Thread by @tempodotco

Mengintip harta 5 Menteri paling tajir dalam pemerintahan Jokowi

Halo, pembaca
#TempoThread

Sejumlah menteri di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, disebut-sebut memiliki kekayaan di atas Rp 1 triliun. Selama masa pandemi Covid-19, beberapa nama mencatatkan sedikit penurunan kekayaan, tapi ada pula yang bertambah. #TempoThread

Tempo merangkum, dari deretan pejabat negara itu ada 5 menteri yang hartanya paling banyak berdasarkan laporan terakhir 31 Desember 2020. Berikut di antaranya. #TempoThread

1. Sandiaga Uno
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, menjadi menteri dengan total harta kekayaan tertinggi yaitu Rp 3,815 triliun. Hartanya ini menurun dibandingkan laporan sebelumnya pada 2019, yaitu Rp 5,099 triliun. #TempoThread

2. Wahyu Sakti Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono ada di urutan kedua dengan harta Rp 2,428 triliun. Angka itu bertambah dibandingkan pada 2019, yaitu Rp 1,947 triliun. #TempoThread

3. Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan hartanya sebanyak Rp 2,312 triliun. Menurun tipis dibandingkan pada 2019, yaitu Rp 2,316 triliun. #TempoThread

4. Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaporkan harta kekayaannya sebanyak Rp 2,029 triliun. Setahun sebelumnya, hartanya adalah Rp 2,005 triliun. #TempoThread

5. Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim berada di posisi kelima dengan harta Rp 1,192 triliun. Turun tipis dibandingkan setahun sebelumnya, yaitu Rp 1,225 triliun. #TempoThread bit.ly/3hjSKxm

Tempo juga merangkum 5 menteri Jokowi yang hartanya paling sedikit berdasarkan laporan terakhir periode 2020. Berikut di antaranya; #TempoThread

1. Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki memiliki harta kekayaan Rp 3,9 miliar. Hartanya ini naik dibandingkan laporan sebelumnya pada 2019, yaitu Rp 3,5 miliar. #TempoThread

2. Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tercatat memiliki harta kekayaan Rp 4,4 miliar. Hartanya naik dibandingkan laporan sebelumnya pada 2019, yaitu Rp 4,3 miliar. #TempoThread

3. Tjahjo Kumolo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo tercatat memiliki harta kekayaan Rp 5,88 miliar. Hartanya naik dibandingkan laporan sebelumnya pada 2019, yaitu Rp 5,82 miliar. #TempoThread

4. Abdul Halim Iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar ini mencatatkan kekayaannya sebesar Rp 8,45 miliar. Hartanya naik dibandingkan laporan sebelumnya pada 2019, yaitu Rp 6,2 miliar. #TempoThread

5. Tri Rismaharini
Menteri Sosial yang akrab disapa Risma ini memiliki kekayaan senilai Rp 8,58 miliar. Hartanya naik dibandingkan laporan sebelumnya pada 2019, yaitu Rp 8,28 miliar. #TempoThread bit.ly/3hmMDIH

KPK mencatat, sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Penelusuran Tempo, salah satu pejabat yang harta kekayaannya naik adalah Presiden Jokowi. Harta kekayaan Jokowi naik sekitar Rp 8,9 Miliar #TempoThread

Tempo mengakses data kekayaan Jokowi lewat laman e-lhkpn KPK. Berdasarkan laporan periodik 2020, yang disampaikan pada 13 Maret 2021, total harta kekayaan Jokowi lebih dari Rp 63 miliar, tepatnya Rp 63.616.935.818. #TempoThread

Harta Jokowi terdiri atas 20 tanah dan bangunan senilai Rp 53.281.696.000. Sebanyak 19 tanah dan bangunan Jokowi tersebar di berbagai daerah Jawa Tengah dan satu bangunan senilai Rp3,5 M di Kota Jakarta Selatan. #TempoThread

Selain itu, alat transportasi dan mesin senilai Rp 527.500.000. Untuk kendaraan, Jokowi memiliki tujuh mobil dan satu motor. Lalu, harta bergerak lainnya senilai Rp 357.500.000, kas dan setara kas senilai Rp 10.047.790.536, juga hutang senilai Rp 597.550.718. #TempoThread

Jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya, total kekayaan Jokowi berjumlah Rp 54.718.200.893. Aset tanah dan bangunan serta kendaraannya juga masih sama jumlahnya, hanya nilainya yang berubah sesuai apresiasi nilai aset.#TempoThread

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kenaikan pada LHKPN bukanlah dosa, selama masih dalam statistik yang wajar. #TempoThread

Ia menerangkan, ada beberapa sebab lain harta kekayaan seorang pejabat naik. Antara lain, penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, hingga harta yang baru dilaporkan. #TempoThread bit.ly/3BZP37U