Thread by @tempodotco

Halo Pembaca,

Janji Presiden Joko Widodo alias Jokowi beberapa tahun lalu kembali menjadi sorotan masyarakat setelah kembali mengingkari janjinya.

Tempo mencatat, setidaknya ada tiga janji Jokowi di bidang ekonomi yang tak ditepati. Berikut ini rinciannya.

#TempoThread

1. Kereta Cepat Tanpa APBN
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulanya diniatkan tidak akan menggunakan APBN serta tidak mendapat jaminan dari pemerintah. Hal tersebut tercatat dalam Perpres 107 Tahun 2015. #TempoThread

Dalam beleid tersebut, Pasal 4 ayat 2 berbunyi, "pelaksanaan penugasan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah."
Perpres 107 diteken Jokowi pada 6 Oktober 2015. #Tempothread

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," kata Jokowi. #Tempothread

Ketentuan itu telah diubah melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Pemerintah kini dapat mendukung proyek tersebut melalui penyertaan modal negara maupun melalui penjaminan. #Tempothread

Belakangan, dukungan negara diperlukan setelah biaya proyek sepur kilat itu diperkirakan mengalami cost overrun sekitar US$ 1,9 miliar (Rp 27,17 triliun, asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS Year on Year). #Tempothread

Selain melarnya biaya proyek Konsorsium BUMN yang menggarap proyek ini juga ikut terkena dampak pandemi hingga menyebabkan mereka belum menyetor modal awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 4,3 triliun. #Tempothread

2. Tax Amnesty Tak Akan Berulang
Tak hanya soal kereta cepat, baru-baru ini kebijakan pemerintah juga menuai kritik setelah secara resmi pengampunan pajak atau tax amnesty masuk dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. #Tempothread

Padahal, pada 2016 lalu, Jokowi sudah mewanti-wanti para pengemplang pajak bahwa program pengampunan pajak tidak akan terulang lagi.
"Sekarang ada Pengampunan Pajak. Kesempatan itu tidak akan terulang. Yang mau menggunakan silakan. Yang tidak, hati-hati" ujar Jokowi. #Tempothread

Kala itu, Jokowi mencanangkan program Pengampunan Pajak untuk merespons disahkannya UU Pengampunan Pajak. Program yang dipayungi UU itu mengatur penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan sanksi pidana maupun administrasi perpajakan bagi yang berutang. #Tempothread

Sebagai gantinya, mereka yang mengemplang pajak akan diminta untuk mengungkap harta (deklarasi) serta membayar uang tebusan. #Tempothread

Berselang lima tahun, program yang disebut tidak akan berulang, kembali disiapkan. Program Tax Amnesty jilid II akan dimulai selama 6 bulan, dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022. #Tempothread

3. Tak Tambah Utang
Salah satu janji kampanye Jokowi yang juga kerap menjadi sorotan adalah mengenai utang luar negeri. Saat maju sebagai calon presiden 2014 lalu, Jokowi berjanji tak akan menambah utang baru jika memimpin pemerintahan. #Tempothread

Kala itu, Jokowi menuturkan akan berfokus pada pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pembangunan infrastruktur. Infrastruktur bisa dibangun tanpa utang asalkan pemerintah bisa memaksimalkan penerimaan negara. #Tempothread

Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah tetap menambah utang untuk membiayai APBN. Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 sebesar US$ 415,7 miliar atau sekitar Rp 5.926,63 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.257 per dolar AS. #Tempothread

Posisi utang pemerintah Jokowi pada Agustus 2021 sudah mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,85 persen. Posisi ini terus mendekati batas yang diizinkan Undang-Undang Keuangan Negara yaitu 60 persen. bit.ly/3p1M4IT #Tempothread

Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri kembali mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia menyebut proyek tersebut mubazir. #Tempodotco

“Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” ujar Faisal Basri dalam sebuah dialog virtual, Rabu, 13 Oktober 2021.#Tempodotco

Faisal tak hanya menyoal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, sejumlah proyek lain juga dinilai mubazir. Beberapa proyek infrastruktur tersebut di antaranya adalah Bandara Kertajati, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan LRT Palembang. #Tempodotco

“Ini proyek mubazir, enggak karu-karuan. Kereta cepat sebentar lagi mau disuntik pakai APBN, Bandara Kertajati lebih baik jadi gudang ternak aja. Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun dekat Belawan, kemudian LRT Palembang," ucap Faisal. #Tempodotco

Tapi di akhir pernyataannya, Faisal tetap yakin dunia usaha Indonesia akan bertahan. Apalagi, menurut dia, di setiap krisis ada kesempatan di dalamnya. bit.ly/2YNhyrd #Tempothread