Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut dalam lingkaran bisnis PCR. ada dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut. #Tempothread#CuanPCR
Dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). #Tempothread#CuanPCR
PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI, perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki lima cabang di Jakarta. bit.ly/3mMNQfr#Tempothread#CuanPCR
Pemilik saham GSI Lab lainnya adalah Yayasan Adaro Bangun Energi—organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy Tbk milik Garibaldi Thohir, kakak Menteri BUMN Erick Thohir. Garibaldi duduk sebagai Presdir dengan mengantongi 6,18 persen saham. #Tempothread#CuanPCR
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengakui Yayasan Adaro sebagai salah satu pemegang saham di GSI. Namun, ia berdalih bahwa yayasan itu bergerak di bidang kemanusiaan. #TempoThread#CuanPCR
Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, mengatakan keberadaan GSI merupakan bentuk solidaritas sosial dalam membantu menyediakan tes Covid-19 dalam jumlah besar. #Tempothread#CuanPCR
Ia berdalih, sejak berdiri pada April 2020, GSI belum pernah membagi keuntungan kepada pemegang saham. “Partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan pada awal masa pandemi,” kata Jodi. #Tempothread#CuanPCR
Menurutnya, kehadiran Luhut di GSI lantaran ajakan koleganya yang memiliki saham. Jodi mengklaim bahwa Luhut tak memiliki kontrol atas PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi karena kepemilikan sahamnya di dua perusahaan tersebut berada di bawah 10 persen. #Tempothread#CuanPCR
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai bahwa pernyataan Arya maupun Jodi tidak menghilangkan adanya potensi konflik kepentingan dua pejabat tersebut. #Tempothread#CuanPCR
Isnur mengatakan selama ini Luhut dan Erick memegang jabatan dan berada di balik keputusan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain, keduanya juga diduga terlibat dalam bisnis tes PCR. #Tempothread#CuanPCR
Peneliti Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah, menghitung setidaknya keuntungan penyedia jasa PCR sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021 mencapai Rp 10,46 triliun. #Tempothread#CuanPCR
Wana menyebutkan angka itu belum termasuk keuntungan yang didapat importir. Apalagi biaya masuk alat kesehatan di tengah masa pandemi tak dikenakan pajak. "Keuntungannya fantastis," tutur Wana. bit.ly/2ZNYdGV#Tempothread#CuanPCR
Beberapa nama pejabat lain yang terlibat dalam bisnis PCR yang dikutip dari @temponewsroom adalah Arsjad Rasjid yang kini Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bekas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. #TempoThread#CuanPCR majalah.tempo.co/read/laporan-u…
Partai Rakyat Adil Makmur melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ke KPK. Keduanya dilaporkan atas dugaan terlibat bisnis tes PCR. #Tempothread#CuanPCR
"Di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kami ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini," ujar Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal usai melapor pada Kamis, 4 November 2021. #Tempothread#CuanPCR
Alif mengatakan, pelaporan ini dilakukan agar dugaan keterlibatan dua menteri itu tak menjadi isu liar. Sehingga, ia meminta KPK untuk mengusut hal tersebut bit.ly/3qejOnf. #Tempothread#CuanPCR
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Laporan dan aduan mengenai perilaku anggota kepolisian yang berlawanan dengan hukum menghiasi media massa beberapa pekan ini, sebagian besar menggunakan kata oknum untuk menyebut anggota polisi yang bertindak melawan hukum.
Penggunaan kata oknum tersebut menuai reaksi dari warganet. Beberapa berpendapat bahwa oknum merupakan pilihan yang kurang tepat untuk digunakan, mengingat laporan dari institusi yang sama terus-menerus terjadi. #tempothread
Apabila merujuk pada KBBI, oknum memiliki tiga makna. Pertama, penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik; pribadi. Kedua, orang; perseorangan. Ketiga, orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik). #tempothread
1. Kereta Cepat Tanpa APBN
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulanya diniatkan tidak akan menggunakan APBN serta tidak mendapat jaminan dari pemerintah. Hal tersebut tercatat dalam Perpres 107 Tahun 2015. #TempoThread
Dalam beleid tersebut, Pasal 4 ayat 2 berbunyi, "pelaksanaan penugasan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah."
Perpres 107 diteken Jokowi pada 6 Oktober 2015. #Tempothread
Dokumen #PandoraPapers berisi bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Laporan investigasi global ini dikoordinasikan Konsorsium @ICIJorg. #TempoThread
Konsorsium @ICIJorg memperoleh bocoran data berukuran hampir 3 terabita dari sumber anonim. Bersama 600-an jurnalis dari 150 media di 117 negara, Tempo menjadi satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam proyek kolaborasi #PandoraPapers. #TempoThread
Sejumlah menteri di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, disebut-sebut memiliki kekayaan di atas Rp 1 triliun. Selama masa pandemi Covid-19, beberapa nama mencatatkan sedikit penurunan kekayaan, tapi ada pula yang bertambah. #TempoThread
Tempo merangkum, dari deretan pejabat negara itu ada 5 menteri yang hartanya paling banyak berdasarkan laporan terakhir 31 Desember 2020. Berikut di antaranya. #TempoThread
Kasus jual beli jabatan di Indonesia bukan barang baru. Selain, Puput dan Hasan, ada berbagai kasus jual beli jabatan dengan modus bermacam-macam dari berbagai instansi pemerintahan. Berikut di antara pejabat yang melakukan jual beli jabatan. #Tempodotco
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat ditetapkan sebagai tersangka jual beli jabatan, setelah sebelumnya tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT gabungan, yang dilakukan oleh KPK dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. #Tempodotco
Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial menjadi tersangka kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dia diduga menerima suap dari Yusmada, pejabat yang melamar posisi Sekretaris Daerah Tanjungbalai. #Tempodotco
KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari lewat rangkaian operasi tangkap tangan pada Senin, 30 Agustus 2021. Bersama sejumlah orang termasuk suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR dari Fraksi NasDem. #TempoThread
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada 22 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. 18 orang di antaranya adalah pemberi suap. Mereka adalah calon penjabat kepala desa. #TempoThread