Thread by @ferrykoto

Prihatin

Jangan2 RUU Ciptaker tdk dikaji seksama, dan jangan2 Parpol tdk paham apa yg mereka SETUJUI u/ dijadikan UU.

Padahal justru Presiden lewat Perpres 10/2021 ini membatasi apa yg oleh UU Ciptaker dibuka luas.

CC @arsul_sani @AliNgabalinNew

news.detik.com/berita/d-54743…

Saya termasuk setuju, bahwa Miras itu tetap masuk Daftar Investasi Negatif alias tertutup untuk penanaman modal sebagaimana yg diatur di Perpres Nomor 44 tahun 2016 yg dikeluarkan Presiden @jokowi, melanjutkan apa yg ditetapkan Presiden Gus Dur lewat Kepres 96 tahun 2000.

Tapi..

Tapi, dengan telah diundangkannya UU Cipatkerja maka tentu semua harus tunduk pada UU tersebut.

Termasuk Pres @jokowi. Tidak bisa lagi meneruskan kebijakan bahwa Miras termasuk yang tertutup u/ penanaman modal.

Mestinya politisi sebelum kritik Perpres 10/2021 itu, baca UU dulu

Masa Presiden didorong untuk melanggar UU Cipatkerja. Kan kita semua tahu bahwa Presiden disumpah untuk menjalankan diantaranya UU dengan selurus2nya.

Bukan begitu mas @arsul_sani ..

Jangan salahkan Presiden yg keluarkan Perppres 10/2021, baca dulu UU Ciptaker yg mendasarinya

Baca Pasal 7 UU Cipatkerja, yang telah mengubah pasal 12 UU No 25/2OO7 tentang Penanaman Modal, yang telah disetuji @DPR_RI.

Baca dengan seksama, dan bandingkan dgn pasal 12 sebelum diubah.

Mestinya paham bedanya? Kalau tak paham, terlalu sekali Politisi di Senayan.

Sejak di Undangkannya UU Cipataker, dgn diubahnya bunyi pasal 12 pada UU 25/2007 maka Presiden tidak lagi punya kewenangan menentapkan bidang usaha yang tertutup bagi investasi.

Kalian di Senayan yg protoli kewenangan Presiden, dan hanya membatasi kewenangan menentapkan syarat

Koreksinya, maksudnya Pasal 77 UU Cipatkerja

Monggo baca pasal 12 ayat 3 UU 25/2007 sebelum diubah.

Baca dengan seksama, pelan2 kalau tidak paham.

Di ayat 3 tersebut, UU memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Miras, tertutup bagi penanaman modal.

Dengan kewenangan dan amanat yang diberikan Pasal 12 ayat 3 UU 25/2007 tersebut, maka Presiden @jokowi pada 2016 lewat Perpress 44/2016 Ttg Bidang Usaha Yg Tertutup dan Terbuka, memasukan Miras kedalam daftar bidang usaha yg Tertutup bagi penanaman modal, lokal maupun asing

Nah kewenangan Pres menentapkan bidang usaha tertutup itu telah ditiadakan di UU Ciptakerja.

Monggo baca pasal 12 ayat 1 & 2 yang telah diubah.

Dimana, Semua bidang usaha telah dibuka demikian bebas (ayat 1), yang tertutup hanya bidang usaha yang dicantumkan di ayat (2)

Presiden hanya diberikan kewenangan oleh UU Ciptakerja untuk menentapkan persyaratan penanaman modal u/ usaha Terbuka dan tertutup (ayat 3).

Tak ada lagi kewenangan Presiden menetapkan Miras sbg bidang husaha tertutup, karena yg tertutup hanya yg diatur di ayat (2),

Paham?

Karena kewenangannya hanya

Karena kewenangannya hanya mengatur prasyarat penanaman modal, sementara Miras oleh UU Ciptaker tidak disebut sbg bidang usaha tertutup, maka Perppres 10/2021 itu justru bisa dimaknai MEMBATASI inevatsi MIRAS yg oleh UU Ciptaker tidak dibatasi.

Nah, ...

Nah, dengan UU Ciptaker yg hanya memberikan kewenangan Presiden menentapkan Prasyarat, masa partai Mas @arsul_sani yg ikut menyetujui UU tsb, mendorong Presiden @jokowi melampaui kewenangan yang diberikan UU ?

Masa Presiden disuruh melanggar UU?

Jadi, dengan kondisi ini, politisi dan tokoh bangsa, mestinya jangan salahkan Presiden yg memang diberi tugas oleh UU menetapkan Persyaratan saja, bukan menentapkan Miras sebagai bidang usaha TERTUTUP. Sudah tak ada kewenagnan Pres.

Jangan dorong Presiden langgar UU.

Solusinya?

Solusinya, agar Miras tetap masuk negatif investasi, atau menjadi bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagai mana yg diatur Presiden Jokowi sebelumnya, ya ubahlah Upasal 12 UU Cipatekrja dahulu.

Bukan minta Presiden ubah Perpres 10/2021 yg justru sudah benar.

Saya dukung perubahan pasal 77 UU Cipatkerja yg diubah agar Miras masuk bidang usaha tertutup.

Apalagi saat ini ada RUU Miras yg sedang berjalan.

Demkian, semoga kita semangatnya menngritisi pemerintah itu tetap berbasis UU. Jangan dorong Presiden langgar UU.

Salam