Thread by @KontraS

Di awal tahun 2022, KontraS menyoroti fenomena pembatasan kebebasan sipil yg membuat kita mengernyitkan dahi. Langkah yg diambil Negara kerap kali menakuti masyarakat dlm berekspresi. Apa saja cara negara yg justru membuat kepala kita pening? Mari kita kulik bersama esok hari!

Kunjungi Youtube KontraS sekarang juga untuk melihat apa saja langkah -langkah negara yang justru menakuti dan membungkam kebebasan warga.

Langkah ataupun kebijakan Negara yg menakuti & membungkam kebebasan warga berdampak pada iklim demokrasi yg kian memburuk. Ada 393 peristiwa yg berkaitan dgn pelanggaran kebebasan berekspresi, dan @DivHumas_Polri menjadi aktor dominan, sedangkan masyarakat menjadi sasaran utama.

10 cara Negara menakut-nakuti warga dalam berekspresi
1) Surat Telegram No ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 tntg Penanganan Penghinaan Pejabat & Hoax Penanganan COVID-19 yang membuka celah bagi @DivHumas_Polri untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)

2) Surat Telegram Kapolri Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tentang Patroli Cyber Isu RUU Cipta Kerja yang menunjukan watak represif institusi Kepolisian dalam menyikapi suara yang berbeda dengan narasi pemerintah.

3. Virtual Police lewat Surat Edaran SE/2/11/2021 yang bersifat menindak dan mengatur ekspresi warga negara, yang mana seharusnya penindakan diperuntukkan bagi mereka yang melakukan tindakan kriminal lewat media sosial, seperti penipuan online, pelecehan secara daring, dll.

4. Kriminalisasi dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga. Negara begitu diskriminatif dalam penggunaan pasalnya.
suara.com/news/2021/02/2…

5. Maklumat Kapolri No. MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Pebijakan pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona atau Covid-19, yang mengutamakan pendekatan keamanan dan pidana. Padahal semestinya menggunakan langkah-langkah edukasi dan berbasis pemenuhan hak.

6. Surat Telegram ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang Pelaksanaan Peliputan Bermuatan Kekerasan dan/atau Kejahatan dalam Program Siaran Jurnalistik yang justru berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang mengunggah video berkaitan dengan kekerasan dan kinerja buruk Kepolisian.

7. Somasi yang dilayangkan Pejabat Publik terhadap pembela HAM semakin menegaskan bahwa pemangku kebijakan saat ini anti kritik. Somasi menjadi pola baru yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai upaya pembungkaman kritik.
pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01…

8. Pelibatan TNI dan BIN dalam Penanganan Pandemi COVID-19 yang memperlihatkan bentuk campur tangan terlalu jauh militer terhadap urusan/domain sipil.
regional.kompas.com/read/2021/07/3…

9. Penghapusan mural yang berisikan kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu tindakan represif terhadap ekspresi masyarakat yang dilakukan oleh Negara lewat Kepolisian.
suara.com/news/2021/08/1…

10. Penangkapan Pembentang Poster yang semakin mempertegas watak represif Kepolisian khususnya terhadap pengkritik pemerintah.
suara.com/news/2021/09/1…

Selain itu, november 2021 lalu, Jenderal Dudung ingin memberlakukan cara-cara orde baru dalam menangkal gerakan radikalisme. Hal ini menunjukan bahwa negara terang-terangan ingin menyeret situasi kembali ke dalam rezim otoritarianisme orde baru
pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01…

Belum lagi wacana penempatan perwira aktif TNI/Polri sebagai PLT Kepala Daerah juga akan sangat berbahaya bagi demokrasi dan HAM. Sebab wacana tersebut akan mengembalikan konsep dwifungsi dan memperbesar pendekatan keamanan di berbagai daerah.
tirto.id/plt-kepala-dae…

Pola-pola di atas tentu harus kita kecam, sebab dapat memperparah kondisi & situasi demokrasi di tahun 2022. Dampaknya, masyarakat akan semakin takut menyampaikan kritik karena dibungkam dgn berbagai metode. Negara akan semakin sewenang-wenang dan jauh dari kritik masyarakat.

KontraS mendesak:
1) Presiden @jokowi menghentikan segala bentuk upaya pembungkaman kritik dan menjamin kebebasan sipil warga negara;

2) @DivHumas_Polri tidak lagi mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang membatasi kritik masyarakat seperti halnya Surat Telegram. Selain itu, Kepolisian juga harus berhenti melakukan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik;

3) @DPR_RI melakukan pengawasan secara maksimal terhadap setiap regulasi dan kebijakan pemerintah yang terbukti represif dan membatasi kritik masyarakat.