Thread by @MkomEliya

Kerumunan saat Pak @jokowi bagi bagi sembako masih terus terjadi.

WNA masuk saat diterapkan PPKM untuk mencegah penularan Covid dari Luar Negeri juga terus berlangsung.

Banyak protes yg disampaikan melalui sosial media dan media.

Apakah tidak ada cara utk menghentikannya?

Disisi lain peradilan terhadap HRS yang didasari oleh kerumunan dan hal terkait hasil swab terus berjalan, padahal para pejabat negara yg melakukan hal yg sama bebas dari hukum, boro boro disidang, diperiksapun tidak.

Ketidak Adilan dipertontonkan secara gamblang Dimata publik

Apakah memang sudah tak ada lagi Cars untuk menghentikan semua ini?

Dimana peran partai politik yg memiliki perwakilan di DPR, kemana wakil rakyat yg meraup suara, duduk di Senayan?

Apakah tak ada yg dapat dilakukan untuk menghentikan semua ini?

SeBegitu lemahkah sistem ini?

DPR dipilih oleh rakyat katanya untuk menyuarakan aspirasi rakyat, rakyat yang mana?

Tugas DPR salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, apakah tak ada hak hak anggota DPR yang dapat digunakan untuk menghentikan semua ini?

Kemana mereka semua ?

Pembagian sembako yang menyebabkan kerumunan dikritik melalui sosial media dan disiarkan di media, tapi tetap saja berulang dan terulang lagi, ibarat seorang anak yang terus membolos sekolah, walaupun telah dikritik oleh lingkungan, emang orang tua dan gurunya pada kemana?

Apasih yang dicari dengan mempertontonkan ketidakadilan yang terus menerus dan berulang ulang?

Apa tak bisa anggota DPR memanggil presiden @jokowi untuk meminta hentikan bagi bagi sembako yang menyebabkan kerumunan?

Anggota DPR punya Hak, gunakan Hak Hak tersebut.

Tak cukup hanya bersuara di media sosial, lakukan tindakan yg tepat menggunakan hak yg dimiliki anggota dewan.

Anggota Dewan hanya bersuara di sosial media, tapi diam diruang sidang, dan tak menggunakan hak yg dimilikinya, sama saja dengan sikap pengabaian yg dilakukan penguasa.

Anggota dewan yang Abai atas ketidakAdilan terjadi, hanya berbicara diruang publik, tak berusaha maksimal menggunakan hak hak yang melekat pada dirinya sebagai anggota Dewan, tak beda dengan penguasa yang dikritiknya melalui sosial media.

Sama sama pencitraan !

Lantas rakyat masih diminta untuk percaya dan berharap pada partai politik?

Mari hentikan panggung sandiwara ini. Jangan sampai rakyat muak dan karena partai politik sebagai penyalur aspirasi tak melakukan tugasnya secara maksimal.

Iya, rakyat sudah muak dgn semua pencitraan.

Pencitraan pejabat disisi eksekutif, dan pencitraan anggota Dewan yang hanya mengkritik melalui media.

Betul, sudahilah semua pencitraan, laksanakan tugas secara maksimal, gunakan hak hak yang dimiliki, apa susahnya?

Pengkondisian ruang publik melalui sosial media dan berita di media rasanya sudah cukup.

Di Ruang publik sudah terbentuk opini bahwa pembagian sembako yang menyebabkan kerumunan tapi tak ada tidakan merupakan sesuatu yang tidak benar, jalankan eksekusi secara kelembagaannya.

Apakah sudah sedemikian hancurnyakah sistem politik negeri ini, hingga ketidakadilan terus dipertontonkan?

Apakah sudah selemah itukah partai politik hingga tak mampu melakukan pengawasan yang menjadi tugasnya?

Trus rakyat diminta percaya pada parpol hanya janji janji saja.

Nanti kalau kami berkuasa, menang dalam pemilu, kami akan begini dan begitu, janji janji parpol yang disajikan nyata diruang publik dikekinian.

Apa bedanya dengan penguasa? sama sama pencitraan saja.

Sudahi yuk panggung ini, tutup sandiwara ini dengan langkah nyata.

Kembali ke alam nyata tak harus meninggalkan dunia Maya.

Pernyataan yg disampaikan di Dunia Maya harus disinergikan dengan tindakan di alam nyata.

Ayo parpol, bangun dari tidur panjangmu, bangkit dan tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita Mampu.

Jaya Indonesiaku.
Salam🙏

@threadreaderapp unroll