan justru resistensi, bahkan mgkn rasa jengah, atau bahkan jijik, terutama krn kecenderungan berkata kasar, menyerang personal dan menyebar hoax.
Bhkan sekalipun para buzzer yg bergerak tanpa dibayar (scr langsung), hal tsb tdk akan berdampak positif thd kebijakan yg dibela. Apalagi skrg masyarakat paham dan dg mudah mengelompokkan kredibilitas pihak2 yg bicara.
Rumah Sakit Covid khusus pejabat adalah ide paling brilian yang pernah saya ketahui dalam 100 tahun ini..
Saya cukup percaya, banyak yg mau jadi relawan di sana dengan tugas masing2..
Anda tertarik???
Coba sebutkan jk anda jd relawan, anda ingin bertugas melakukan apa?
Saya ga tau apa niat politikus tsb menyampaikan ide “RS Covid khusus pejabat”. Tp disinilah pentingnya bicara dengan EMPATI dalam situasi yang sangat pedih begini.
Semoga segera dikoreksi dan jadi pembelajaran bagi semua pejabat dalam melakukan komunikasi publik.
Teman2 yg baik, memang kita berada dalam keadaan yg sungguh sulit.
Dilingkupi sedih silih berganti krn satu persatu orang2 tercinta berpulang, diterkam berita2 ttg oksigen yg menipis, langkanya ICU, bhkan ekonomi keluarga yg jd lebih sulit, dan Pejabat yg asal bicara.
Buzzer yg saya maksud di sini lebih ditujukan pada pihak2 yg bergerombol melakukan pembiasan informasi, framing yg membangun realitas palsu hingga menyebar hoax dan fitnah thd pihak2 yg mengganggu kepentingan majikan atau pemberi kerja.
Memang, buzzer tdk hanya bertindak karena motif ekonomi. Ada juga yg motif ideologis, politik atau entahlah mgkn jg perasaan 😬
Yg jd persoalan adalah ketika kegiatan buzzer dilakukan scr terstruktur menyerang kredilitas orang tertentu, apalagi pihak yg kritis thd penguasa.