KONTRAS Profile picture
30 Jun, 10 tweets, 7 min read
Jelang Hari Bahayangkara @DivHumas_Polri yg diperingati tiap 1 Juli, KontraS menyampaikan laporan "Brutalitas Polisi Makin Menjadi Di Tengah Pandemi!" Juni 2020 - Mei 2021.

Siaran pers:


Bagaimana penilaian kamu terkait kualitas Kepolisian hari ini?
"Brutalitas Polisi Makin Menjadi Di Tengah Pandemi!"

Pandemi jadi alat penyusutan kebebasan sipil menindak aksi massa. Sebagian ditempuh lewat kriminalisasi.

Tapi, satu rahasia umum bahwa Kepolisian kerap diskriminatif dengan mengistimewakan pejabat atas pelanggaran yg sama.
Berbagai sorotan & temuan KontraS akan masih gandrungnya Kepolisian akan tindak kekerasan.

Lembaga penegak hukum di bidang keamanan kok memproduksi 651 kasus kekerasan dalam setahun?

Akankah Kepolisian yg brutal & represif ini dievaluasi Presiden @jokowi & @DPR_RI?
390 dari 651 kasus kekerasan Kepolisian dalam setahun belakangan itu berbentuk penembakan. Ringan sekali jarinya menarik pelatuk senjata api ya...
Dalam setahun belakangan, terbukti bahwa pandemi dijadikan alasan oleh Kepolisian guna meredam aspirasi warga untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja & hal-hal ngawur lainnya.

Berbagai pelanggaran hukum acara hingga hak yg dimiliki warga juga muncul di penanganan aksi massa.
Entah kita akan punya Kepolisian dengan kualitas yg bagaimana lagi mengingat proses penegakan hukum kerap menggunakan cara-cara stigmatisasi.

Warga berpakaian hitam saja bisa ditindak hukum oleh Polisi. Semua bisa dicap anarko-radikal-makar dan dibawa ke ranah hukum.
Kepolisian juga menjadi biang di balik menyusutnya kebebasan kita di ranah digital. Setelah kerap gagal memaknai jenis delik aduan dalam pasal-pasal penghinaan dengan terus memprosesnya.

Kepolisian juga melancarkan inisiatif Polisi Virtual yg mengancam ekspresi kita.
Kepolisian juga masih tercatat kerap menggunakan cara-cara kekerasan untuk menanggulangi isu Papua. Baik yg berlangsung di Papua atau di wilayah lainnya.

Selain dengan jelas menimbulkan korban langsung, opsi tindakan kekerasan jelas kontraduktif menyelesaikan permasalahan.
Berbagai problem dalam tubuh Kepolisian yg diulas di atas terjadi sebab minim & tidak adanya koreksi & evaluasi yg sesuai akan kinerja Korps Bhayangkara ini. Ibarat mimpi kita akan menjumpai Polisi yg humanis atau Presisi jika berbagai kekeliruannya tak diatasi.
Berikut rekomendasi kami untuk Negara (Presiden @jokowi, @DPR_RI dkk) serta tentunya Kepolisian untuk bisa memiliki Kepolisian yg sesuai dalam bingkai negara demokratis & menjunjung tinggi HAM.

Laporan Hari Bhayangkara KontraS selengkapnya bisa diakses di kontras.org/2021/06/30/rin…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with KONTRAS

KONTRAS Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @KontraS

29 Jun
Manis di bibir memutar kata~
Malah kau tuduh kritik warga tak punya tata krama...

Terima kasih video react soal meme dari @BEMUI_Official ya Pak @jokowi!

Kok nggak dijawab kritiknya?, bener poinnya Pak?

Warga yg nilai aja ya. Nah ini #KingOfLipService soal kasus HAM berat :)
Tapi, sebelumnya kita lagi-lagi mengapresiasi aksi & kritik yg dilontarkan @BEMUI_Official soal Presiden @jokowi sebagai #KingOfLipService yg jadi analogi dari begitu banyaknya janji yg diutarakan namun buktinya mengarah ke arah lainnya.

Lanjutkan!!!
#KamiBersamaBEMUI
Kita ingatkan dari lip service alias pernyataan manis Presiden @jokowi di Hari HAM 2020.

Ngakunya nggak pernah berhenti~

#KingOfLipService
Read 8 tweets
29 Jun
#KamiBersamaBEMUI

Halo @univ_indonesia
Halo @Kemdikbud_RI
Halo juga Pak @jokowi

Meski belum ada sikap resmi Presiden, pemanggilan oleh rektorat & peretasan terhadap @BEMUI_Official menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi & akademik tak dijamin di Indonesia.

Kampus Merdeka?!
Pihak @univ_indonesia yg menyatakan bahwa ekspresi @BEMUI_Official perihal Presiden @jokowi sebagai #KingOfLipService adalah pelanggaran aturan.

Mungkin pihak kampus lupa ada yg namanya kebebasan berekspresi & akademik yg padahal tercantum di nilai-nilai UI sendiri.
#KampusMerdeka gagasan @Kemdikbud_RI yg seharusnya menjadi ruang legitimasi kebebasan berekspresi & akademik ini memang kerap rancu dalam implementasinya.

Dari berbagai contoh yg ada, kedigdayaan kampus (rektorat) terhadap gerakan mahasiswa yg justru kerap terjadi.
Read 6 tweets
7 Feb
Mangkirnya Negara dari penuntasan #PeristiwaTalangsari Lampung 1989 adalah bukti nyata bahwa Presiden @jokowi tak punya kemauan politik untuk menghadirkan keadilan bagi para korban serta pengungkapan kebenaran untuk kita semua!

#MasihIngat
#PeristiwaTalangsari menunjukkan tindakan barbar dan tak terukur yg dilakukan oleh ABRI dan pemerintah terhadap warga negara sendiri.

Meski terduga kuat pelaku sudah siap dibawa ke Pengadilan HAM, Presiden @jokowi tampaknya enggan untuk menunaikan janji kampanyenya!

#MasihIngat
Penuntasan #PeristiwaTalangsari di era Presiden @jokowi diulur-ulur dan semakin dijauhkan dari proses hukum oleh Tim Terpadu yg dibuat @PolhukamRI

Sikap KontraS dan Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL) bisa diakses selengkapnya di kontras.org/2021/02/07/32-…
Read 4 tweets
15 Jan
Listyo Sigit, calon tunggal #KapolriBaru ini punya rekam jejak yg patut dikritisi!

Sebagai Kabareskrim Polri di 2019, Listyo hanya menyeret pelaku lapangan di balik kasus penyerangan Novel Baswedan.

Berikut catatan & desakan Tim Advokasi Novel Baswedan terkait proses ini!
Rahmat Kadir Mahulette & Ronny Bugis hanya mendapat tuntutan & vonis ringan meski @komnasham menemukan ada perencana, pengintai selain pelaku lapangan di balik kasus penyerangan Novel Baswedan.

#KapolriBaru
Listyo Sigit sebentar lagi akan menjalani uji kelayakan oleh @DPR_RI. Kami mendesak agar catatan kejanggalan beserta rekomendasi terkait kasus penyerangan Novel Baswedan bisa dijadikan salah satu muatan penilaian #KapolriBaru.
Read 4 tweets
31 Dec 20
[Rilis] Pemerintah makin mempersempit ruang kebebasan berkumpul dan berserikat dengan mengeluarkan Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol & Atribut serta Kegiatan FPI.
Dengan menggunakan UU Ormas sebagai dasar hukum yang berbahaya bagi demokrasi.
Pembubaran seperti ini tidak efektif untuk mengatasi kekerasan sipil, memprovokasi kebencian, bahkan menggerogoti sendi Demokrasi.
Read 11 tweets
25 Dec 20
2 hari jelang Natal 2020, Danpuspomad menyatakan perkembangan 4 kasus yg melibatkan anggota TNI di Papua.

Kekerasan serta diskriminasi oleh TNI terhadap warga Papua masih sering dijumpai dan oleh karenanya perlu disikapi dengan sangat serius oleh Negara.

[sebuah utas]
4 kasus yg dimaksud ialah pembakaran rumah dinas kesehatan, penghilangan paksa & pembunuhan terhadap 2 warga bernama Luther Zanambani & Apinus Zanambani, penembakan Pdt. Yeremia Zanambani serta penembakan gembala Gereja Katolik. 4 kasus ini terjadi di Hitadipa, Sugapa.
4 kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan militeristik dengan dalih menyiasati Kelompok Kriminal Bersenjata perlu dievaluasi. 4 kasus ini menghilangkan nyawa korban warga sipil.

Penegakan hukum pidana masih harus jadi pendekatan utama yg dipilih oleh Negara atas situasi di Papua.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(