Thread by @febridiansyah

Tentang Vaksin Gotong Royong yg dikatakan tidak gunakan keuangan negara krn dibeli BUMN, saran saya lihat lagi defenisi Keuangan Negara ya.. Ada Undang-undang dan Putusan MK + sejumlah putusan pengadilan yg menegaskan..

Keuangan BUMN itu masuk ruang lingkup Keuangan Negara.

Kenapa Saya bicara keuangan negara bukan APBN? Karena yg perlu dilindungi dg mekanisme tata kelola yg baik bukan sekedar APBN, tp lebih luas, yaitu: keuangan negara.

Karena itu jugalah, UU Tindak Pidana Korupsi tdk menyebut istilah “kerugian APBN” tp kerugian keuangan negara.

Tp jgn salah arti ya, bukan berarti Saya sdg bilang ada korupsi. Poin utamanya adalah edukasi publik agar paham bhw uang BUMN itu masuk ruang lingkup Keuangan Negara.

Krn itu keputusan bisnis yg diambil hrs sesuai hukum & akuntabel. Dan memikirkan dampak ke masyarakat jg.

Apakah pengelolaan seluruh BUMN sudah akuntabel? Banyak “pe er” yg msh harus diselesaikan. Saya yakin Kementerian BUMN sangat memahami dan semoga ada yg jg sedang berupaya memperbaikinya.

Jd jgn sampai pesannya bias dg mengatakan “ga pake APBN” dan seolah2 hanya Business-to-Business. Enggak.

Cb perhatikan Pasal 3 ayat (1) PMK 19/2021 ini. Ditegaskan: Pemerintah Pusat yg lakukan Vaksinasi, baik program & GR

Kemudian dsebut bs melibatkan Pemda, badan hukum/usaha.

Jd coba bedakan antara 3 hal ini:
1. PELAKSANA Vaksinasi COVID-19: Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Pusat dapat MELIBATKAN Pemda & badan hukum/usaha
3. Caranya gmn? Melalui Vak Program & Vak GR.

Saran saya sederhana: buatlah terang benderang. Jelaskan dan dengar masukan publik.