Thread by @ferrykoto

Entah karena Tempo demikian tak suka dg Pres @Jokowi atau redaksinya betul2 buta soal tata cara penyusunan STATUTA PTN/PTN BH, sehingga menulis judul begini.

STATUTA tdk disusun Pemerintah apalagi PRESIDEN. Tapi disusun PTN sendiri, yg ditetapkan Pemerintah sesuai jenis PTN nya.

STATUTA adalah peraturan dasar pengelolaan PT & merupakan landasan dlm penyusunan peraturan PT. Semacam konstitusi bagi PT.

Statuta wajib ada, PT negeri pun swasta.

Bagi PTN, statuta yg disusun ditetapkan oleh Mendikbud. Khusus PTN BH seperti UI ditetapkan Presiden lewat PP.

Ambil contoh Statuta UI.

Sebagai PTN BH, merujuk Permendikbud 139/2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi PT, maka UI dapat merubah STATUTA nya dgn menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang STATUTA.

Jadi UI sendiri dgn organ mereka yg membuat perubahan2.

RPP yg dibuat UI disampaikan ke Mendikbud, kemudian ditelaah Kementerian.

Hasil penelahaan dan penyempuranaan yg dilakukan UI itulah yg kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Tentang STATUTA @univ_indonesia

Sebagai organisasi yg otonom, UI menyusun sendiri STATUTA nya seusai kebutuhan organisasi mereka. Pemerintah hanya mengharmonisasi dgn perundangan yang ada.

Menyusun STATUTA itu pasti butuh waktu. Melibatkan seluruh organ PTN BH. Disahkan MWA, Senat, dll

Sifatnya pemerintah merujuk UU memang diperintah UU untuk mensahkan STATUTA PTN. Dalam kasus PTN BH seperti UI, maka Presidenlah yg diperintah menetapkan lewat PP STATUTA yg disusun UI tersebut.

Selama tdk bertentangan dgn UU tentu ditetapkan. APalagi MWA, Senat, dll sdh setuju.

Sifatnya pemerintah merujuk UU memang diperintah untuk mensahkan STATUTA PTN. Dalam kasus PTN BH seperti UI, maka Presidenlah yg diperintah menetapkan lewat PP, STATUTA yg disusun UI tersebut.

Selama tdk bertentangan dgn UU tentu ditetapkan. APalagi MWA, Senat, dll sdh setuju

Terkait berubahnya butir larangan rangkap Jabatan yg sebelumnya sebut Rektor tak beloh rangkap jabatan di BUMN/BUMD, kini menjadi hanya larangan sbg DIREKSI, itu tak melanggar satupun perUUan.

Kalau itu telah disetujui MWA/Senat/organ2 UI, maka tak ada alasan pemerintah menolak.

Jadi Presiden sdh benar menentapkan Statuta UI yg baru, yg disusun UI sendiri, sesuai kebutuhan organisasi UI.

Artinya, Pres menjalankan sumpahnya u/ mentaati perintah UU selurus2nya.

Nah, sekarang bagaimana soal Rektor UI yg rangkap jabatan yg dilarang di statuta sebelumnya?

Soal Rektor UI yg rangkap jabatan, ini jelas domainnya UI.

Rektor UI itu dipilih dan diangkat lewat statuta yg lama. Artinya tunduk pada seluruh aturan yg ada disana. Termasuk larangan rangkap Jabatan.

Rektor UI tidak dipilih dan dilantik berdasarkan STATUTA yg baru.

Mestinya, secara etik, moral dan aturan, MWA & Senat harus meminta Rektor UI melepas jabatannya sebagai KOMISARIS BUMN atau berhenti jadi Rektor. Demi Marwah @univ_indonesia

Tak terbayang, PT sebesar UI, tempat intelektual melanggar Statutanya sendiri. Apa kata anak cucu nanti?

Berhenti dulu dari Komisaris sesuai perintah Statuta UI, itu lebih terhormat.

Daripada tetap rangkap jabatan dan pemerintah tetapkan STATUTA baru, malah dituding UI sengaja ubah statuta demi Rektornya tetap bisa menjabat Komisaris. Betapa rendaknya tudingan itu.

Secara keseluruhan, memang yang terjadi di @univ_indonesia ini sebuah peristiwa memalukan yg akan dicatat sejarah. Dimana lembaga tempat berkumpul intelektual, para pakar hukum, malah melanggar statutanya, aturannya sendiri.

End