Impunitas Berjaya di Era @jokowi : Dulu Menculik, Sekarang Dilantik!
Lagi-lagi, penjahat HAM diberikan karpet merah menempati jabatan strategis. Siang nanti, KontraS dgn keluarga Korban Penghilangan Paksa 97/98 akan melaksanakan siaran pers sbg bentuk kecaman kami. #MasihIngat
Untung Budiharto termasuk dlm daftar anggota Tim Mawar bentukan Prabowo Subianto yg namanya telah disebut dlm laporan investigasi @KomnasHAM utk kasus penghilangan paksa 97/98. Pengangkatannya membuktikan negara tdk melihat rekam jejak seseorang dalam menduduki jabatan tertentu.
Pengangkatan Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya ini juga menjadi bukti tidak adanya penghormatan @Puspen_TNI terhadap proses pengadilan dan putusan hakim dalam proses hukum terhadap Tim Mawar.
Sejak putusan ini dikeluarkan, Untung Budiharto justru melenggang bebas dan tidak menaati putusan pengadilan yang ada. Bahkan, di era Pemerintahan Joko Widodo dirinya selalu diberikan posisi strategis di seperti Sestama BNPT, Direktur Operasi dan Latihan Basarnas, dll.
Pengangkatan Untung Budiarto sebagai Pangdam Jaya bukan saja menunjukkan ketidakadilan kepada keluarga korban yg sudah berjuang selama 24 tahun, tetapi sudah dengan sengaja menyakiti seluruh keluarga korban penghilangan paksa 1997/1998.
Nampak jelas, lagi-lagi Negara kembali memberikan karpet merah dan kekebalan hukum bagi pelaku pelanggar HAM di Indonesia dengan menempatkan pelaku di posisi strategis pemerintahan.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Di awal tahun 2022, KontraS menyoroti fenomena pembatasan kebebasan sipil yg membuat kita mengernyitkan dahi. Langkah yg diambil Negara kerap kali menakuti masyarakat dlm berekspresi. Apa saja cara negara yg justru membuat kepala kita pening? Mari kita kulik bersama esok hari!
Kunjungi Youtube KontraS sekarang juga untuk melihat apa saja langkah -langkah negara yang justru menakuti dan membungkam kebebasan warga.
Langkah ataupun kebijakan Negara yg menakuti & membungkam kebebasan warga berdampak pada iklim demokrasi yg kian memburuk. Ada 393 peristiwa yg berkaitan dgn pelanggaran kebebasan berekspresi, dan @DivHumas_Polri menjadi aktor dominan, sedangkan masyarakat menjadi sasaran utama.
Tidak hanya sekali dua kali Kepolisian @DivHumas_Polri tidak menindaklanjuti pelaporan. Keadilan & pengungkapan kebenaran yg diharapkan sering kali terbenam begitu saja. #PercumaLaporPolisi
Dalam kasus Henry Bakary, korban penyiksaan aparat berujung kematian, dengan kepala dibungkus plastik. Kepolisian tidak melanjutkan ke proses hukum pidana. Padahal Komnas HAM menyatakan telah terjadi penangkapan sewenang-wenang dan terjadi kekerasan. news.detik.com/berita/d-51886…
Kasus serupa, penyiksaan berujung kematian yang menimpa Sahbudin juga tak menuai keadilan. Prosesnya hanya berhenti pada sanksi etik untuk 5 anggota Kepolisian yang menjadi pelaku dan tidak berlanjut ke proses pidana. kontras.org/2021/08/18/dar…
Pelibatan TNI dalam penanganan Covid 19 seharusnya dilakukan secara terukur, jelas, dan akuntabel. Namun yang terjadi belakangan, pelibatan TNI justru berlebihan dan nyatanya menimbulkan penegakan hukum yang eksesif.
Dalam Catatan Hari TNI KontraS, pelibatan TNI secara berlebihan diduga menimbulkan situasi ketakutan di masyarakat. Ada 47 peristiwa berupa penyegelan, pembubaran paksa, hingga pengerahan kendaraan taktis militer dlm penanganan pandemi. Bahkan tak jarang menimbulkan kekerasan.
Semisal yang terjadi di NTT, ketika dua orang anak yang berstatus pelajar menjadi korban kekerasan Babinsa dengan dalih penegakan protokol kesehatan. mediaindonesia.com/nusantara/4222…
Laporan Indikasi Kepentingan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya, Papua mengungkap pengerahan ilegal kekuatan militer dan kemungkinan relasinya dengan konsesi perusahaan tambang.
Dua dari empat konsesi tambang yg diteliti terhubung dengan alat negara. Di Derewo River Gold Project bahkan ada jejak perusahaan Tobacom Del Mandiri & Tambang Raya Sejahtra, yg merupakan bagian dari Toba Sejahtra Group yg sahamnya dimiliki Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
Laporan ini kemudian didiskusikan dalam obrolan di kanal YouTube NgeHAMtam milik Haris Azhar. Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti berbincang mengenai dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tambang di Papua.
Tahan dan Adili Segera Terduga Pelaku Penembakan 6 Anggota FPI!
Keputusan Kejaksaan yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek patut dipertanyakan.
Kami menduga ini adalah praktik lanjutan atas upaya "pengistimewaan" terhadap aparat keamanan yang terlibat dalam pelanggaran tindak pidana. Sebelumnya, kedua tersangka juga tidak ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
Berdasar informasi yg kami himpun, tidak ditahannya kedua tersangka oleh Kejaksaan karena alasan, pertama tersangka berstatus sebagai anggota Polri. Kedua, mendapatkan jaminan dari atasannya karena tidak akan melarikan diri serta akan kooperatif saat persidangan nanti.
Jaringan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mengecam tindak kekerasan kelompok intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.
Setelah 27 Agustus lalu Pemda Kab. Sintang melakukan penghentian aktivitas Masjid JAI Sintang. Hari ini, 3 September, Masjid JAI Sintang diporak-porandakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam.
Anggota JAI Sintang yang juga terdiri dari perempuan dan anak-anak berada dalam kondisi ketakutan dan terancam keamanan serta keselamatan jiwanya. Aparat kepolisian (dan juga TNI) yang berada di lokasi tidak bisa mencegah kekerasan & membiarkan perusakan berlangsung