Ada 199 kabupaten/kota bakal terdampak banjir rob. Kerugian ditaksir hingga Rp 1.576 triliun. Daerah mana yang akan terendam? Apa upaya yang bisa dilakukan? Baca liputan #JurnalismeData di @hariankompas & Kompas.id 20/8/2021. #AdadiKompas

kompas.id/label/tenggela…
Thn 2020 diperkirakan 199 kabupaten/kota di Indonesia yg lebih dari 2 persen wilayahnya bakal terkena banjir rob tahunan. Itu berarti ada 118.000 hektar wilayah akan terendam air laut. Ada 8,6 juta warga terdampak. Kerugian diperkirakan Rp 1.576 triliun. Dari mana perkiraan itu?
Tim jurnalisme data @hariankompas menganalisis dampak kenaikan air laut di 21 ibu kota provinsi. Analisis menggunakan data simulasi kenaikan air laut dari lembaga riset nonprofit Climate Central dengan mengombinasikan analisis spasial, data populasi, ekonomi dan kebijakan pemda.
Dari analisis berbagai data tersebut diperoleh skor kerentanan masing-masing wilayah. Skor dihitung berdasarkan 4 parameter yakni luas wilayah yang berpotensi di bawah permukaan laut dan tergenang banjir rob tahun 2050, penduduk terdampak, kerugian ekonomi, dan kesiapan pemda
Luasan wilayah tergenang diperoleh dari tumpang susun peta banjir dengan batas administrasi dan peta permukiman dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data jumlah penduduk terdampak menggunakan data raster populasi yang disediakan "Global Human Settlement Layer" (GHSL) tahun 2015
Untuk memperkirakan nilai kerugian ekonomi yg mencapai Rp 1.576 triliun itu, tim menggunakan data PDRB perkapita dan jumlah penduduk terdampak. Sementara kesiapan pemda diukur dari ada tidaknya kebijakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan air laut.
Untuk lebih lengkapnya, silakan baca liputan Tim Jurnalisme Data @hariankompas tentang kota-kota yang bakal terendam air laut di masa depan. Silakan klik tautan di bawah

kompas.id/baca/nusantara…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with BiLLY KHAERUDIN

BiLLY KHAERUDIN Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BiLLYKHAERUDIN

3 Jun
Agak heran kalau dibilang alutsista Indonesia memprihatinkan. Dari dulu kalau soal pengadaan senjata itu ada istilah gun or butter. SBY pake model minimum essential force. Realistis. Pake UU Indhan agar industri dalam negeri jalan. Lah ini jeleger langsung minta Rp 1 kuadriliun
Nah yg lagi pada nulis soal pengadaan alutsista senilai Rp 1 kuadriliun lebih itu, coba deh lihat lagi dokumen dan regulasi soal minimum essential force. Itu ada tahapan-tahapannya. MEF itu dijalankan sejak 2009 dan dibagi tiga fase. Fase ketiga 2019-2024. Udah pada tercapai blm?
Pada demen banget jumping conclusion. Kapal selam tenggelam, pesawat militer kecelakaan, alutsista jelek, kita mesti beli banyak, butuh duit sekian ribu triliun. Kasihan itu yang cape-cape bikin perencanaan bertahun-tahun agar Indonesia punya minimum essential force
Read 17 tweets
16 Sep 19
Bayangin LHKPN diwajibkan. Yg ga lapor dipidana. Yg punya kekayaan tapi tak sesuai dg profil penghasilannya, kekayaannya bisa disita negara kecuali dia bisa buktikan di pengadilan kekayaannya didapat dg cara yg sah. Jadi ndak ada lagi pejabat gaji 5 juta/bulan kekayaanya miliaran
Negara sekaligus memperbaiki struktur remunerasi pejabat dan penegak hukum. Berapa angkanya biar mereka ga korupsi. Contohnya ada, tiru aja itu struktur remunerasi di KPK. Nanti kalau dah diperbaiki, tapi masih juga korupsi, langsung disuruh kerja paksa di neraka saja
Dulu ada pejabat di KPK, sekarang sih dia dah jadi pejabat di Kejaksaan Agung, yg pernah bilang kalau negara ini menerapkan pembuktian terbalik untuk kekayaan pejabat yg tak sesuai profil penghasilan resminya, bisa bubar nih negara.
Read 7 tweets
13 Sep 19
Gini soal ASN. Ini ada risetnya. Yg bikin pak Amien Sunaryadi. Data menunjukkan sejak tahun 50-an sampai skrg, para ASN mengeluh: penghasilan kurang, kurang dihargai, personal development kurang, sistem merit tidak jalan, urut kacang, dll. Keluhan seperti itu selalu ada
Sistem manajemen SDM ASN tidak mengikuti text book.
Terlihat kesulitan-kesulitan untuk improvement karena saking besarnya jumlah SDM ASN. Kesimpulannya, kecil sekali peluang improvement kalau pakai SDM ASN
Knp KPK gak ASN? Sistem Manajemen SDM KPK dipergunakan sbg lab utk improvement SM SDM ASN. Berbagai bagian atau teknik SM SDM dikembangkan dan dipakai di KPK. Kalau ada yang bisa berjalan dengan baik, maka bagian yang baik tersebut kemudian akan diimplementasikan di SM SDM ASN
Read 9 tweets
9 Sep 19
Kenapa sih ngotot revisi UU KPK?
KPK superbody, lembaganya ga bisa diawasi
SALAH!
KPK ga superbody tapi punya kelebihan, salah satunya dlm menyidik siapa pun termasuk petinggi negara kayak DPR atau menteri, KPK ga perlu izin presiden.
KPK juga diawasi. Yg ngawasi Komisi III DPR
KPK hrs diawasi krn polisi dan jaksa jg diawasi. Polisi diawasi komisi kepolisian nasional, jaksa diawasi komisi kejaksaan.
Gak gitu mainnya.
Dewan Pengawas dlm revisi UU KPK yg kasih izin KPK nyadap. Kompolnas dan Komjak ga ikut kasih izin tuh kalau polisi atau jaksa nyadap
KPK perlu diberi wewenang SP3. Gak gitu juga mainnya malih.
KPK itu saat menyidik dan menetapkan tersangka sudah hrs punya minimal dua alat bukti. Hampir sama kayak hakim dalam memutus perkara. Jadi penyidikan KPK itu dah kayak hakim waktu kasih vonis. Alat buktinya sudah ada
Read 13 tweets
17 Jun 19
Mungkin Johan Budi, satu-satunya staf khusus di Istana yang ndak mau jabatan komisaris BUMN. Berkali-kali Menteri BUMN nawarin posisi komisaris ke Johan Budi, termasuk saat gaji sebagai staf khusus belum cair di awal dia menjabat sbg jubir presiden, Johan Budi selalu menolaknya
Alasan Johan Budi menolak jabatan komisaris BUMN terkesan sepele. Dia gak mau serangan ke Presiden mudah diarahkan ke orang terdekatnya, termasuk ke jubir. Apalagi Johan mantan komisioner KPK. Dlm satu percakapan di kedai kopi, Johan berujar, "Gaji sbg jubir udah cukup buat gw."
Kalau dia mau, Johan Budi bisa memilih jabatan komisaris di BUMN mana pun. Lah wong Bu Rini yang menyodorkan tawaran tersebut. Johan bergeming. Dia tetap merasa cukup dg gaji sbg jubir presiden
Read 7 tweets
11 Aug 18
Buat yang masih ga paham soal sikap Kiai Ma'ruf dalam konteks sidangnya Ahok. Gw kasih gambaran sederhana lagi ya. Ada kiai NU yg juga jd saksi di sidangnya Ahok..malah jd saksi meringankan. Dua kiai malah. Kiai Masdar F Mas'udi dan Kiai Ishomuddin. Keduanya rois syuriah PBNU
Rois syuriah menempati struktur tertinggi di NU. Rois syuriah diisi kiai-kiai besar semua. Keputusan syuriah ini yang dilaksanakan oleh tanfidziyah sbg pelaksana organisasi. Tanfidz ini dipimpin Kiai Said. Syuriah yang mimpin Rois Aam. Sekarang Rois Aam-nya Kiai Ma'ruf.
Jadi Kiai Ma'ruf, Kiai Masdar dan Kiai Ishom itu dihormati betul bagi kami warga nahdliyin. Mereka bertiga beda sikap soal kasus Ahok. Iya. Di NU kiai-kiai beda pendapat itu wajar. Bikin pinter santri-santrinya. Coba yg ndak tau NU sesekali diajak bahtsul masail
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(