Laporan Indikasi Kepentingan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya, Papua mengungkap pengerahan ilegal kekuatan militer dan kemungkinan relasinya dengan konsesi perusahaan tambang.
Dua dari empat konsesi tambang yg diteliti terhubung dengan alat negara. Di Derewo River Gold Project bahkan ada jejak perusahaan Tobacom Del Mandiri & Tambang Raya Sejahtra, yg merupakan bagian dari Toba Sejahtra Group yg sahamnya dimiliki Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
Laporan ini kemudian didiskusikan dalam obrolan di kanal YouTube NgeHAMtam milik Haris Azhar. Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti berbincang mengenai dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tambang di Papua.
Obrolan ini kemudian menyulut reaksi. Hingga, Luhut melayangkan somasi kepada Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.
Padahal, apa yang didiskusikan dan dijelaskan oleh Fatia Maulidiyanti selaku Koordinator KontraS adalah tugas kelembagaan untuk advokasi publik berbasis riset tentang kondisi di Papua.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Tahan dan Adili Segera Terduga Pelaku Penembakan 6 Anggota FPI!
Keputusan Kejaksaan yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek patut dipertanyakan.
Kami menduga ini adalah praktik lanjutan atas upaya "pengistimewaan" terhadap aparat keamanan yang terlibat dalam pelanggaran tindak pidana. Sebelumnya, kedua tersangka juga tidak ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
Berdasar informasi yg kami himpun, tidak ditahannya kedua tersangka oleh Kejaksaan karena alasan, pertama tersangka berstatus sebagai anggota Polri. Kedua, mendapatkan jaminan dari atasannya karena tidak akan melarikan diri serta akan kooperatif saat persidangan nanti.
Jaringan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mengecam tindak kekerasan kelompok intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.
Setelah 27 Agustus lalu Pemda Kab. Sintang melakukan penghentian aktivitas Masjid JAI Sintang. Hari ini, 3 September, Masjid JAI Sintang diporak-porandakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam.
Anggota JAI Sintang yang juga terdiri dari perempuan dan anak-anak berada dalam kondisi ketakutan dan terancam keamanan serta keselamatan jiwanya. Aparat kepolisian (dan juga TNI) yang berada di lokasi tidak bisa mencegah kekerasan & membiarkan perusakan berlangsung
APARAT KEAMANAN DI SINTANG, BERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA JAI DI BALAIGANA, SINTANG!
Hari ini, 3 September 2021, Jemaat Ahmadiyah di Balaigana Sintang sedang menghadapi tindakan keji dari kelompok intoleran, yang mengatasnamakan diri Aliansi Umat Islam
Kelompok intoleran ini melakukan perusakan masjid milik JAI. Anggota JAI yang juga terdiri dari perempuan dan anak-anak terancam keamanannya
Sebelumnya, 27 Agustus 2021 lalu, Pemkab Kab. Sintang menerbitkan Surat Keputusan untuk penghentian aktivitas di Masjid milik JAI Sintang cnnindonesia.com/nasional/20210…
7 September nanti tepat 17 Tahun Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib. Sampai saat ini kasusnya masih belum terungkap secara terang. Simak diskusi kemarin malam untuk melihat pentingnya pengungkapan kasus #Munir bagi masa depan HAM. instagram.com/tv/CTR957HBjAU…
#Munir sosok pegiat HAM menginspirasi banyak pihak untuk menjadi kritis & berpartisipasi dalam gerakan masyarakat sipil. Malam ini kita akan membahas cerita menarik semasa Munir hidup dari rekan kuliah, kerja dan kliennya yang dulu diperjuangkan #MenolakLupa #SeptemberHitam
Dalam Rangkaian Peringatan Munir di #SeptemberHitam, mari simak orasi kebudayaan Mochtar Pabottinggi, serta Diskusi Publik "Kasus Munir adalah Pelanggaran HAM Berat"
Jelang Hari Bahayangkara @DivHumas_Polri yg diperingati tiap 1 Juli, KontraS menyampaikan laporan "Brutalitas Polisi Makin Menjadi Di Tengah Pandemi!" Juni 2020 - Mei 2021.
Siaran pers:
Bagaimana penilaian kamu terkait kualitas Kepolisian hari ini?
"Brutalitas Polisi Makin Menjadi Di Tengah Pandemi!"
Pandemi jadi alat penyusutan kebebasan sipil menindak aksi massa. Sebagian ditempuh lewat kriminalisasi.
Tapi, satu rahasia umum bahwa Kepolisian kerap diskriminatif dengan mengistimewakan pejabat atas pelanggaran yg sama.
Berbagai sorotan & temuan KontraS akan masih gandrungnya Kepolisian akan tindak kekerasan.
Lembaga penegak hukum di bidang keamanan kok memproduksi 651 kasus kekerasan dalam setahun?
Akankah Kepolisian yg brutal & represif ini dievaluasi Presiden @jokowi & @DPR_RI?
Warga yg nilai aja ya. Nah ini #KingOfLipService soal kasus HAM berat :)
Tapi, sebelumnya kita lagi-lagi mengapresiasi aksi & kritik yg dilontarkan @BEMUI_Official soal Presiden @jokowi sebagai #KingOfLipService yg jadi analogi dari begitu banyaknya janji yg diutarakan namun buktinya mengarah ke arah lainnya.